KPU Kota Sukabumi Wanti-wanti ASN Wajib Netral

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, Jawa Barat (Istimewa/wartasukabumi.com)

Kota Sukabumi РKomisi Pemilihan Umum dan Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan panitia penyelenggara Pilkada 2018 di tingkat kecamatan hingga kelurahan. 

Inspektur Pembantu Inspektorat Kota Sukabumi Diding Syihabudin menegaskan netralitas ASN berupa tidak memberikan dukungan kepada kontestan tertentu. Larangan ini termaktub dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN.

“Begitu juga dalam PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS dan aturan mengikat lainnya,” tegas Diding di Kota Sukabumi, Jumat, 6 Oktober 2017.

Ditambahkannya, penegasan keharusan ASN netral terdapat dalam tujuh prioritas kebijakan manajemen kepegawaian secara nasional. Satu di antaranya netralitas PNS.

Secara terpisah, Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah mengatakan pihaknya akan melibatkan masyarakat guna mengetahui rekam jejak (track record) para calon anggota Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang mendaftar untuk keperluan Pemilu Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Sukabumi dan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. 

“Langkah itu dinilai cukup penting agar anggota PPK maupun PPS yang nanti lolos dijamin integritas dan independensinya,” katanya.

Nantinya, jelas Hamzah, setiap calon PPK dan PPS akan kita umumkan sekaligus meminta tanggapan masyarakat. Meskipun dalam PKPU (Peraturan KPU) atau undang-undang tidak diatur soal itu.

[Baca juga: HUT Demokrat, SBY: Jangan lagi TNI-Polri-BIN Berpihak pada Parpol Tertentu]

“Setidaknya kita bisa mengetahui sosok pribadi setiap calon PPK dan PPS dari masyarakat di tempat tinggal mereka. Nanti kita akan mengetahui bagaimana independensi dan integritas calon PPK dan PPS, termasuk apakah yang bersangkutan pernah terlibat kasus narkoba atau terjerat pidana lain,” papar Hamzah.


Pendaftaran PPK-PPS

KPU Kota Sukabumi akan membuka pendaftaran bagi PPK Pilwalkot dan Pilgub mulai 12 Oktober nanti. Setiap calon PPK harus menyerahkan berkas administrasi untuk diverifikasi. Jika lolos persyaratan administrasi, mereka nanti berhak mengikuti rekrutmen seleksi pada 16 Oktober meliputi tes tulis dan wawancara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, jumlah anggota PPK per kecamatan sebanyak lima orang. Belum diketahui apakah nanti berubah atau tetap.

[Baca juga: Wali Kota Sukabumi ke Panwaslu: Katakan Benar kalau Benar, Salah jika Salah]

“Saat ini kabarnya KPU RI menggodok aturan batas usia minimal pendaftar calon anggota PPK dan PPS. Belum resmi memang, informasinya usia calon anggota PPK dan PPS itu minimal 17 tahun saat pendaftaran. Sebelumnya, batas usia minimal itu 25 tahun. Sehingga nantinya diharapkan banyak yang akan mendaftar menjadi calon PPK dan PPS,” Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah menjelaskan.

Menurut Hamzah, animo masyarakat Kota Sukabumi mendaftar sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan maupun kelurahan relatif cukup tinggi. Pun pada Pilwalkot Sukabumi dan Pilgub Jawa Barat 2018.

“Kami juga meminta bantuan aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memfasilitasi rekrutmen calon PPK dan PPS,” kata Hamzah. []Herry Febrianto


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here