Asa Dedi Mulyadi Belum Pupus, Kali Ini Agun Gunanjar Membela

Ketua Pemenangan Pemilu Jawa 1 DPP Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa saat berada di Gedung KPK, Jakarta (Istimewa/tirto.id)

Kabupaten Bogor – Asa Bupati Purwakarta/Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi selaku calon gubernur Jawa Barat ternyata belum habis.

Kabar terakhir, DPP Partai Golkar mengeluarkan surat keputusan (SK) kepada Ridwan Kamil (wali Kota Bandung) sebagai calon gubernur pada Pemilu Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. Belakang rekomendasi ini disebut-sebut SK bodong.

Ketua Pemenangan Pemilu Jawa 1 DPP Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa mengaku partai beringin tetap akan mengusung Dedi. Walau, katanya, DPP Partai Golkar belum mengeluarkan SK resmi kepada Bupati Purwakarta –yang hampir sejak dua tahun lalu telah melakukan sosialisasi diri untuk menduduki kursi nomor satu di Jawa Barat.

“Setelah rapat 1 Agustus kami melakukan rapat di sini, di Rumah Cukli ini. Kami mengundang DPD provinsi, kabupaten, dan kota. Kami memutuskan Saudara Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat,” kata Agun di Rumah Cukli (ornamen kulit kerang), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 8 Oktober 2017.

Agun, yang dikenal luas sebagai ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK, mengaku kaget ketika muncul kabar Golkar akan mengusung Wali Kota Bandung yang akrab disapa Emil atau RK, sebagai calon gubernur. Agun menegaskan penunjukan Dedi sebagai calon gubernur telah melalui mekanisme partai sesuai AD/ART.

[Baca juga: Dedi Mulyadi Jeblok, Golkar Sodorkan Putra Pantura jadi Wakil Emil]

“Kalau ada nama lain di luar keputusan itu sampai hari ini, saya berarti tidak dilibatkan. Saya belum pernah diajak membahas nama lain, seperti Ridwan Kamil. Nama itu tiba tiba muncul begitu saja,” ungkap Agun lagi.

Agun menjelaskan untuk menjaring hingga menetapkan calon kepala daerah yang diusung Golkar harus mengacu pada Petunjuk Pelaksana (Julkak) Nomor 06. “Yang terkait dengan pilkada ini saya patuhi betul dengan ketentuan Juklak Nomor 06 DPP,” ungkapnya.

Ditambahkan, juklak tersebut juga dijelaskan tidak boleh ada mahar politik dan tawar-menawar tertentu. Calon kepala daerah harus muncul dari bawah, tingkatan kelurahan, kota, kabupaten, provinsi, hingga diputuskan di DPP. “Bukti dukungan harus di atas kertas bermaterai dengan cap basah,” tutur Agun.

[Baca juga: Golkar Abaikan Petisi Ulama Purwakarta Minta Dedi Mulyadi tak Diusung]

Atas pernyataan dimaksud, anggota Komisi III DPR RI ini menolak bila dirinya dinilai ikut bermanuver dalam Pilgub Jawa Barat. Menurutnya, Pilkada Jawa Barat 2018 harus menjadi ajang rekonsiliasi karena Jawa Barat merupakan penentu pemenangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“Saya selaku ketua Pemenangan Pemilu Jawa 1 menegaskan kembali bahwa kepentingan partai di atas segala-galanya,” tandas Agun. []Madi Cakra


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here