Tarif Rekomendasi Golkar: Jawa Barat Rp10 M, Gorontalo Rp1,5 M

Ilustrasi: Kader Partai Golkar (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

Gorontalo – Setelah Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi melansir dirinya dimintai Rp10 miliar untuk mendapat rekomendasi sebagai calon gubernur, kini hal serupa merebak pada kontestasi Pilwalkot dan Pilbup Gorontalo 2018.

Belakangan Dedi, yang juga Bupati Purwakarta, tidak diusung sebagai calon gubernur Jawa Barat. DPP Partai Golkar justru memberikan rekomendasinya kepada figur eksternal parpol yakni Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil).

Kabar tak sedap di lingkungan DPD Partai Golkar Gorontalo dan DPD Partai Golkar Gorontalo Utara diberitakan hargo.co.id, Selasa, 31 Oktober 2017. Satu rekomendasi dibandrol Rp1,5 miliar per kandidat wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati pada Pilkada Gorontalo 2018.

Informasi miring dimaksud mencuat, dan disebut-sebut menjadi pembicaraan hangat warga Gorontalo kini, berawal dari keputusan partai beringin mengusung Mathen Taha untuk pilwalkot, dan Thomas Mopili buat Pilbup Gorontalo Utara.

Usai keputusan mengusung calon Gorontalo 1 dan Gorontalo Utara 1, Golkar tak kunjung memutuskan pendamping masing-masing calon wali kota dan bupati tersebut. Tak disebutkan asal-usulnya, tiba-tiba beredar kabar busuk bahwa rekomendasi akan dikeluarkan Golkar bila sang kandidat “membeli” lembar rekomendasi DPP parpol tertua ini.

Benarkah praktik jual-beli rekomendasi calon kepala daerah dimaksud? Ketua DPD Partai Golkar Gorontalo Utara (Gorut) Thomas Mopili membantah keras. “Tak benar. Itu isu menyesatkan,” tegas Thomas Mopili, seperti dikutip hargo.co.id.

[Baca juga: Dedi Mulyadi Jeblok, Golkar Sodorkan Putra Pantura jadi Wakil Emil]

Thomas menjelaskan dirinya mendapat rekomendasi dari DPP Partai Golkar sesuai mekanisme yang diatur parpolnya. Ia selaku Ketua DPD Partai Golkar Gorontalo Utara menempuh seluruh proses penjaringan hingga akhirnya menerima rekomendasi.

Marthen juga membantah kabar jual-beli rekomendasi calon kepala daerah usungan Golkar. Disebutkan bahwa tidak ada mahar di Golkar. Dirinya memang menyiapkan sejumlah uang, namun untuk kebutuhan kampanye dan biaya honor saksi pada pilwalkot mendatang.

“DPP ingin memastikan apakah dana untuk biaya itu ada atau tidak,” tutur Marthen. []NSA/EDW


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here