KPU Pertanyakan Bawaslu Terima Gugatan Dua Kubu Pengurus PKPI

Ilustrasi: Pendaftaran parpol calon kontestan Pemilu 2019 (Istimewa/youtube.com)

Jakarta – KPU RI mempertanyakan keputusan Bawaslu RI menerima gugatan dua kubu kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)‎. Kepengurusan satu dipimpin Hendropriyono sebagai ketua umum. Satu lainnya Haris Sudarno.

“Kami mempelajari dan sudah disampaikan pada awal pembacaan putusan pendahuluan. Ketika ada yang mengaku pihak PKPI, Haris Sudarno dan Hendropriyono, kami langsung keberatan,” kata Komisioner KPU Hasyin Asy’ari di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin, 6 November 2017.

Hasyim menjelaskan parpol peserta pemilu adalah yang kepengurusannya disahkan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Hal ini sesuai Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU). Dalam hal ini PKPI dengan ketua umum DPP-nya Hendropriyono yang disahkan oleh Kemenkumham.

“KPU keberatan karena pedoman KPU mengatur partai politik itu tidak ada yang ganda. Hanya satu yaitu parpol yang mengantongi keputusan Kemenkumham tentang kepengurusan mana yang sah,” tegasnya.

Selain itu, Hasyim menjelaskan setidaknya ada dua hal yang menjadi dasar KPU menyampaikan keberatan diterimanya laporan dua kepengurusan PKPI ke Bawaslu. 

Dasar yang pertama adalah surat edaran Bawaslu yang dijadikan pedoman dalam beracara. “Karena di situ ketika mendefinisikan atau merumuskan siapa pihak yang punya legal standing sebagai pelapor itu diberikan konstruksi dan atau,” ujarnya.

Dasar yang kedua merupakan putusan pendahuluan yang dikeluarkan Bawaslu saat menerima gugatan 10 parpol. KPU melihat Bawaslu tidak jernih melihat persoalan.

“Padahal undang-undang menyebutkan pelapor rumusannya kumulatif, warga negara yang memiliki karakteristik tertentu sehingga mestinya akumulasi. Kalau cara pandangnya seperti ini, ketika mereka melihat para pelapor mestinya bisa lebih jernih. Itu salah satu keberatan yang disampaikan KPU dalam jawaban,” katanya.


Idaman Tidak Sportif

Saat yang sama, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menyatakan Partai Islam Damai Aman (Idaman), salah satu di antara 10 pengugat KPU, bertindak tidak sportif.

“Seluruh dalil (yang diajukan) justru menunjukkan kelemahan dan tidak sportifnya Partai Idaman sebagai suatu parpol yang sedang mengikuti pendaftaran,” kata Hasyim.

[Baca juga: Tsamara: Tak Logis PSI Disandingkan dengan Partai Idaman]

Ditambahkan, KPU telah membangun sistem teknologi informasi terbaik. Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dibuat untuk memperbaiki sistem pemilu yang lebih demokratis ke depan.

“Memang sistem tidak ada yang 100 persen sempurna, itu kami akui. Sistem masih bikinan manusia, pasti ada kendala, ada problem. Apakah ketidaksempurnaan itu menjadi sebab, ya, tidak benar juga. Nyatanya ada 14 parpol yang bisa mendaftar,” tegasnya.

Setelah membangun jaringan Sipol yang layak dan memadai, Hasyim memastikan KPU langsung melakukan sosialisasi sebanyak tiga kali kepada parpol calon peserta Pemilu 2019. Sosialisasi pertama dilakukan pada 7 Maret 2017, kedua dilakukan 6 April 2017, dan ketiga 15 September 2017.

Atas dasar itu KPU mempertanyakan gugatan Idaman. KPU lalu meminta Bawaslu menolak gugatan parpol besutan pedangdut Rhoma Irama itu.

“Tindakan pelapor yang baru mempermasalahkan Sipol setelah pelapor dinyatakan tidak melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran adalah ibarat sebuah tim bola yang baru mempermasalahkan aturan pertandingan, setelah timnya tidak mampu melanjutkan pertandingan,” urai Komisioner KPU Asy’ari. []Madi Cakra


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here