Tugas KPU Kelola Konflik Pemilu agar Tetap Terkontrol

Kampanye ajakan kepada masyarakat agar berpartisipasi menyukseskan ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) (Istimewa/aktual.com)

Jakarta – Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa konflik tak bisa dilepaskan dari pelaksanaan pemilu. Jadi konflik bukan lagi “potensi”, tetapi sudah menjadi bagian pesta demokrasi –pilpres, pileg, ataupun pilkada.

“Pada dasarnya yang namanya pemilu atau pilkada itu konflik. Jadi bukan potensi lagi. Mengapa demikian? Karena di dalamnya ada pertarungan memperebutkan kekuasaan,” kata Hasyim di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu, 8 November 2018.

Sebagai penyelenggara pemilu, lanjut Hasyim, KPU dari tingkat pusat hingga daerah bertugas mengelola konflik tersebut agar segala bentuk pertentangan pihak-pihak terkait tetap terkontrol.

“Kami sampaikan ini di KPU provinsi, kabupaten, kota, bahwa pemilu, pilkada adalah konflik politik menuju kekuasaan,” tuturnya.

[Baca juga: Pilkada Jabar-Jatim-Sulbar-Papua Rawan, Wiranto Mendadak Kumpulkan Menteri]

Karena KPU diberi tugas dan tanggung jawab mengelola konflik dimaksud, KPU diberi kewenangan membuat peraturan. Peraturan dibuat sedemikian rupa agar persaingan dalam pemilu berjalan sehat dan demokratis. 

“Harus ada aturan mana yang boleh dan yang tidak, prosedurnya bagaimana. Yang paling penting bagi KPU, semua tingkatan tidak menjadi faktor penyebab benturan konflik,” ulas Hasyim.


Enam Pemicu Masalah

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy memetakan setidaknya enam pemicu masalah Pilkada serentak 2018. Pertama, kata dia, kurangnya sosialisasi aturan oleh KPU dan Bawaslu.

[Baca juga: Oktober, Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu Antisipasi Kecurangan]

Kedua, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, dan TNI dalam memenangkan calon kepala daerah tertentu. Ketiga, keberadaan calon petahana pada pilkada. Faktor keempat, politik uang. 

Kelima, terkait penyelenggaraan perhitungan suara dari TPS hingga ke KPU daerah ke KPU pusat. Keenam, ada keberpihakan penyelenggara pemilu maupun pengawas –dalam hal ini KPU dan Bawaslu– terhadap salah satu kandidat. Keenam, penggunaan isu SARA dalam pilkada maupun pilpres dan pileg. []Madi Cakra


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here