Hadirkan Dua Profesor, Yusril Sebut PBB Seharusnya Langsung Ikut Pemilu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (Istimewa/telegram.co.id)

Jakarta – PBB menghadirkan dua saksi ahli dalam sidang gugatan parpol terhadap KPU RI di Bawaslu. Kedua pakar ilmu hukum itu yakni Profesor Zainal Arifin dan Profesor Nasrullah.

Dalam sidang gugatan atas keputusan KPU menganulir status pendaftaran 10 parpol calon peserta Pemilu 2019 –termasuk PBB, kedua saksi ahli menyampaikan perspektif hukum administratif negara dan undang-undang administrasi pemilu. 

Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan berdasar keterangan para ahli seharusnya partai ini lolos tahap administrasi pendaftaran KPU. 

“Itu nyata bawah PBB telah memenuhi segala syarat yang diperlukan oleh undang-undang. Hanya dalam peraturan KPU ada soal Sipol (Sistem Informasi Partai Politik). Setelah dicoba disingkronisasikan sebenarnya ada semacam pertentangan,” kata Yusril usai sidang di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat, 10 November 2017.

Yusril memaparkan pertentangan yang dimaksudkannya adalah antara Undang-Undang Pemilu dengan PKPU (Peraturan KPU) Nomor 11 Tahun 2017. Dalam UU Pemilu, kata Yusril yang juga pakar ilmu hukum, menyatakan penyerahan dokumen secara fisik, namun dalam PKPU bukan menyerahkan dokumen, melainkan mengisi Sipol.

“Pengertiannya jadi berbeda. Sebagian pihak juga mengatakan ini terkait juga dengan sosialisasi Undang-Undang Pemilu,” tegasnya.

[Baca juga: Yusril: Bukti Otentik Pendaftaran Parpol ‘Hardcopy’, Bukan Data Elektronik Sipol]

Selain itu, Yusril mengungkapkan sesuai UU Pemilu pada Pasal 222, PBB sebenarnya tidak lagi perlu mengikuti verifikasi partai peserta pemilu. Alasannya PBB beserta 11 parpol lainya telah lolos verifikasi dan ikut dalam Pemilu 2014. 

“Partai yang lama 12 partai yang sudah diversifikasi, itu tidak perlu diverifikasi lagi. Ada perilakuan yang berbeda dalam pendaftaran pemilu yakni antara partai baru dengan partai yang sudah ikut dalam pemilu sebelumnya,” papar Yuril.

Bila PBB dinyatakan tidak masuk sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU, maka sama halnya dengan mengacaukan sistem pemilu yang telah dibangun oleh DPR dan KPU melalui undang-undang dan PKPU sendiri.

“Jadi, menurut ahli, PBB itu tidak perlu diapa-apain lagi, ditetapkan saja sebagai peserta pemilu. Karena dia sebagai peserta pemilu dan telah lolos dalam verifikasi 2014 dan sekarang ini hanya masalah Sipol saja. Di luar Sipol itu semua data yang diserahkan lengkap. Karena itu PBB layak diputuskannya ikut Pemilu 2019,” ulas Yusril. []Madi Cakra


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here