Isi Tas Calon Gubernur NTB dan Wakilnya Minimal Rp100 Miliar

Ilustrasi: Mahalnya biaya politik memicu upaya menghalalkan segala cara untuk memenangi pemilu (Istimewa/kabar.news)

Lombok Timur – Tingginya biaya demokrasi di Indonesia telah sering disinggung dalam seminar atau diskusi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu buruknya kualitas pemilu, termasuk pilkada di dalamnya.

Berapa isi kantong minimal calon gubernur (cagub) dan kandidat wakilnya? Berikut data untuk ajang pilgub provinsi papan bawah pada Pilkada 2018, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim) M. Khaerul Rizal, seperti dikutip suarantb.com, mengungkapkan seorang calon gubernur (cagub) maupun calon wakil gubernur (cawagub) Pilkada NTB 2018 wajib memiliki paling sedikit Rp100 miliar.

Lembar rupiah itu buat pemenangan saja. Tanpa fulus sejumlah tersebut, jangan coba-coba mengajukan diri sebagai kandidat.

“Besaran finansial yang harus dikorbankan sesuai tingkat persaingan menuju orang nomor 1 di NTB, yang cukup ketat,” ujar Khaerul.

Unsur pengeluaran meliputi biaya kampanye pengerahan massa, operasional tim sukses yang bisa disebut paling banyak, dan sosialisasi yang dilakukan partai politik yang dihitung Rp200-250 juta per kursi. Makin banyak kursi wakil rakyatnya di DPRD, maka biaya politik yang diserahkan cagub dan cawagub ke parpol pengusung dan pendukung semakin besar.

Biaya lainnya, saat pelaksanaan pencoblosan. Pasangan calon harus menyiapkan dana untuk para saksi. Minimal Rp100 ribu per orang.

Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-NTB berdasarkan data KPU setempat yakni 1.822. Masing-masing TPS biasanya dijaga dua orang saksi. Ada pula biaya publikasi di media masa. Ongkos pengacara jika ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).


‘Serangan Fajar’ Penentu

Mengutip sebuah survei, Khaerul mengatakan 59 persen pemilih di Lombok Tengah menganggap wajar tindak money politics. Tidak masalah bagi mereka menerima uang politikus atau partai yang hendak dicoblos. Hanya 15 persen pemilih saja yang menolak politik uang.

Fakta hasil pilkada di beberapa provinsi, ulas Khaerul, menarik dicermati. Pada Pilgub Jawa Tengah 2013, terjadi tren perubahan elektabilitas pasangan kandidat dalam 10 bulan menjelang hari pencoblosan.

Awalnya, cagub petahana Bibit Waluyo disebut-sebut memiliki tingkat elektabilitas 50 persen. Dia, dalam obrolan kalangan pengamat, dinyatakan hampir pasti bakal unggul dibanding penantangnya, Ganjar Pranowo, yang elektabilitasnya hanya di angka 10 persen.

Hasil penghitungan suara ternyata berbalik. Ganjar yang politikus PDIP menelikung petahana.

Cerita yang relatif sama pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Cagub petahana Fauzi Bowo berdasar beberapa survei dinyatakan memiliki elektabilitas di atas 50 persen, jauh di atas Joko Widodo (Jokowi) yang cuma sekitar 10 persen. Ternyata hasil akhirnya terbalik. Duet petahana yang diunggulkan keok oleh paket penantang.

Khairul menegaskan pemenang dalam pemilu ternyata ditentukan oleh strategi injury time. “Serangan fajar”, istilah yang merujuk praktik jual-beli suara, menjadi senjata pamungkas yang sungguh ampuh untuk memenangi pesta demokrasi.

Praktik busuk ini ditemukan pula PemiluUpdate.com pada Pilpres 2014 di Kelurahan Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat. Warga kelas bawah memperoleh rata-rata Rp100 ribu untuk pesanan mencoblos nomor atau gambar tertentu. []NAL/EWA


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here