Setnov Ditahan KPK, Dedi Mulyadi Usulkan Rekomendasi Pilkada Dievaluasi

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (depan), yang sempat disebut-sebut bakal diusung Partai Golkar pada Pilkada Jawa Barat 2018. Dedi juga menjabat ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Ridwan Ewako/PemiluUpdate.com)

Jakarta – Ketua DPD Partai Golongan Karya Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku prihatin atas kasus e-KTP yang membelit Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Kasus korupsi ini pasti berdampak negatif terhadap partai berlambang beringin.

Atas status tersangka kasus korupsi pada diri Ketua Umum Golkar yang kerap disapa Setnov itu, Dedi menegaskan rekomendasi atau surat keputusan (SK) calon kepala daerah pada Pilkada 2018 yang sudah ditandatanganinya bisa diutak-atik.

Dedi, yang bupati Purwakarta dan sempat digadang-gadang sebagai calon gubernur Jawa Barat, tak memaparkan tuntas dasar pernyataan itu. Dia cuma menyatakan pimpinan baru bisa saja mengeluarkan kebijakan baru, termasuk soal calon kepala daerah yang sudah menerima SK.

Bupati Purwakarta belakangan tak terpilih sebagai kandidat untuk Pilgub 2018. Golkar justru mengusung Wali Kota bandung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan anggota DPR RI Daniel Muttaqien selaku calon wakil gubernur. Daniel adalah politikus Golkar asal Kabupaten Indramayu, Jabar.

“Menurut saya, rekomendasi (calon kepala daerah) itu gampang dilakukan pengkajian secara mendasar. Oleh tim khusus, selesai,” tukas Dedi di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 20 November 2017.

[Baca juga: Asa Dedi Mulyadi Belum Pupus, Kali Ini Agun Gunanjar Membela]

Pimpinan baru pasca kasus korupsi Setnov mencuat, menurut Dedi lagi, perlu melakukan berbagai evaluasi guna menyelamatkan partai. Menyangkut Pilkada 2018, ungkapnya, evaluasi calon kepala daerah harus dilaksanakan demi meraih kemenangan. “Modal demokrasi Golkar harus terjaga baik,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Jabar.

Lebih lanjut dijelaskan, mekanisme pembentukan pimpinan baru yang dimaksudnya melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Berdasar struktur partai, ketua harian dapat memimpin pelaksanaan munaslub.

“Momentum ini guna pembenahan secepatnya. Tidak boleh lambat karena tahun depan sudah tahun politik,” kata Dedi. []Madi Cakra


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here