Pencalonan Pilkada 2018: Cuma Proses Elit Pusat Parpol Berburu Jabatan

Ilustrasi: Merajut koalisi partai politik. Untuk kekuasaan jangka pendek semata atau benar-benar untuk rakyat? (Istimewa/kompasiana.com)

Sehari sebelum pembukaan pendaftaran calon kepala daerah Pilkada Serentak 2018 besok (Senin, 8/1/2018), parpol hampir bulat menyepati jagoannya di Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2018. Provinsi ini pemilik jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

Jabar merupakan lumbung suara terpenting bagi parpol. Semua parpol mengerahkan segenap kekuatannya untuk meraih suara maksimal di sini karena berpengaruh besar pada perolehan pilpres nantinya.

Bagaimana proses demokrasi Pilkada Serentak 2018, di Jabar khususnya, sejauh ini? Berikut petikan wawancara jurnalis GOOD INDONESIA Ridwan Ewako dengan Firman Manan, dosen Ilmu Politik/Sekretaris Program Studi Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, juga direktur Riset Politik Politica Institute.

Dosen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran-Bandung Firman Manan (Foto: Ridwan Ewako – GOOD INDONESIA)


Pilgub Jabar 2018 hampir dipastikan diikuti empat pasangan kandidat calon gubernur (cagub)-wakil gubernur (cawagub). Bagaimana analisis Anda atas perkembangan pilgub sejauh ini?

Pasangan calon menjadi empat karena PDIP tidak mungkin bergabung dengan salah satu poros koalisi. PDIP tentu harus menempatkan wakilnya sebagai cagub atau cawagub. Ketika poros Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura sepakat untuk mengusung Uu Ruzhanul Ulum sebagai wakil RK (Ridwan Kamil), maka PDIP memilih mengusung pasangan calon sendiri.

Hal tersebut persoalan psikologi politik dan marwah PDIP sebagai partai pemenang pemilu lalu, serta pemilik kursi terbanyak di DPRD Jabar.

Jadi setidaknya dua faktor: kondisi faktual penjajakan koalisi dan semangat tegakkan marwah parpol. Lebih kuat mana di antara kedua faktor tersebut?
Saling berkait. PDIP sejak awal tampaknya memang berkeinginan untuk mengusung RK dengan pertimbangan tingginya elektabilitas. Catatannya, RK didampingi kader PDIP atau bahkan RK menjadi kader PDIP.

Bagi PDIP, tidak ada opsi untuk bergabung dengan poros koalisi tanpa mendudukkan wakil. Hal ini tentu terkait dengan psikologi politik dan marwah partai sebagai partai pemenang pemilu.

Tetapi, bukankan PDIP sempat kecewa kepada RK karena terlalu cepat menerima pinangan Nasdem? Padahal sebelumnya RK sudah “dielus-elus” PDIP?
Karena PDIP tidak punya figur internal yang punya elektabilitas tinggi. Ini soalnya. Dedi Mulyadi sempat jadi alternatif, namun memilih berkoalisi dengan Demiz (Deddy Mizwar), Partai Demokrat. Pertimbangan elektabilitas yang membuat PDIP membuka kembali komunikasi politik dengan RK.

Bagaimana pengamatan Anda sepanjang proses yang telah bergulir, dari sudut pandang demokrasi?
Dalam perspektif demokrasi, makin banyak pasangan calon tentu semakin baik bagi pemilih karena mempunyai banyak opsi. Dengan catatan, pasangan-pangan calon mempunyai kualitas personal yang baik, serta visi-misi program yang baik pula.

Selain itu, pemilihan harus berlangsung dalam iklim yang bebas-adil-beradab, mengedepankan ide dan gagasan, serta tidak terjebak pada isu-isu negatif dan kampanye hitam.

Namun, dinamika nominasi calon kemarin sebetulnya merugikan publik karena cenderung menjadi arena yang sangat elitis tanpa ada pelibatan publik.

Anda bisa lebih rinci soal proses pilgub yang elitis dimaksud?
Proses nominasi calon, memasangkan calon, dan penentuan poros koalisi cenderung dikendalikan oleh elit-elit partai di tingkat pusat, mengedepankan kepentingan pragmatis meraih jabatan, tidak terlalu mempertimbangkan kesamaan ideologi atau platform.

Juga tidak muncul pembicaraan tentang agenda kebijakan yang akan diusung untuk membangun Jabar dan menyejahterakan rakyat. Parpol sibuk membicarakan dan memperjuangkan posisi kadernya untuk menduduki kursi cagub-cawagub saja. Ini yang mengemuka.

Secara keseluruhan, proses pencalonan tidak melibatkan partisipasi publik. Sangat disayangkan.

Hal tersebut mempengaruhi kualitas pilkada atau demokrasi? Jika demikian, hal ini menjadi tanggung siapa; KPU, parpol, atau juga masyarakat madani (civil society)?
Parpol. Pertama, parpol lemah dalam menjalankan fungsi rekruitmen, kaderisasi, seleksi. Akibatnya tidak mampu melahirkan kader-kader mumpuni.

Kedua, oligarki parpol. Keputusan menentukan pasangan calon dan poros koalisi ditentukan elit. Ketiga, pendekatan pragmatis, mengejar insentif-insentif konkret, antara lain, jabatan cagub-cawagub.

Penyelenggara pemilu dan masyarakat madani tidak punya celah untuk partisipasi dalam proses nominasi di internal partai.

Partisipasi publik tentu seharusnya menjadi salah satu ukuran kualitas pemilu. Bukan hanya pada saat pemiluhan umum, tetapi juga pada saat pencalonan. Sayangnya proses pencalonan didominasi parpol. Jalur perseorangan terlalu mahal digunakan.

Soal partisipasi publik, apakah kondisi di Jabar tersebut terjadi pada pilkada provinsi lain? Umum terjadi?
Ya, kelemahan rekruitmen-kaderisasi-seleksi, oligarki partai, pragmatisme partai, dan politik transaksional jadi fenomena umum sejak pengadopsian sistem miltipartai. Terjadi di berbagai daerah. Publik tidak terlibat dalam proses tersebut. Memang dikondisikan untuk tidak terlibat. []GOOD INDONESIA


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here