KPU Ingatkan Jenderal TNI dan Polri di Pilkada Segera Undur Diri

Kantor KPU RI di Jakarta (Istimewa/kompasiana.com)

Jakarta – Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari mengingatkan agar para kandidat Pilkada 2018 yang anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar segera mengundurkan diri.

Beberapa jenderal TNI dan polisi, serta pejabat di lingkungan ASN atau birakrasi telah mengantongi tiket mengikuti kontestasi pilkada.

“Aturannya ada tiga, ya. Pertama, surat pernyataan kesediaan untuk mengundurkan diri itu diserahkan pada masa pendaftaran,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.

Kedua, lanjut Hasyim, surat keterangan tentang pimpinan lembaga/institusi yang bersangkutan menyetujui proses pengunduran diri sang kandidat. Surat tersebut diserahkan H+5 setelah penetapan calon.

“Kalau surat keterangan dari pimpinan lembaga sudah mengundurkan diri sedang dalam proses, itu H+5 setelah penetapan calon,” Hasyim menjelaskan.

Ketiga, surat keputusan pemberhentiannya sendiri harus diserahkan ke KPU pada H+60 setelah penetapan calon.

[Baca juga: Tiga Jenderal Aktif Kepincut Kursi Empuk Gubernur]

Jika hingga H+60 penetapan calon, SK pemberhentian tidak diserahkan ke KPU, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat. Konsekuensinya, pencalonan kandidat bersangkutan dibatalkan.

Komisioner Hasyim menambahkan sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2018, penetapan calon dilakukan pada 12 Februari 2018. Dengan demikian, surat pimpinan instansi bersangkutan harus diserahkan ke KPU paling lambat 18 Februari 2018.

PKPU juga mengatur pendaftaran calon kepala daerah dilakukan di 171 KPUD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota pada 8-10 Januari 2018. []Madi Cakra


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here