PDIP Desak Panwaslu Awasi Calon Petahana Pilwalkot Sukabumi Manfaatkan APBD

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kota Sukabumi Rojab Asyari (Herry Febrianto/PemiluUpdate.com)

Kota Sukabumi – Wakil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi yang mencalonkan diri sebagai calon wali kota pada Pilkada 2018, yang diusung PKS, bersanding dengan Andri Setiawan Hamami (Partai Demokrat), disoroti lawan politiknya.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kota Sukabumi Rojab Asyari menyoroti pasangan calon Fahmi-Andri (Faham) yang berpeluang memanfaatkan posisinya sebagai petahana. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) perlu mengawasi ketat setiap kegiatan kedinasan Fahmi sebagai orang kedua di Pemkot Sukabumi.

Tidak hanya itu, kata Rojab, Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz juga harus diawasi. Muraz sebagai Ketua DPC Partai Demokrat juga berpeluang memanfaatkan statusnya untuk kepentingan pasangan calon (paslon) Faham pada Pilwalkot 2018.

“Kalau sudah membahas pilkada atau mengenalkan pasangan, minimal menyebutkan ‘Faham’ (jargon Fahmi-Andri) sudah masuk kategori pelanggaran. Makanya, setiap kegiatan incumbent maupun Wali Kota Pak Muraz, Panwaslu harus turun mengawasi. Jangan sampai lolos,” ujar Rojab kepada PemiluUpdate.com di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Senin, 15 Januari 2018.

Meski penetapan paslon belum dilakukan, menurutnya, petahana tak dibenarkan memanfaatkan kegiatannya yang dibiaya APBD untuk kepentingan Faham. Sekarang indikasinya sudah terlihat, dalam satu hari mereka bisa menghadiri empat atau lebih kegiatan.

“Potensi-potensi ini akan dimanfaatkan oleh calon incumbent. Jangan sampai nyerempet kepada kegiatan politik pilkada, laksanakan kegiatan borokrasi namun bersama tim sukses memperkenalkan Faham kepada masyarakat,” tandas Rojab.

Rojab menyarankan lebih bagus jika calon petahanan menahan diri. Pertarungan pilkada harus berlangsung fair. Panwaslu, lanjutnya, harus pula menggerakkan pengawas di tingkat kecamatan untuk juga melakukan pengawasan ketat.

“Biar fair, kami sarankan mundur saja sehingga tidak jadi suudzon parpol lain. Kalaupun mengajukan cuti kampanye, masa jabatan sebagai Wakil Wali Kota habis pada 13 Mei 2018. Jadi bisa lebih fokus melakukan sosialisasi dengan menggunakan dana sendiri,” tegas Rojab.


Belum Ada Pelanggaran

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Sukabumi Muhammad Aminuddin mengaku sebelum pendaftaran paslon ke KPU, pihaknya sudah berkoordinasi dan mengirimkan surat ke Pemkot Sukabumi perihal agenda kegiatan calon incumbent, serta permohonan cutinya.

“Kalau misalkan ada kegiatan pemda yang dihadiri calon incumbent, jika ada tembusan ke Panwas, pasti akan dihadiri. Khawatir ada jargon sekalipun yang disebut-sebut dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemda,” katanya.

Sejauh ini, ungkap Aminuddin, pihaknya belum menemukan adanya indikasi pelanggaran calon petahana, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan posisi Fahmi selaku wakil wali Kota Sukabumi.

Contohnya pada kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi yang menggelar silaturahmi dengan beberapa dinas, tidak ada ditemukan hal-hal yang signifikan berkaitan dengan incumbent.

“Kalau sudah ada penekanan menyebutkan kata Faham akan ditindak langsung,” tegas Aminuddin.

Begitu pula Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz selaku ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi, yang mengusung paslon Faham. Ia, menurut Panwaslu, belum offside. []Herry Febrianto


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here