Data Sipol tidak Singkron, PKPI Dinilai Tak Penuhi Syarat

Ketua DPN PKPI Syarifuddin Noor (Madi Cakra/PemiluUpdate.com)

Jakarta – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menggugat Komisi Pemilihan Umum. Gugatan ke Badan Pengawas Pemilu dilakukan karena KPU menyatakan partai politik ini ditetapkan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

“Hari ini kami memasukkan permohonan sengketa proses pemilu sebagaimana diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional PKPI Syarifuddin Noor di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.

Syarifuddin menegaskan keputusan KPU tersebut tidaklah tepat. Padahal, Bawaslu meloloskan partai besutan Wakil Presiden Tri Sutrisno lolos ke tahap verifikasi faktual.

Pada gugatan pertama itu, PKPI menggugat Sistem Informasi Partai Politik yang dijadikan acuan verifikasi awal oleh KPU. Sidang memutuskan parpol yang dipimpin mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono memenuhi semua ketentuan yang harus dilengkapi.

“Menurut kami penetapan Tidak Memenuhi Syarat itu masih perlu dipertanyakan dan perlu diklarifikasi oleh pihak KPU,” ujarnya.

Dalam gugatan kali ini, menurut Syarifuddin, masih terkait terkait Sipol. Disebutkan bahwa gagalnya PKPI ikut Pemilu 2019 karena ketidaksinkroan data Sipol.

“Data Sipol tidak sesuai dengan data faktual. Nah, pada waktu verifikasi dengan mempergunakan Sipol tentunya berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Umumnya di situ permasalahannya,” papar Syarifuddin.

Kuasa hukum PKPI Hendrawan menyatakan pihaknya telah menyampaikan berbagai bukti awal pada Bawaslu. Bukti yang diajukan, katanya, menunjukkan kekeliruan terjadi di KPU. Bukan PKPI.

“Walaupun ada TMS, itu adalah kesalahan dari tenaga KPU daerah. Kami ke sini ingin menggunakan hak kami sebagai partai,” tegas Hendrawan. []Madi Cakra


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here