Munandi: Calon Pemimpin Sudah Seperti Itu, Bagaimana Menjadi Contoh Bagi Rakyatnya

Pengmat Politik Munandi Saleh. (Herry Febrianto/PemiluUpdate.com)

Kota Sukabumi – Sejumlah pelanggaran masih saja dilakukan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi selama masa kampanye Pilkada 2018.

Meski Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 4 Tahun 2017 sudah secara rinci mengatur tentang pelaksanaan kampanye, namun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Sukabumi berdasarkan hasil rekapan sementara mencatat dari tujuh kecamatan di Kota Sukabumi di lima kecamatan terjadi 50 lebih pelanggaran.

Rata-rata pelanggaran terkait administratif dimana setiap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tidak memberitahukan ke Panwaslu dan Kepolisian terkait jadwal kampanye. Bahkan ada juga beberapa pasangan calon yang harus dipanggil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pilkada karena dugaan tindak pidana melibatkan anak-anak dan memberikan materi atau bantuan.

Terkait masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Pengamat Politik Munandi Saleh menilai baik paslon ataupun masyarakat harus menegakkan, menaati dan mematuhi aturan hukum yang sudah dibuat.

“Saya tidak berbicara kepada paslon, tetapi semua (masyarakat-red). Ketika aturan sudah dibuat menjadi pijakan harus ditaati, namun ketika sudah tidak bisa menaati ada sanksi hukumnya apakah hanya administratif berupa peringatan. Bahkan kalau sudah masuk delik pidana akan dituntut secara hukum, sanksinya berupa penjara,” tandasnya kepada PemiluUpdate.com melalui WhatsApp, Jumat, 13 April 2018.

Munandi meminta kepada paslon kepala daerah khususnya harus menjaga tidak melakukan pelanggaran karena aturan dibuat untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar atau sengaja di labrak. “Jangan berkilah apapun, kalau memang indikasinya pelanggaran aturan hukum sebaiknya tahu diri,” katanya.

Dirinya menganalogikan bagaimana jika mendapat sesuatu tetapi melanggar aturan, apakah itu menjadi sebuah kenikmatan?. Ikuti aturan main dan taati dalam realitas bukan sekedar retorika.

Apakah dengan mengikuti aturan kampanye akan merugikan paslon, Munandi menegaskan relatif dan dari sudut pandang mana melihatnya. Tetapi yang jelas ketika aturan sudah dibuat dan memayungi sebuah perhelatan (Pilkada-red) suka atau tidak suka harus dipatuhi dan ditaati apapun dampaknya.

“Kalau melakukan kegiatan sudah melakukan pelanggaran, lalu dia menang dengan menerobos berbagai macam aturan apakah itu akan menjadi baik. Saya rasa tidak, calon pemimpin yang dimasa datang sudah seperti itu, bagaimana menjadi contoh bagi rakyatnya,” tuturnya. []Herry Febrianto


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here