Komisi ASN Vonis Sekda Kota Bekasi Terbukti Berpihak pada Paslon Petahana

Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukamardji berpidato di depan ASN Pemerintah Kota Bekasi (Istimewa/beritasatu.com)

Jakarta – Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN) menyimpulkan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukamardji melakukan pelanggaran disiplin.

Dia dinilai melibatkan diri pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Bekasi 2018, dengan ikut mengupayakan pemenangan pasangan calon (paslon) petahana Rahmat Effendi-Tri Adhianto.

Kontestan Rahmat Effendi yang kerap disapa Pepen adalah Wali Kota Bekasi yang mengikuti kontestasi Pilwalkot 2018, untuk masa jabatan periode kedua. Rayendra merupakan mitra terdekatnya dalam menjalankan roda pemerintahan selama ini.

Komisi ASN mengusut kasus ketidaknetralan Sekda Rayendra atas laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi yang selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Setelah diproses, laporan kemudian diteruskan ke Komisi ASN di Jakarta.

“Kasus Sekda Bekasi sudah diteken pimpinan, cuma saya masih di luar kota. Yang jelas sudah diteken pimpinan, coba saya cek lagi nanti,” Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyidikan Komisi ASN Sumardi menjawab PemiluUpdate.com, Rabu, 2 Mei 2018.

Atas kesimpulan tersebut, Sumardi menegaskan Komisi ASN merekomendasikan ke Penjabat Wali Kota Bekasi R. Ruddy Gandakusumah untuk melakukan proses terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sekda Kota Bekasi.

“Rekomendasinya kategori sedang pada pelanggaran disiplin, jadi ke sana. Ada pelanggaran disiplin,” ungkap Sumardi, tanpa merinci lebih lanjut soal sanksinya.


Sanksi Moral dan Administratif

Informasi yang dihimpun PemiluUpdate.com, berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara setiap ASN diperintahkan tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Mengutip ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 20014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 mengatur pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral. Selanjutnya atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan, sedang maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan tim pemeriksa.

Rahmat Effendi (ke-2 kanan), calon wali kota pada Pilwalkot Bekasi 2018. (Istimewa/lumennews.id)


Proses Sanksi oleh Gubernur

Adapun dalam hal ASN –sebelumnya disebut PNS– diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah sekretaris daerah kabupaten/kota, prosesnya melalui pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Hukuman disiplin tingkat sedang berupa, (i) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, (ii) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan (iii) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.


Langsung Diberhentikan Sementara

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono beberapa waktu lalu menjelaskan pemerintah pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 memperketat pengawasan terkait netralitas ASN.

Disebutkan, proses pemberian sanksi terhadap ASN yang terbukti tidak netral dipersingkat. Jika seorang atau sekelompok ASN terbukti terlibat politik alias tidak netral, akan langsung diberhentikan sementara.

“Netralitas ASN saat ini sangat diperketat. Jadi prosesnya dipersingkat untuk Pilkada. Kalau ditengarai ada pelanggaran, Bawaslu berkoordinasi dengan KASN, Kemenpan RB, dan Kemendagri untuk selanjutnya ASN bersangkutan akan diberhentikan sementara,” ungkap Sumarsono saat menghadiri Rapat Teknis Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Sumarsono mengatakan proses pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada pemilu berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono (Istimewa/kemendagri.go.id)


Sekda Sumba Timur Terbukti Tidak Netral

Sebanyak 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) baru-baru ini mendapat peringatan keras dari Komisi ASN. Penyebabnya, mereka terbukti menghadiri deklarasi salah satu pasangan calon gubernur NTT pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) 2018.

Komisioner Bawaslu NTT Jemris Fointuna mengatakan 12 ASN hadir pada deklarasi pasangan Calon Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Yosef Nae Soi di Lapangan Pemuda Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur, 6 Januari 2018.

Jemris merinci 12 ASN tersebut sebagai berikut:

1. Juspan (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur)
2. Domu Warandoy (Asisten Pemerintahan dan Kesra)
3. Marthen Kalukur Lijang (Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Penilaian Kinerja, Penghargaan dan Pembinaan Disiplin Aparatur pada BK dan PSDMD).
4. Tinus Ndjurumbaha (Kepala Bidang di Dinas Ksesehatan)
5. Diana Novita Rambu Ata (Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan)
6. Yohanis Gah (Sekretaris Bappeda)
7. Marthinus T Hinggiranja (Kepala Sub Bagian pada Bagian Pemerintahan dan Otda)
8. Anton Agustinus Pombu (Kepala Seksi di Dinas Pariwisata)
9. Frans Eduard Mangi (Staf di Dinas Perindag)
10. Umbu Ngadu Ngamu (Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)
12. Octaviana Atalinda (Staf di BKPSDMD)
12. Fekky AM Parinussa (Guru SD Bangawatu)

Kepada Komisi ASN dalam pemeriksaan, ke-12 ASN tersebut mengakui ikut menghadiri deklarasi Calon Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Yosef Nae Soi. []Herry Febrianto/RE


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here