Yusril: Menang PTUN atas Pembubaran HTI, Penguasa Jangan Senang Dahulu

Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra (Istimewa/viva.co.id)

Jakarta – Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mengingat pemerintah agar tidak senang dulu atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan HTI pasca dibubarkan.

HTI, kata Yusril, masih bisa melakukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK).

“Jangan gembira dulu. Putusan PTUN bisa dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan diperkuat Mahkamah Agung. Proses ini masih berjalan. Jadi jangan nyeleneh,” kata kata Yusril di Kantor Pusat HTI, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.

Yusril menjelaskan sesuai perundang-undangan HTI bisa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), setelah 20 hari putusan PTUN. HTI telah memutuskan untuk melakukan banding.

“Kuasa hukum akan mendaftarkan, membuat akta banding, dan sesuai undang-undang 20 hari. Kami akan ajukan memori banding atas putusan PTUN Jakarta. Kami menolak putusannya,” tegas praktisi hukum bergelar profesor itu.

Ditambahkan, salah satu dasar penolakan putusan PTUN terkait saksi fakta yang di hadirkan oleh pemerintah dalam persidangan dan keterangan saksi ahli yang dihadirkan pemerintah.

“Saksi fakta itu tidak menyampaikan apa-apa, misalnya, dakwah HTI bertentangan dengan Pancasila atau memprovokasi bubarkan NKRI atau makar. Saksi ahli diborong pemerintah, punya kaitan kerja dengan tergugat. Keterangannya tidak punya nilai pembuktian. Sulit keterangan mereka jadi pembuktian,” papar Yusril, yang juga Ketua Umum DPP PBB.

Yusril mengakui hakim PTUN kesulitan untuk memutuskan perkara. Kasus ini mempertaruhkan banyak hal, terutama kepentingan pemerintah.


HTI Tanpa Badan Hukum Boleh

Di tempat yang sama, Ketua HTI Rokhimat S. Habieb menegaskan organisasinya tetap akan melakukan dakwah meskipun PTUN telah memutuskan memenangkan pemerintah. Sikap ini mengacu pernyataan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM di persidangan.

“Wakil Menkumham, namanya Doktor Haris. Dia mengatakan kami dari Kemenkumham hanya mencabut status badan hukum HTI tetapi tidak melarang dakwahnya,” ujar Rokhimat.

Rokhimat menyatakan HTI memegang pernyataan resmi tersebut sebagai dasar organisasi terus berdakwah. Ia meminta pemerintah konsisten atas pernyataan tersebut.

Yusri Ihza Mahedra memperkuat pernyataan Rokhimat. “Jadi yang dilarang itu HTI berbadan hukum. HTI tanpa badan hukum nggak dilarang. Kan, logikanya seperti itu,” ucap Yusril seraya tertawa. []Madi Cakra/RE


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

2 KOMENTAR

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here