DPRD Kota Bekasi: Penghilangan Surat Komisi ASN Tindak Pidana Serius

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Chairuman Juwono Putro (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

Kota Bekasi – “Raib”-nya surat rekomendasi Komisi Aparatir Sipil Negara (Komisi ASN) atas pelanggaran netralitas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji, yang ditujukan kepada Wali Kota Bekasi, R. Ruddy Gandakusumah, dipertanyakan Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Chairuman Juwono Putro.

Keberadaan surat itu menjadi perbincangan kalangan birokrat dan politikus di Kota Bekasi pasca Komisi ASN merilis kesimpulannya bahwa Sekra Rayendra terbukti melakukan pelanggaran norma dasar, serta kode etik, dan perilaku ASN.

Sekda Kota Bekasi terbukti melakukan politik praktis berupa turut mengupayakan pemenangan pasangan calon (paslon) petahana nomor urut 1 Rahmat Effendi-Tri Adhianto.

Sementara surat resmi Komisi ASN kepada Wali Kota Bekasi menjadi dasar bagi proses lebih lanjut atas pelanggaran Rayendra selaku oknum ASN, yang terlibat politik praktis. Ia kini terancam sanksi administratif hingga pencopotan jabatannya atau pemecatan.

Surat Komisi ASN kepada Wali Kota Bekasi soal pelanggaran netralitas oleh Sekda Bekasi (Foto: Dok. GOOD INDONESIA)

Kasus ketidaknetralan dalam pilkada oleh Sekda sesungguhnya sudah mendapatKan putusan tetap. Keputusan Komisi ASN ini harus dimanfaatkan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada jajaran Pemkot Bekasi,” kata Chairuman menjawab PemiluUpdate.com via telepon, Jumat, 11 Mei 2018.

Belum sampainya surat Komisi ASN kepada Wali Kota Bekasi, Chairuman menilai ada pihak tertentu untuk menghambat proses terhadap Sekda Rayendra. Jika benar terjadi “penghilangan”, maka hal ini merupakan tindak pidana sebab surat rekomendasi Komisi ASN merupakan dokumen negara.

“Muncul dugaan apakah ‘penghilangan’ itu oleh pihak yang ingin melindungi Sekda dari sanksi hukum,” ujar Chairuman lagi.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan “raib”-nya surat Komisi ASN semakin membuka tabir adanya permasalahan serius di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi selama ini. Lagi-lagi, kata Chairuman, hal ini menjadi bukti adanya “gerakan sistematis satu hati” oleh pejabat tertentu di Pemkot Bekasi.


DPRD Panggil Kepala BKPPD

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi lalu meminta kepada Wali Kota Ruddy Gandakusumah agar segera meminta klarifikasi langsung ke Komisi ASN. Jika surat dimaksud sudah dikirimkan namun tidak kunjung sampai, maka pihak pemkot segera meminta fotokopi atau surat baru terkait tindakan pelanggaran pilkada oleh Sekda Rayendra.

Sebagai tindak lanjut pula, ungkap Chairuman, Komisi I akan memanggil dan meminta klarifikasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi untuk memastikan apakah benar “raib”-nya surat tersebut terjadi di Sekretariat Pemkot Bekasi.

“Ini merupakan ranah BKPPD yang sesungguhnya bertugas membantu Wali Kota membuat surat pengantar kepada Gubernur. Kita lihat saja perkembangan terakhirnya, tapi yang pasti surat sudah diterima Panwaslu. Mudah-mudahan kasus Sekda bisa segera diselesaikan sehingga masyarakat bisa kembali fokus menyukseskan pilkada,” papar Chairuman. []Herry Febrianto/RE


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here