KPU Larang juga Bekas Narapidana Narkoba dan Seksual Anak jadi Caleg

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta (Istimewa/globalindo.co)

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menolak bekas narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon legislatif (caleg). Peraturan ini menyusul hal yang sama kepada mantan koruptor.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengonfirmasi peraturan untuk eks tiga narapidana tersebut di Jakarta, Sabtu, 26 Mei 2018.

Dijelaskan, prinsipnya seorang calon anggota legislatif (caleg) haruslah sosok yang tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Kecuali orang tersebut secara terbuka menyatakan dirinya pernah berstatus narapidana.

Larangan eks narapidana bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak didasari UU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Detailnya, menurut Hasyim, terdapat dalam penjelasan atas UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Pada Pasal 7 ayat 2 huruf g UU 10/2016; “Yang dimaksud dengan ‘mantan terpidana’ adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.”

Sedangkan larangan eks narapidana korupsi diadopsi dari UU Pemilu, khususnya tentang syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Peraturan ini sejalan dengan UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dari berbagai macam undang-undang, lantas UU Nomor 28/1999 juga mengatur penyelenggara negara dilarang korupsi.

Berdasar peundangan tersebut, tandas Hasyim, KPU menyusun peraturannya. KPU menyerap aspek filosofis, yuridis, dan sosiologisnya.


PKPU Patut Didukung Secara Etika

Terpisah, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan partainya persoalan eks narapidana dimaksud boleh menjadi calon anggota legislatif atau tidak diatur partai politik (parpol) saja. Parpol bisa menimbang untung-rugi pencalonan seseorang.

Menurutnya, ada tarik-menarik antara pertimbangan yuridis dan etis soal keberadaan larangan itu. Hendrawan mengatakan secara etika harusnya Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks koruptor jadi caleg itu mesti didukung.

“Ada tarik menarik antara pertimbangan yuridis dan etis. Bila etika kita pegang teguh, maka PKPU harus kita dukung. Hanya saja, peraturan tersebut tidak membedakan gradasi kesalahan dalam peristiwa korupsi tersebut. Ada orang-orang yang sebenarnya hanya ikut-ikutan atau tidak memahami administrasi keuangan negara, sehingga terjebak korupsi,” ujar Hendrawan.

Polemik soal rencana KPU melarang eks narapidana tersebut dimuat dalam Pasal 8 rancangan PKPU tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. []LMC/HDN/RE


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here