Yasonna Tolak PKPU, Moeldoko Sebut Pemerintah tak Boleh Intervensi

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko (Istimewa/mediaindonesia.com)

Jakarta – Istana berbeda pendapat dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) soal Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan koruptor menjadi calon legislator.

Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan pihaknya menghormati KPU yang menerbitkan larangan eks narapidana kasus korupsi nyaleg alias mengikuti Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

“Kalau KPU sudah menentukan, itu menjadi kiblat bagi semuanya. Pemerintah tidak bisa mendikte, mengintervensi, dan seterusnya. Kuncinya di situ,” tandas Moeldoko di Kantor KSP, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juli 2018.

Moeldoko menambahkan KPU pasti sudah menyosialisasikan Peraturan KPU (PKPU). Pemerintah tidak mungkin mengintervensi KPU atas peraturan yang diterbitkannya.

Ditanya mengapa Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bersikap sebaliknya atas PKPU yang menutup peluang eks narapidana korupsi mengikuti kontestasi pileg, Moeldoko enggan menjawab. “Nggak bisa menjawab karena itu sangat teknis,” kilah mantan Panglima TNI.


Tidak Otomatis Berlaku

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019 memuat larangan eks narapidana korupsi menjadi caleg (calon anggota legislatif). PKPU ini ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada Sabtu (30/6/2018).

“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,” bunyi Pasal 7 poin 1 huruf h PKPU.

Menkumham Yasonna sebelumnya menyatakan pasal PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang. Kemenkumham akan mengkaji surat KPU mengenai PKPU larangan eks napi koruptor nyaleg.

Nggak (otomatis berlaku). Kalau dengan UU tidak bisa tetapi kita lihat dulu. Saya belum lihat (surat KPU),” tutur Yasonna saat di Kantor KPK, Jakarta. []HDN/RE


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here