KPU Tunduk-Patuh atas Putusan MA: Mantan Koruptor Boleh Ikut Pileg

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta (Istimewa/tribunnews.com)

Jakarta – Bakal calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 benar-benar bergembira kini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya bersikap menerima putusan Mahkamah Agung (MA) soal caleg mantan koruptor.

Sikap KPU tersebut diambil setelah menerima putusan MA yang mengizinkan eks koruptor menjadi caleg pada Senin malam (17/9/2018).

“Tadi malam sudah kami terima salinan putusannya. KPU prinsipnya menghormati putusan MA dan melaksanakannya. Itu prinsip,” tandas Komisioner KPU Wahyu Setiawan usai diskusi di Posko Cemara, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

Atas putusan MA, menurut Wahyu, 38 bakal caleg eks koruptor yang sudah dicoret KPU tetapi diloloskan Bawaslu harus diakomodir. KPU sebelumnya menolak melaksanakan putusan Bawaslu karena Peraturan KPU (PKPU) belum dibatalkan MA.

“Dikabulkannya permohonan itu berarti mantan napi korupsi memenuhi syarat menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD,” tambahnya.

KPU pun harus mengubah peraturannya yang melarang mantan koruptor menjadi bakal caleg.

Meski demikian, soal usulan mengumumkan atau menandai bakal caleg eks koruptor belum tentu ditolak. Soal ini belum dibahas oleh KPU. Terlepas hal ini, kata Wahyu, KPU meminta komitmen parpol untuk mencalonkan kadernya yang benar-benar memiliki rekam jejak yang baik.

Rincian 38 bakal caleg mantan koruptor yang dirilis KPU:

Partai Gerindra
1. M. Taufik (DPRD DKI Jakarta)
2. Herry Jones Kere (DPRD Sulawesi Utara)
3. Husen Kausaha (DPRD Maluku Utara)
4. Alhajar Syahyan (DPRD Kab. Tanggamus)
5. Mirhammuddin (DPRD Kab. Belitung Timur)

Partai Nasdem
1. Abu Bakar (DPRD Kab. Rejang Lebong)
2. Edi Ansori (DPRD Kab. Rejang Lebong)

Partai Berkarya
1. Meike Nangka (DPRD Sulawesi Utara)
2. Arief Armaiyin (DPRD Maluku Utara)
3. Yohanes Marinus Kota (DPRD Kab. Ende)
4. Andi Muttamar Mattotorang (DPRD Kab. Bulukumba)

Partai Hanura
1. H. Midasir (DPRD Jawa Tengah)
2. Welhelmus Tahalele (DPRD Maluku Utara)
3. Ahmad Ibrahim (DPRD Maluku Utara)
4. M. Warsit (DPRD Kab. Blora)
5. Moh. Nur Hasan (DPRD Kab. Rembang)

PKS
1. Maksum Dg. Mannassa (DPRD Kab. Mamuju)

PKPI
1. Matius Tunka (DPRD Kota Poso)
2. Oni Cornelius Tondok (DPRD Kab. Toraja Utara)

PDIP
1. Idrus Tadji (DPRD Kab. Poso)

Partai Golkar
1. Hamid Usman (DPRD Maluku Utara)
2. Heri Baelanu (DPRD Kab. Pandeglang)
3. Dede Widarso (DPRD Kab. Pandeglang)
4. Saifl T. Lami (DPRD Kab. Tojo Una-una)

Partai Garuda
1. Julius Dakhi (DPRD Kab. Nias Selatan)
2. Ariston Moho (DPRD Kab. Nias Selatan)

PAN
1. And. Fattah (DPRD Jambi)
2. Masir (DPRD Kab. Belitung Timur)
3. Muhammad Afrizal (DPRD Kab. Lingga)
4. Bahri Syamsu Arief (DPRD Kota Cilegon)

Demokrat
1. Jones Khan (DPRD Kab. Pagar Alam)
2. Jhony Husban (DPRD Kota Cilegon)
3. Syamsudin (DPRD Kab. Lombok Tengah)
4. Darmawaty Dareho (DPRD Kota Manado)

Perindo
1. Smuel (DPRD Gorontalo)
2. Zulkifli (DPRD Kota Pagar Alam)

PBB
1. Nasrullah Hamka (DPRD Jambi) []RMK


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here