Mosi Tak Percaya: Bara Api dalam Sekam Golkar Kota Depok

Massa Forum Mosi Tak Percaya (FMTP) terhadap pengurus DPD Partai Golkar Kota Depok (Hira Tanjong/PemiluUpdate.com)

Depok – DPD Partai Golkar Kota Depok bergolak. Ribuan kader dan tokohnya melayangkan mosi tak percaya kepada pengurus DPD yang diketuai Farabi A. Rafiq.

Anggota partai politik (parpol) beringin yang tergabung dalam Forum Mosi Tak Percaya (FMTP) menuding Farabi dan kelompoknya telah menyelewengkan uang saksi pada ajang Pilkada Jawa Barat 2018. Farabi juga dinilai otoriter dalam menakhodai DPD Golkar Kota Depok.

Pada pilkada itu, Calon Gubernur Deddy Mizwar-Calon Wakil Gubernur Dedi Mulyadi yang diusung Golkar dan Partai Demokrat keok. Dedi sendiri Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar).

Koordinator FMTP Tuti Alawiyah mengungkapkan kasus penyelewengan uang saksi telah diinvestigasi tim khusus yang dibentuk DPD Golkar Jabar.

Disimpulkan: Farabi, Tajudin Tabri (anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Depok), dan Poltak menyelewengkan uang saksi pilkada sejumlah Rp330 juta dari 3.300 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Depok.

Mereka hanya menyalurkan Rp60 juta, sedangkan Rp270 juta sisanya tak dapat dipertanggungjawabkan alias diselewengkan.

“Kader yang tergabung dalam forum mosi tak percaya menuntut DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat melaksanakan Musdalub (Musyawarah Daerah Luar Biasa) Partai Gokar Kota Depok. Kami mendesak DPD Partai Golkar Kota Depok melaksanakan keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat yang tanggal 12 September 2018,” papar Tuti Alawiyah.

Ditambahkan, DPD Partai Golkar Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor B-161/Golkar/IX/2018 yang diteken oleh Ketua Dedi Mulyadi dan Wakil Sekretaris Sukim Nur Arif perihal Pergantian atau Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) per tanggal 12 Setempber 2018.

Dalam surat yang berisi dua poin, Dedi Mulyadi merespon positif permintaan musdalub dan memberikan instruksi kepada Farabi untuk tidak diperkenankan melakukan pergantian atau pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Pimpinan Partai Golkar ditingkat kecamatan, kelurahan, atau perubahan struktur Fraksi Partai Golkar dan alat kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kota Depok.

“Kenyataannya mereka mengabaikannya. Farabi mengancam-ancam siapa saja. Yang tidak patuh dipecat. Anggota fraksi di dewan akan di-Pergantian Antarwaktu-kan (PAW). Farabi dan kelompoknya sungguh otoriter,” tandas Tuti lagi.

Terkait tindakan Farabi ini, seribu lebih kader Partai Golkar yang tergabung dalam FMTP mengepung dan menggelar unjukrasa di Kantor DPD Partai Golkar Kota Depok di Jalan Boulevard, Senin (17/9/2018).


Kronologi

Konflik di tubuh Golkar Kota Depok bak bara api dalam sekam selama ini. Intrik di kalangan elit partai semakin tajam hari demi hari. Bibit berasal dari peran kader lama yang tersingkir digantikan elit baru yang kini mendominasi kepengurusan DPD dan fraksi di DPRD Kota Depok.

Kasus terakhir, sebut Tuti, tokoh lama Golkar yang menjadi korban adalah Juanahh Sarmili yang posisinya sebagai ketua fraksi. Dia digantikan oleh Tajudin Tabri melalui mekanisme tidak biasa.

Tuti Alawiyah (Hira Tanjong/PemiluUpdate.com)

Tindakan sewenang-wenang Farabi, ungkap Tuti yang juga Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Cilodong, banyak kader Golkar potensial mendulang suara pada setiap ajang pesta demokrasi hengkang. Jumlahnya tak kurang 20 politikus.

“Padahal DPD Jabar sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa DPD Kota Depok dilarang melakukan pergantian struktur fraksi dan alat kelengkapan dewan. Ini adalah bentuk pembangkangan Farabi dan kawan-kawan terhadap paraturan dan keputusan partai,” ungkap Tuti.

Siapa, kata Tuti, yang tidak kenal Bunda Juanah. Dia tidak pernah buat masalah. Juga jasa keluarga Sarmili kepada Golkar sangat besar. “Kantor Golkar yang bagus itu adalah bantuan ayah Sarmili. Sungguh mareka seperti kacang lupa pada kulitnya,” tutur Tuti.


1. Korupsi Dana Saksi

Tuti menegaskan kasus penyimpangan dana saksi Pilkada Jabar 2018 sudah diungkap tim investigasi. Pelaku utamanya adalah Tajudin Tabri.

Pada 26 Juli 2018, sehari sebelum pemungutan suara pilkada, Farabi memimpin rapat DPD. Sebelas Ketua Pengurus Kecamatan diundang untuk pemenangan pasangan calon (paslon) Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Rapat juga dihadiri oleh pengurus DPD lain, antara lain, Tajudin, Poltak, dan Ilyas.

Setelah mendapatkan hasil rapat, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Depok Dindin Safrudin berinisiatif datang ke rumah Juanah Saramil.

“Dalam pertemuan Dindin dan Juanah ini Dindi menceritakan soal uang saksi, yang dibawa Saudara Jimmy dari Bandung. Dana itu diambil Tajudin di perjalanan di kawasan Depok II. Oleh Tajudin, Jimmy ditinggalkan begitu saja di kendaraannya, tidak diajak serta,” ungkap Tuti.

Surat hasil investigasi penyelewengan dana saksi (Hira Tanjong/PemiluUpdate.com)


2. Tidak Kondusif

Situasi yang tidak kondusif dan tak transfaran inilah yang mendorong sejumlah kader struktural Golkar Depok menyatakan mosi tidak percaya kepada kepengurusan Farabi.

FMTP disokong oleh, antara lain, Pengurus Kecamatan (PK) Cilodong, Cipyung, Pancoran Mas, Sukmajaya, dan unsur koordianator yang menerima pendistribusian uang saksi tersebut.

Sebut Tuti, kondisi buruk partai beringin bak bola salju. Menghindari korban pejabat Ketua DPD Kota Depok bertambang, organ parpol di Cimanggis, Cilodong, Sukmajaya, Pancoran Mas, dan Cipayung serta pengurus tingkat kelurahan (pekel) di beberapa kecamatan bertindak. Mereka membuat mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Farabi Rafiq.

“Mosi tidak percaya didukung dan ditandatangani oleh para pendiri Golkar Kota Depok, fungsionaris, dan kader-kader yang ada di seluruh kota depok,” tukas Tuti, koordinator lapangan aksi FMTP kepada Pengurus DPD Partai Golkar Kota Depok. 

FMTP selanjutnya menyampaikan surat mosi tidak percaya kepada DPD Partai Golkar Jawa Barat. Surat pun ditembuskan ke pengurus DPP Partai Golkar: Ketua Umum Airlangga Hartarto, Budi Setiawan, Ibnu Munzir, Yusron Wahid, dan Taufik. Yang disebut terakhir adalah ketua DPP bidang sengketa atau perselisihan.


3. Tuntutan Musdalub

FMTP, sebut Tuti, meminta DPD Golkar Jabar segera menetapkan pelaksana tugas dan melaksanakan musdalub. Tuntutan ini supaya Golkar Depok segera kondusif, sesuai perintah DPD Golkar Jabar.

“Namun demikian, surat DPD Partai Golkar Jabar tetap dilanggar. Artinya DPD Kota Depok sudah melakukan tindakan-tindakan di luar aturan anggaran rumah tangga partai,” ungkap Tuti lagi.

Anggota Forum Mosi Tak Percaya (FMTP) usai menyampaikan aspirasi (Hira Tanjong/PemiluUpdate.com)

Aksi FMTP, sebut Tuti, untuk menyuarakan aspirasi yang dilakukan melalui mekanisme yang sah. Sebelum digelar, anggota forum telah meminta permohonan dukungan DPD Golkar Jabar bahkan dari mahkamah partai. Artinya, FMTP sama sekali bukan gerakan liar. Surat mosi tidak percaya sesuai dengan aturan petunjuk, saran, serta kajian berbagai pihak resmi.

“Agar tidak ada lagi leader yang terus menakut-nakuti dan mengancam kader dengan pemecatan dan adu-domba,” tutur Tuti.


4. Iswara Tak Bijak

Tuti Alawiyah juga keberatan atas peryataan M.Q. Iswara, ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Jabar di media massa. Iswara, menurut Tuti, bertindak bukan pada tugasnya. Ia serampangan mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua DPD Jabar Dedi Mulyadi.

“Kami keberatan Iswara ikut campur di luar kewenangannya. Dia Ketua Bappilu, bukan urusan bidan organisasi. Dia bilang kami sibuk berkonflik. Ini adalah soal keadilan di tubuh partai. Kami akan protes, berunjuk rasa lagi, memprotes kezaliman Farabi dan kawan-kawan,” tandas Tuti. []Hira Tanjong/RE


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here