KPU Segera Coret Oesman Sapta Odang sebagai Caleg DPD

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (kanan) bersama Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat Aceng HM Fikri (ke-2 kanan) pada acara pelantikan pengurus baru DPD di Kota Bandung, Sabtu, 7 Oktober 2017 (Harry Febrianto/PemiluUpdate.com)

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mencoret nama Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) dari Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengungkapkan pencoretan dilakukan sekaitan penolakan gugatan sengketa OSO oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). OSO segera dicoret sebagai calon legislator (caleg) DPD periode 2019-2024.

“Bawaslu memutuskan bahwa yang kami lakukan sudah benar sehingga, pertama, menjalankan putusan itu,” kata Ilham, Jumat, 12 Oktober 2018.

Ditegaskan, keputusan mencoret Oesman Sapta dari DCT DPD sudah tepat. Penerbitan aturan perubahan Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan anggota DPD serta Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD sudah benar.

“Keputusan Bawaslu semakin membuat terang-benderang. KPU putuskan membuat Peraturan KPU pasca putusan MK (Mahkamah Konstitusi) sudah benar sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Ilham.

Mengenai “perlawanan” OSO, Ilham menyatakan pihaknya menghormati rencana kuasa hukumnya akan menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, OSO menggugat keputusan KPU yang mencoret namanya dari DCT DPD. Belakangan, dalam sidang ajudikasi sengketa dugaan pelanggaran administrasi di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, diputuskan bahwa permohonan OSO ditolak seluruhnya. Putusan ini dibacakan pada Kamis malam (11/10/2018).


Keputusan MK Final

Pertimbangannya majelis hakim Bawaslu mengacu pada putusan MK yang melarang anggota DPD rangkap jabatan sebagai anggota partai politik (parpol).

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018.

“Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang diputuskan Mahkamah Konstitusi langsung berkekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh,” ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Fritz mengatakan penerbitan aturan perubahan PKPU terkait pencalonan anggota DPD serta Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD sudah benar.

“Kebijakan penyelenggara Pemilu menerbitkan PKPU 14 Tahun 2018, PKPU 26 Tahun 2018 tentang PKPU nomor 30 Tahun 2018 merupakan tindakan hukum yang sah berdasarkan tata urutan perundang-undangan,” papar Fritz lagi.

Aturan tersebut mewajibkan calon sementara anggota DPD menyerahkan salinan Surat Keputusan Pemberhentian dan/atau Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari kepengurusan parpol. Berlaku paling lambat diserahkan pada 19 September 2018 pukul 24.00 WIB atau satu hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). []ALY/RE


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here