Setelah ‘Sontoloyo’ untuk Politisi, Muncul Cap ‘Kampungan’ Buat Advokat

Joko Widodo (tengah) dan Moeldoko (kiri) (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

Jakarta – Kubu Pasangan Calon (Paslon) Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin buka suara atas pelaporan capresnya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelapornya, Forum Advokat Rantau (Fara), yang menilai Capres Joko Widodo memanfaatkan posisinya sebagai Presiden RI melakukan kampanye terselubung.

Kasusnya terjadi pada acara peresmian penggratisan Tol Jembatan Suramadu di Jawa Timur (Jatim), yang dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi, Sabtu (27/10/2018). Kebijakan penggratisan selain bernuansa kampanye terselubung, orang-orang di sekitar Jokowi mengacungkan jari satu simbol Paslon Nomor Urut 01 pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Moeldoko, wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Paslon Jokowi-Ma’ruf meminta seluruh pihak melihat utuh kebijakan pembebasan tarif Tol Jembatan Suramadu. Kebijakan ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Madura.

“Jadi jangan dilihatnya sepotong-potong. Kampunganlah itu. Yang utuh lihatnya,” ketus Moeldoko di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.

Ditegaskan, tugas Presiden Jokowi jelas mendengar aspirasi masyarakat. Keputusan penggratisan Tol Jembatan Suramadu sudah melalui kajian. Penghapusan tarif penyeberangan via jembatan terpanjang di Indonesia itu diyakini positif bagi perekonomian masyarakat sekitar.

“Kalau masyarakat maunya, ‘Pak daerah kami, orang mau investasi susah karena logistik pada mahal’. Nah, didengerin sama presiden,” Moeldoko mencoba meyakinkan.


Cari Popularitas

Terpisah, Arsul Sani, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Wakil Ketua TKN Paslon Jokowi-Ma’ruf, berpendapat bahwa pelaporan Capres Jokowi ke Bawaslu tersebut untuk mencari popularitas saja.

“Tidak perlu ditanggapi khusus atas perilaku yang buat saya hanya ingin cari populer,” ujar Arsul saat ditanya jurnalis pada Rabu, 31 Oktober 2018.

Arsul menyayangkan jika setiap kebijakan yang dibuat oleh Jokowi akhir-akhir ini dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu ke Bawaslu.

“Kalau cara berpikir merek, nanti kebijakan apapun yang memberikan manfaat kepada masyarakat diadukan kepada Bawaslu,” kata Arsul. []GOOD INDONESIA-ALY/HDN/RE


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here