Bupati Indramayu Undur Diri Sebelum Periode Kedua Rampung, Alasan Keluarga

Anna Sophana (ke-2 kanan) dan Irianto M.S. Syafiuddin (ke-1 kanan) (Istimewa/indramayukab.go.id)

Kota Bandung – Alasan tuntutan keluarga menjadi alasan Anna Sophana mengundurkan diri sebagai Bupati Indramayu. Masa jabatan periode kedua Anna seharusnya berakhir pada 2020.

Anna mengajukan surat resmi pengunduran diri pada 30 Oktober lalu. Ia melayangkan dua surat ke Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.

“Alasannya lebih soal keluarga. Jadi bukan urusan kedinasan. Ingin lebih mengurus keluarga di sisa waktunya yang selama ini agak terkendala karena kedinasan luar biasa,” papar Emil, panggilan Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 6 November 2018.

Ihwal pengunduran diri Anna juga diutarakan Kepala Bagian Persidangan, Sekretariat DPRD Indramayu, Tedy R. Lantri. Menurutnya, Anna melayangkan dua surat terkait pengunduran dirinya ke Dewan. Satu surat pribadi, lainnya kelembagaan.

“Alasannya karena ingin fokus mengurus rumah tangga. Selain itu ingin fokus berbakti kepada orang tuanya,” ujar Teddy.

Dijelaskan pula, surat pengunduran diri akan dikirimkan segera ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apabila pengunduran dirinya diterima, wakilnya yaitu Supendi otomatis akan menempati posisi Bupati.


‘Dinasti’ Keluarga

Anna kelahiran Indramayu pada 23 Oktober 1958. Berpasangan dengan Supendi, ia memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Indramayu 2010 dan 2015, melanjutkan “dinasti” yang dibangun suaminya.

Anna bersuami Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin, bupati Indramayu sebelumnya, yang juga menjabat dua periode. Irianto terhitung sebagai politikus terkemuka Partai Golkar di Jabar. Ia sempat mengikuti kontestasi Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar dan Ketua DPD Partai Golkar Jabar, namun gagal.

Anna pada Pilkada Indramayu 2015 diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Tidak diusung Golkar karena konflik internal partai ini di Jabar.

Anna pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pengujung 2016. Kasusnya tindak pidana pencucian uang (TPPU). []GOOD INDONESIA-BIH/RE


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here