Kejaksaan Agung Dipraperadilankan Jika ‘Masuk Angin’ Super Skandal Jiwasraya

Gedung Kejaksaan Agung di kawasan Blok M, Jakarta Selatan (Foto: breakingnews.co.id - GOOD INDONESIA)

Jakarta – Satu lagi kontrol masyarakat terhadap penanganan super scandal Jiwasraya. Kali ini, jika hukum tidak benar-benar ditegakkan maka Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menjadi sasaran gugatan.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersiap mengajukan gugatan praperadilan bila menilai Kejagung “ikut bermain” atau “masuk angin” dalam perampokan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan pihaknya pasti mengajukan praperadilan terkait kasus korupsi Jiwasraya jika Kejagung tidak membongkar skandal raksasa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

“Kalau sampai Februari tidak ada penetapan tersangka, kami akan ajukan gugatan praperadilan,” tegas Boyamin di Komplek Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 6 Januari 2020.

Dikatakan, gugatan praperadilan akan menyasar Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin atau S.T. Burhanuddin, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman, dan tim penyidik.

Ditanya jurnalis bagaimana proses penanganan penyidik Kejagung terhadap kasus korupsi Jiwasraya sejauh ini, Boyamin menyatakan lamban. Karenanya, MAKI bersiap mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Boyamin memang tidak menampik bahwa sikap MAKI sebagai bentuk pengawasan elemen civil society kepada lembaga penegak hukum. Khususnya, dalam hal ini, terhadap kasus-kasus korupsi kakap super.

“Ini memang teknik melecut saja, sebenarnya,” tutur Bonyamin lagi.

Sejauh ini, progres penanganan kasus Jiwasraya yang terungkap ke publik, Kejagung telah mencegah 10 orang bepergian ke luar negeri (cekal). Mereka terdiri atas unsur pejabat Jiwasraya dan pihak swasta.

Kesepuluh orang yang dicekal, yakni HR, DYA, HP, MZ, DW, GL, ER, HH, BT, dan AS.

Proses hukum terhadap kasus Jiwasraya oleh Kejagung berdasar Surat Perintah Penyidikan bernomor PRINT-33/F.2/Fd.2/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019.

Atas surat perintah itu, tim penyidik sudah memeriksa setidaknya 89 saksi. Namun hingga kini Kejagung belum menetapkan seorangpun tersangka.

Kasus Jiwasraya merupakan perkara super skandal pertama yang ditangani Kejagung setelah sekian tahun “tenggelam” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus ini terkuak setelah perusahaan asuransi plat merah tersebut memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana alias gagal bayar. Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hexana Tri Sasongko mengumumkan langsung.

“Tentu tidak bisa karena sumbernya dari corporate action. Saya tidak bisa memastikan. Saya minta maaf kepada nasabah,” kata Hexana dalam rapat Komisi VI DPR, Senin (16/12/2019). []GOOD INDONESIA-RMK


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here