KPK (Bukan Lagi) Terminal Akhir: Empat Strategi Penguatan

Dukungan elemen masyarakat ke KPK [Foto: antikorupsi.org - GOOD INDONESIA]

Oleh: Natalius Pigai*

Dalam pidato kemenangan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 14 Juli 2019, belum menyinggung pemberantasan korupsi.

Isi pidato yang minus soal korupsi dan demokrasi tersebut sontak ditanggapi negatif oleh aktivis anti korupsi, demokrasi, dan HAM.

Pemberantasan korupsi menjadi makin suram dengan hadirnya UU KPK hasil revisi yang cenderung memperlemah eksistensi lembaga anti rasua. Apalagi KPK dipimpin oleh pimpinan baru yang masih dipertanyakan publik.

Membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa tentu merupakan kebijakan yang permanen. Mengapa? Karena tindakan korupsi adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh umat manusia (hostis humanis generis) maka yang melakukan perbuatan korupsi selain patut dijerat delik yang pantas, juga wajar diganjar hukuman sosial (social punishment).

Indonesia terbelenggu dalam lingkaran korupsi yang semakin lama membudaya. Inilah salah satu problem terbesar bangsa.

Sejak 2002, KPK telah bekerja keras mengeliminasi tindakan korupsi yang dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum secara tegas. Namun demikian harus disadari bahwa korupsi telah lama dilakukan secara terencana, terstruktur, dan masif karena tata laksana dan tata praja telah memberi ruang korupsi.

Tindakan korupsi tidak hanya cermin rendahnya mental dan moral individu, tetapi juga sebuah patologi sosial yang menyebabkan kerusakan nilai-nilai elementer, seperti nilai kejujuran dan integritas.

Saya mengapresiasi berbagai usaha KPK untuk membendung kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketertinggalan, yang memperlambat kemajuan bangsa dan negara akibat kebocoran anggaran negara.

Pada masa yang akan datang, membangun kesadaran untuk hidup bersih dan membangun pemerintah yang berwibawa tidak boleh hanya menjadi beban penegak hukum, tetapi mesti menjadi perhatian semua komponen bangsa.

Kemitraan strategis KPK dengan instansi pemerintah serta elemen masyarakat sipil (civil society) untuk membangun kesadaran tentang bahaya korupsi menjadi urgen. Selain KPK membangun mitra strategis dengan institusi penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

[Baca juga: KPK Kembali Kritik Jokowi Beri Grasi pada Koruptor]

Untuk memperbaiki lembaga pemberantasan korupsi, seperti KPK, memang tidaklah mudah, tentu membutuhkan strategi dan taktik baru. Sudah waktunya KPK menemukan hambatan, melakukan perbaikan, dan memantapkan kebijakan yang lebih progresif dan komprehensif.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada masa yang akan datang, KPK perlu memantapkan empat aspek terpenting, yaitu:

1. Manusia (Moral Hazard)

a). KPK mesti membangun kesadaran secara terencana, sistematis, dan masif kepada aktor pemerintah –Aparat Sipil Negara (ASN) vertikal maupun horizontal dan rakyat Indonesia. KPK mesti memberi pesan kepada semua komponen bangsa bahwa korupsi tindakan kejahatan yang tidak disukai. Dampaknya sama dan sebanding lurus dengan tindakan narkotika dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga orang takut untuk korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta / Foto: mahasiswanews.com – GOOD INDONESIA

b). Memperkuat kapasitas; pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), serta mental dan moral (attitute) bagi pegawai penegak hukum. Salah satu aspek terpenting adalah mentalitas penegak hukum terkait penanganan kasus secara profesional, objektif, berimbang, dan berkeadilan.

2. Regulasi dan tata kelola

Mencari, menemukan, dan menutup kran-kran korupsi –segi regulasi, pelaksanaan teknis dan operasional, serta nomenklatur dan tata kelola baik pemerintah (state) dan swasta (non-state) yang memberi ruang korupsi selama ini. Korupsi tidak hanya semata-mata dilakukan hanya karena mental dan perilaku individu, tetapi juga berbagai regulasi yang dibuat pemerintah memberi kemudahan.

Upaya mencegah korupsi mesti dimulai dengan memotret berbagai peraturan perundangan; UU, PP, hingga keputusan-keputusan pimpinan instansi pemerintah.

Dalam konteks ini di dalam buku berjudul “Falls of Nations” yang ditulis Daren Acemoglu secara tegas mengatakan: “Suatu negara gagal bukan karena adanya perbedaan infrastruktur, tetapi karena sekelompok elite oligarki ekonomi dan politik menguasai sebagian besar kekayaan, dan keputusan politik serta hukum hanya dibuat untuk memperkuat pemupukan kekayaan bagi sekelompok oligarki tersebut”.

Persoalan serius dalam konteks ini adalah berbagai regulasi yang dibuat pada masa orde baru sebagian besar dirancang untuk memperkuat punggawa politik dan ekonomi, tetapi ketika reformasi pemerintah kurang melakukan amandemen atau perubahan peraturan perundangan tersebut. Dalam rangka pencegahan, KPK mendorong pemerintah serius melakukan amandemen atau perubahan berbagai perundang-undangan tersebut.

3. Penegakan hukum progresif

Menegakkan hukum secara profesional, objektif, imparsial, serta jujur dan adil melalui peradilan pidana (criminal justice system) termasuk memasukkan pejabat negara yang memperdagangkan pengaruh atau dagang pengaruh (trading in influences) sebagai tindakan korupsi yang harus dikenakan sebagai delik kejahatan pidana. Gagasan memunculkan dagang pengaruh sebagai penegakan hukum di bidang korupsi yang lebih progresif.

Dagang pengaruh atau tindakan memperdagangkan pengaruh demi keuntungan pribadi, rekan bisnis atau golongan merupakan perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas. Perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh sang pemangku jabatan dan sanak saudara atau kerabat dekatnya adalah para aktor (actor of crimes) yang kita jumpai dalam negara-negara dunia ketiga yang pemerintahannya cenderung otoriter, koruptif, dan miskin.

Kejahatan dagang jabatan sebagai sebuah tindakan perbuatan korupsi yang secara nyata tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Banyak pejabat negara di eksekutif, legislatif, dan yudikatif –seperti Setya Novanto, Taufik Kurniawan, Irman Gusman, bahkan hari ini nama Azis Syamsudin– disebut-sebut terlibat memperdagangkan pengaruh dana desentralisasi.

Namun sampai saat ini pemerintah belum menerapkan jenis delik trading in influence di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, padahal Undang-Undang Tipikor diadakan sejak 1999 dan revisi terbatas pada 2001. Seharusnya ketika Indonesia ratifikasi UNCAC 2003 atau selanjutnya pemerintah seharusnya melakukan penyesuaian melalui revisi terbatas UU Tipikor, termasuk memasukkan dagang pengaruh sebagai delik kejahatan dengan ruang lingkup yang jelas .

4. Penguatan kapasitas kelembagaan KPK secara komprehensif

Pada masa yang akan datang KPK perlu membangun kapasitas kelembagaan secara modern, membangun sistem manajemen secara rasional dan mampu menjawab berbagai kebutuhan, dan tuntutan adanya kesadaran rakyat dan birokrasi yang bersih serta pemberantasan korupsi secara masif.

Ada lima pilar penting yang harus dikembangkan KPK dalam rangka membangun kapasitas kelembagaan KPK, yaitu:

a. Menyusun nomenklatur struktur organisasi dan kelembagaan KPK yang mampu menampung atau mewadahi kebutuhan dua substansi utama sebagai tujuan lahirnya KPK, yakni pencegahan dan pemberantasan serta sistem pendukung (supporting system).

[Baca juga: KPK Kritik Mimpi 2045 Jokowi tanpa Agenda Pemberantasan Korupsi]

b. Membangun sistem kerja secara jelas dan profesional. Sistem kerja yang dimaksud mengatur tata laksana (pimpinan, deputi, penyidik, dan kesekretariatan) dan tata praja; komisioner, sekretaris dan staf, pejabat struktural pelaksana substansi dan pejabat fungsional.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dan modern

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik pendudukan (knowledge), keterampilan (skills), serta mental dan moral (attitude).

e. Peningkatan anggaran KPK secara signifikan

Natalius Pigai (Foto: medium.com – GOOD INDONESIA))

Pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan KPK agar tidak muda diterpa berbagai persoalan akibat kelemahan pengendalian manajemen telah menjadi fakta bahwa KPK ibarat momok yang menakutkan bagi para penguasa, pengusaha, dan koruptor.

Karena itu lembaga ini rentan dipenetrasi oleh berbagai komponen eksternal baik pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, birokrat, pengusaha, maupun juga orang-orang yang bermasalah hukum.

Saya mengusulkan agar pada periode yang datang, KPK perlu melakukan penguatan (revitalisasi yang dititikberatkan pada empat aspek, yaitu sasaran kebijakan yang diarahkan pada sumber daya manusia dan membangun kesadaran atau gema anti korupsi, penguatan regulasi, dan tata kelola yang menutup kran korupsi. Juga mendorong adannya tindakan terhadap dagang pengaruh dalam delik hukum, serta penguatan kapasitas kelembagaan KPK. []GOOD INDONESIA


*Komisioner Komnas HAM 2012-2017, calon pimpinan KPK yang digugurkan oleh pansel


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here