Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Perintahkan Gebuk Semua Kasus Korupsi

Logo PT Asabri (Persero) (Foto: twitter.com - GOOD INDONESIA)

Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memerintahkan agar aparat penegak hukum memproses seluruh kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tak ragu memproses praktik korupsi dan jangan lagi pandang bulu. Siapapun tersangka koruptornya harus disidik, lalu dibawa ke pengadilan.

“Pokoknya, Presiden sudah memerintahkan gebuk semua yang korupsi itu. Jangan ditutup-tutupi. Yakinlah,” tegas Menko Polhukam yang umumnya disapa Mahfud MD di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam (Kemenko Polhukam), Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.

Penegasan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013 disampaikan ketika menjelaskan seputar perbincangan umum soal korupsi di PT Asabri (Persero) yang bernilai fantastis.

Dia lalu meminta kepada pihak yang memiliki data korupsi dimaksud disampaikan kepada dirinya, untuk diteruskan ke KPK atau Kejaksaan.

“Beri ke saya, siap yang terlibat. Saya antarkan nanti ke KPK atau Kejaksaan,” katanya menteri bergelar profesor itu.

Asabri adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan dan Polri.

Menurut Mahfud, siapapun atau pihak manapun agar tidak diam jika benar terjadi korupsi di Asabri. “Mari kita giring ke proses hukum, dan supaya diungkap, ya,” tandas Sang Menko.


Lebih Dahsyat Ketimbang Jiwasraya

Sebelumnya, Mahfud menyebutkan pihaknya berencana memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait mencuatnya indikasi korupsi yang menggerogoti Asabri.

Menurutnya, bila memang terjadi perampokan uang negara di Asabri maka harus diselesaikan di meja hijau. Aparat penegak hukum jangan ragu bertindak, terlebih jumlah kerugian negara tak kalah besar ketimbang kasus Jiwasraya.

“Prajurit dan polisi bekerja mati-matian meninggalkan rumah lama-lama, sesudah masa pensiun disengsarakan. Itu, kan, haknya mereka,” tegas Mahfud.


Saham ‘Small Cap’

Sebanyak 14 emiten yang tercatat masuk dalam portofolio saham milik Asabri mengalami kerontokan nilai. Nilai saham anjlok hingga 90 persen.

Pengamat pasar berpendapat saham-saham Asabri umumnya small cap. Saham ini rentan dimainkan pihak tak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejauh ini belum mengeluarkan hasil audit Asabri. Berbeda dengan Jiwasraya.

Karenanya pula Mahfud enggan berbicara terlalu jauh karena belum mengetahui mendalam mengenai apa yang terjadin dalam tubuh Asabri. []GOOD INDONESIA-HDN


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here