OJK Tidak Mengawasi Asabri, Tanggung Jawab Kemenhan dan Polri

Ilustrasi: Kegiatan PT Asabri (Persero) (Foto: paskhas.mil.id - GOOD INDONESIA)

Jakarta – Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan pihaknya tidak melakukan pengawasan terhadap PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). OJK tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap produk bisnis persero ini.

“Ada PP (Peraturan Pemerintah). Yang melakukan pengawasan eksternal bukan kami, ada instansi lain. OJK tidak termasuk dalam melakuakan pengawasan eksternal Asabri,” tandas Wimboh di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

Dirinci, pengawas eksternal Asabri diatur secara tersendiri. Tepatnya melalui PP Nomor 102 Tahun 2015.

Aturan itu mengenai Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 54 aturan tersebut, menurut Wimboh, jelas disebutkan bahwa pengawas eksternal PT Asabri (Persero) masing-masing Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri dan Inspektorat Jenderal TNI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan auditor independen.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengungkap skandal di Asabri lebih dahsyat ketimbang kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ia menerima informasi uang negara yang menguap di Asabri di atas Rp10 triliun.

Dampak perampokan terhadap Asabri sangat masif. Hal ini dikarenakan peruntukan asuransi untuk pensiunan tentara dan polisi, serta pensiunan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang berpangkat atau golongannya level bawah.

Tak mengherankan bila rata-rata pensiunan dimaksud hingga kini tak memiliki rumah.


Tentara, Kok, Begitu?

Mahfud MD menyebut permasalahan di Asabri sama dengan di Jiwasraya. Uang negara, yang merupakan hak masyarakat banyak, dikantongi pihak-pihak tertentu dengan modus produk investasi yang dibalut polis asuransi.

“Modus operandinya sama,” ujar Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

Mahfud sendiri pekan lalu menyatakan berencana memanggil Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Erick Thohir. Namun hingga berita ini ditayangkan, pertemuan belum dilaksanakan.

“Presiden sudah mengatakan semua kasus korupsi itu harus dibongkar. Bukan hanya dibongkar, dibawa ke pengadilanlah,” kata dia.

Ditambahkan, skandal korupsi di tubuh Asabri pernah terjadi tahun 1998. Kala dirinya menjadi Menteri Pertahanan di era Presiden Republik Indonesia (RI) Abdurrahman Wahid pada 2000, Kemenhan menemukan kejahatan yang hampir sama dengan yang terjadi belakangan.

“Kasus itu diadili dan sudah ada terpidananya juga, swasta dan TNI aktif. Sekarang, kok, terjadi lagi sesudah negara mengeluarkan duit untuk prajurit,” ungkap Mahfud, dan menambahkan, “Tentara, kok. Jadi terjadi lagi.” []GOOD INDONESIA-RMK


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here