Kontraktor PT Agogo Bantah Lakukan Penambangan Ilegal

Rekta Mendarwa [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Kupang – Pihak PT Agogo Golden Grup (AGG) angkat suara atas sorotan telah melakukan penambangan ilegal. Lokasinya di proyek pembangunan jalan Mukung-Balaeng-Mbazang, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui keterangan tertulis yang di terima GOOD INDONESIA, Selasa, 11 Februari 2020, Direktur PT AGG Rekta Mendrawa menegaskan sorotan kepada pihaknya sebagai tudingan tak berdasar.

Menurut Rekta, dalam pelaksanaan proyek oleh kontraktor manapun, sebelum melakukan kegiatannya membutuhkan lokasi kuari sebagai tempat material batu dan pasir urukan pilihan (urpil).

Timbunan kuari tersebut, kata Rekta, tak membutuhkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Dinas Pertambangan setempat. Biaya sewa lokasi kuari atau kontrak lahan dimaksud langsung dibayar pelaksana proyek kepada pemilik lahan.

“Tetapi untuk biaya Galian C yang diambil dari lokasi kuari tersebut dibayar ke Pemda setempat,” tandas Rekta.

[Baca juga: Karawang Protes Proyek ‘Water Park’ di Bekasi, Picu Banjir Dahsyat]

Ditambahkan, material yang dihasilkan dari kuari tersebut akan dibayarkan tersendiri ke pemda setempat karena di saat pengajuan pembayaran termin 100 persen, rekanan wajib melampirkan bukti pembayaran atau pelunasan biaya Galian C yang sudah disetor ke kas daerah atau negara.

Masih melalui rilisnya, Rekta memastikan tidak ada kerugian negara atas kegiatan di lokasi kuari lantaran ACC memiliki bukti pembayaran kontrak yang dibayarkan kepada pemilik lahan.

“Perlu saya jelaskan bahwa pengurusan IUP untuk Galian C jenis agregat yang dihasilkan dari AMP dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT. Ini diperoleh setelah melalui uji ulang kelayakan, untuk selanjutnya diberikan IUP,” paparnya.

Meskipun membantah tudingan, Rekta mengapresiasi pihak yang melakukan kontrol atas proyek pemerintah yang dijalankan AGG.

“Kami meminta kepada pihak yang selama ini menuding bahwa kami tidak menghargai instruksi Gubernur NTT untuk melakukan pengecekan ke kuari dari kontraktor lain, apakah memiliki IUP atau tidak,” ujarnya. []GOOD INDONESIA-LAURENS LEBA TUKAN


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here