Ketua Hanura Sikka Dinilai Bobrok, Pengurus DPC Layangkan Mosi Tidak Percaya

Bendera Partai Hanura [Foto: Ridwan Ewako - GOOD INDONESIA]

Jakarta – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), bergolak. Sebagian besar pengurus melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka Fabianus Boli.

Surat mosi dikirim ke Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta tertanggal 30 Januari 2020.

Dalam surat yang ditandatangani 12 pengurus DPC tersebut, yang fotokopinya diterima GOOD INDONESIA, Kamis, 13 Februari 2020, dijelaskan beberapa ketimpangan kepemimpinan Fabianus yang dinilai melanggar peraturan partai. Ketimpangan meliputi aspek keorganisasian dan keuangan. Dia dinilai bobrok.

Ketidakbecusan aspek keorganisasian, antara lain, 21 pengurus DPC Hanura Sikka tidak pernah dilantik. Surat keputusan (SK) pengurus tidak pernah diberikan kepada para pengurus. Fabianus juga dinilai gagal membentuk kepengurusan 21 Pengurus Anak Cabang (PAC) dan 160 tingkat ranting.

Ketua DPC Hanura Sikka pun bertindak sepihak dan melampaui kewenangannya memberhentikan 10 orang badan pengurus harian DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka tanpa dasar yang jelas. Menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Hanura Sikka 2020, Fabianus secara sepihak menunjuk beberapa “PAC” mendukung pencalonannya sebagai Ketua DPC untuk periode berikutnya, tanpa mencabut SK Kepengurusan PAC yang diganti.

Soal yang tak kalah parahnya, masih dalam surat mosi tidak percaya, disebutkan sang ketua mengambil alih urusan keuangan yang seharusnya ditangani bendahara DPC.

“Dana kontribusi anggota DPRD Fraksi Partai Hanura Sikka periode 2014-2019 yang seyogyanya untuk operasional partai, tidak pernah disetor melalui bendahara dan tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaannya,” papar pengurus DPC dalam surat mosinya.

Ditambahkan, kontribusi pembekalan calon legislator (caleg) periode 2019-2024 dari enam kabupaten juga tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Fabianus.

Atas berbagai kebobrokan dimaksud, segenap pengurus DPC Hanura Sikka meminta DPP Hanura memberhentikan Ketua DPC Hanura Sikka Fabinus Boli. Selanjutnya, menunjuk pelaksana tugas (plt.) Ketua DPC Hanura Sikka sambil menunggu muscab dan audit keuangan internal.

Maksimus Ramses Lalongkoe (ke-3 kiri) bersama mahasiswanya [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]


DPP Hanura Perlu Tegas

Menanggapi gejolak DPC Hanura Sikka tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik (L-API) Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan DPP Hanura harus segara mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kegaduhan di internal partai.

Kegaduhan, kata pengamat politik kelahiran NTT itu, dapat merusak upaya konsolidasi partai. Sementara pengurus DPP Hanura kini mengusung semangat kebangkitan yang tercermin dari taglineFrom Zero to Hero“.

“Kalau ketimpangan benar adanya maka sebaiknya DPP Partai Hanura sebaiknya mengambil sikap dan keputusan tegas,” kata Ramses saat dihubungi GOOD INDONESIA di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Lebih lanjut dosen Universitas Dian Nusantara Jakarta itu mengatakan mosi tidak percaya menunjukkan adanya permasalahan serius di DPC Hanura Sikka. Kesimpulan ini diambil berdasar isi surat mosi dimaksud.

Ramses menyarankan DPP Hanura segera merespon desakan para pengurus DPC demi menjaga kekompakan Hanura di Kabupaten Sikka, sejalan dengan semangat baru yang diusung pengurus baru di pusat. []GOOD INDONESIA-HDN


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here