Guru Besar ITS Pertanyakan Tata Kelola Migas Diserahkan ke BUMN Khusus

Prof. Ir. Mukhtasor, M.Eng., Ph.D. (kiri) [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Surabaya – Pembuatan regulasi yang diajukan pemerintah melalui jalur omnibus law juga menyasar tata kelola sektor hulu minyak dan gas (migas). Hal ini termaktub dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.

Pemerintah disebut-sebut akan menggantikan posisi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMNK).

Menanggapi rencana pembentukan BUMNK, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof. Ir. Mukhtasor, M.Eng., Ph.D. mengingat pemerintah agar berhati-hati.

“Pemerintah harus berhati-hati. Jangan sampai bukan perbaikan tata kelola hulu migas. Sangat penting diperhatikan adalah mitigasi risiko yang berbahaya,” ujar Mukhtasor, yang anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2009-2014, kepada pers di Surabaya.

Pakar energi kelautan itu menjelaskan risiko tersebut terletak pada lembaga yang akan ditunjuk oleh undang-undang dalam menangani tata kelola hulu migas. Dalam hal ini BUMNK.

Alumnus Memorial University of Newfoundland, Kanada, itu mewanti-wanti jangan sampai memindahkan kewenangan urusan hulu migas kepada BUMN yang tata kelolanya biasa-biasa saja. Praktik pergantian direksi BUMN selama ini, yang kerap dilatarbelakangi faktor “nonprofesional”, dapat menjadi persoalan besar.

“Kita ingat, ya, tata kelola hulu migas menangani aset cadangan migas milik negara yang jumlahnya sangat besar. Menangani kontrak-kontrak bernilai bisnis skala raksasa, banyak pihak memberi perhatian. Bahkan mafia migas juga. Jangan sampai mengambil risiko menyerahkannya kepada BUMN yang punya catatan blunder-blunder tata kelola.” urai Profesor itu.

Ketika diminta tanggapannya mengenai kesiapan Pertamina dalam hal ini, Mukhtasor tidak memberi jawaban khusus. Tetapi dia memberikan penekanan perlunya kecermatan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan rencana pemindahan kewenangan SKK Migas ke BUMNK.

“Saya kira banyak perusahaan kalau ditawari kewenangan mengelola monetisasi cadangan migas nasional, akan tertarik. Tetapi marilah kita berpikir dalam konteks besar Indonesia. Rekam jejak BUMN-BUMN itu tidak sulit diakses. Baik jejak digital ataupun jejak legal. Jadi tidak sulit mencari tahu apakah suatu BUMN itu tata kelolanya amburadul, apakah menjadi sasaran operasi mafia dan sebagainya,” ungkapnya lagi.

Ruang kontrol produksi migas (Foto: Ridwan Ewako – GOOD INDONESIA)

Mukhtasor kembali mengingat selama ini sejumlah direksi BUMN yang nyata-nyata berprestasi, namun tiba-tiba diganti. Bukan cuma direksi mudah “digonta-ganti”, bahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pun demikian.

Bila praktik tersebut juga terjadi dalam urusan hulu migas, menurut Mukhtasor, sungguh berbahaya. Capaian positif SKK Migas dalam upaya memenuhi target produksi migas nasional selama ini terancam.

“Dalam investasi itu ada pesan bijak; janganlah engkau menaruh telur hanya satu keranjang, Apalagi kalau keranjang itu sering bergoyang, bisa tumpah. Telur kita bisa pecah semua. Buatlah beberapa keranjang.” ujar Prof Mukhtasor memberi tamsil.


Peran BUMNK

Dalam omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja, pemerintah berencana mengubah dan menambah beberapa UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Contohnya, Pasal 4 dan Pasal 5 yang disisipkan satu pasal, yakni Pasal 4A. Poin penting Pasal 4A terdapat pada ayat 2; pemerintah pusat dapat membentuk atau menugaskan BUMNK sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu migas.

BUMNK disebutkan melakukan kegiatan usaha hulu migas melalui kontrak kerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Kedua badan ini ditetapkan oleh pemerintah pusat.

RUU Cipta Kerja juga menambahkan pasal baru, yakni 64A yang berada di antara Pasal 64 dan Pasal 65. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut peran BUMNK di sektor hulu migas.

Pada Pasal 64 Ayat 1 tertera bahwa sebelum terbentuknya BUMNK, kegiatan usaha hulu migas tetap dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama antara SKK Migas dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.

Sedangkan pada Ayat 2 disebutkan bahwa setelah terbentuknya BUMNK, semua hak dan kewajiban yang timbul atas SKK Migas yang berasal dari kontrak kerja sama akan alihkan ke BUMNK. Kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak kerja sama juga beralih ke BUMNK.

Adapun hak, kewajiban, dan akibat yang timbul atas kontrak atau perjanjian tetap dilaksanakan oleh SKK Migas sampai terbentuknya BUMNK. []GOOD INDONESIA-SJT


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

2 KOMENTAR

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here