Kebijakan Ekonomi Pandemi Covid-19

Pasien covid-19 di RS Undata, Palu, Sulawesi Tengah [Foto: theconversation.com - GOOD INDONESIA]

Oleh: Andi Rahmat*

Untuk mempertahankan perekonomian nasional agar tidak jatuh dalam resesi berkepanjangan, kita perlu melakukan kebijakan counter cyclical yang kuat. Kuat dalam artian tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung karena yang dihadapi adalah peristiwa perekonomian yang luar biasa.

Luar biasa disebabkan asal-muasal persoalannya bukan bersumber dari suatu krisis ekonomi. Sumbernya peristiwa pandemi virus corona, covid-19. Secara tiba-tiba, roda perekonomian terhenti, di dalam maupun di luar negeri. Perekonomian secara tiba-tiba mengalami crash landing, dan mesti masuk ke dalam ruang ICCU.

Sampai-sampai Kongres Amerika Serikat meloloskan paket ekonomi senilai US$2,2 triliun, terbesar pasca Perang Dunia ke-2 hanya dalam waktu dua minggu. Demikian juga dengan bank sentralnya, The Federal Reserve, mengeluarkan kebijakan di luar pakem kebanksentralan melalui kebijakan Asset Purchase Program yang nonlimit dan juga menyasar sektor riil.

Saya pribadi mendengar ada pembicaraan di kalangan pengambil kebijakan yang mendiskusikan besaran paket kebijakan yang rentang nilainya berkisar Rp200-400 triliun.

Sejauh ini, Bank Indonesia (BI) sudah mengeluarkan tidak kurang Rp300 triliun cadangan devisa untuk mengatasi gejolak ekonomi. Seingat saya, sejak 2004, ini adalah intervensi terbesar otoritas moneter yang dilakukan dalam satu kurun waktu yang sangat singkat.

Yang dilakukan BI itu adalah kebijakan jumbo untuk ukuran Indonesia. Apalagi jika betul-betul nantinya pemerintah dan DPR juga bersepakat mengeluarkan paket kebijakan yang nilainya setara dengan pengeluaran BI, yaitu Rp300 triliun.

Dengan mengasumsikan bahwa BI akan menggunakan secara optimal kekuatannya maka dalam beberapa bulan ke depan kita akan melihat suatu aksi kebijakan ekonomi bernilai Rp500-600 triliun. Jumlah yang sangat besar.

Mari kita pikirkan soal ini dengan tenang dan kepala dingin. Mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Untuk apa kebijakan itu? Kepada siapa kebijakan itu ditujukan? Sampai kapan?

Pertanyaan pertama berhubungan dengan argumentasi yang mendasari kebijakan itu. Pertanyaan kedua menyoal “keberpihakan kebijakan”. Pertanyaan ketiga enduransi kebijakan.

Karena kebijakan yang akan diambil itu merupakan kebijakan defisit, dan karenanya berhubungan dengan utang baru, yang sudah tentu akan mengundang polemik, maka argumen dasarnya haruslah solid dan transparan.

Solidnya argumentasi itu terletak pada keyakinan bahwa itulah cara terbaik dan satu-satunya jalan yang mesti diambil untuk mencegah pemburukan ekonomi yang dalam. Suatu keadaan perekonomian yang sulit dan akan lebih mahal untuk recovery.

Jadi argumentasinya haruslah merupakan jawaban untuk menghentikan pendarahan lanjut perekonomian. Lalu memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi perekonomian kembali berfungsi secepat mungkin.

Dengan demikian, besaran anggaran yang diperlukan juga merupakan cerminan dari keyakinan argumentatif. Dengan kata lain, besaran biaya yang dikeluarkan haruslah sebanding atau lebih besar dari risiko yang dihadapi.

Kepada siapa kebijakan itu ditujukan, dalam hal ini otoritas mesti jernih soal keberpihakannya. Tentu publik sangat tidak menghendaki kebijakan yang berbau krisis 1998. Yang menjadi korban utama dalam krisis ini adalah perekonomian riil. Lebih terangnya adalah perekonomian rakyat sehari-hari. Dalam kategorisasi sektor, yang terpukul keras itu adalah UMKM.

Memang ada pukulan kuat juga pada sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, dan makanan –khususnya restoran dan warung-warung rakyat. Tetapi jangan dilupakan bahwa sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kebanyakan menderita sangat berat. Ke titik-titik inilah seharusnya yang menjadi fokus keberpihakan kebijakan ekonomi.

Saya malahan beranggapan, inilah saat yang tepat untuk mereposisi struktur perekonomian nasional dan mendorong keseimbangan baru –peran perekonomian UMKM menjadi lebih kuat. Sektor-sektor produktif ekonomi rakyat kebanyakan harus diperkuat habis-habisan. Now or never.

Dalam bahasa yang lebih terang, tidak usah khawatir dengan korporasi besar. They have plenty of money and plenty of chances. Infrastruktur penguasaan aset-aset mereka solid dan sanggup merestrukturisasi dirinya dengan banyak pilihan strategik.

Yang tidak kalah pentingnya adalah soal enduransi kebijakan. Sistem fiskal kita bersifat tahunan. Karena itu menjadi kritikal untuk juga menyertakan perspektif daya ungkit kebijakan ekonomi yang akan diambil.

Kebijakan ekonomi berskala besar yang akan diambil untuk mengatasi ketiba-tibaan krisis yang dihadapi, menyebabkan kebijakan itu dituntut untuk sekaligus juga merupakan exit strategy bagi langkah-langkah pemulihan lanjutan di tahun fiskal berikutnya. Memfokuskan diri pada “strategi bantalan (cushion)” akan berdampak pada kemungkinan biaya mahal yang tidak efektif.

Kuncinya adalah kebijakan bauran yang meliputi penanganan jangka pendek terhadap shock perekonomian, khususnya ekonomi rumah tangga dan UMKM. Alokasinya maksimum untuk menangani sumber persoalannya, yaitu pandemi covid-19. Pada saat yang sama menyiapkan landasan kebijakan untuk tahun fiskal berikutnya mencerminkan upaya untuk memulihkan fungsi-fungsi perekonomian.

Andi Rahmat [Foto: kabarpks.com – GOOD INDONESIA]

Dalam hal ini, pelebaran defisit dilakukan secara bijak dengan tidak menumpuknya di tahun ini, tetapi juga disebar ke tahun depan. Ringkasnya, kapasitas pembiayaan defisit tidak dihabiskan dalam tahun fiskal ini saja, melainkan juga dipersiapkan untuk tahun berikutnya. Dengan begitu, struktur utang tetap dalam batas yang bisa dikendalikan.

Enduransi ini diperlukan di tengah ketidakpastian global. Pemulihan ekonomi global sangat bergantung pada kemampuan adaptif manusia dan para pengambil kebijakan, dalam mengatasi pandemi corona. Sifat mobilitas dan interaksi manusia, yang menjadi dasar bagi perekonomian global, adalah korban utama pandemi. Tentunya, selain nyawa manusia.

Semoga Allah SWT menolong bangsa dan negara kita keluar dari situasi krisis ini. Wallahu‘alam bissawab. []GOOD INDONESIA


*Penulis adalah pengusaha, mantan wakil ketua Komisi XI DPR RI


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here