Diskusi Skenario Makro Ekonomi Indonesia

Warga miskin (Foto: Cucu Agus Dinas - GOOD INDONESIA)

Oleh: Andi Rahmat*

Ada yang unik dan terbilang langka dari paparan lengkap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19. Kementerian Keuangan dalam konferensi persnya pada 1 April 2020 menjabarkannya.

Garis besar kebijakan itu sebelumnya disampaikan langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Yang unik dan langka dimaksud adalah keterbukaan pemerintah dalam memaparkan risiko makro ekonomi yang mungkin akan kita alami. Dalam model persandingan skenario, pemerintah memaparkan tiga skenario berbeda: “skenario normal” yang sama dengan asumsi yang dianut APBN 2020, “skenario berat”, dan “skenario sangat berat.”

Saya ingin mengapresiasi keterbukaan ini. Setidaknya keterbukaan membantu kita membaca pikiran pemerintah menghadapi krisis. Sekaligus juga membuka jendela prediktif pelaku ekonomi dan para ekonom melihat arah perkembangan ekonomi Indonesia.

Skenario normal tentu sudah tidak relevan lagi. Sisa skenario berat dan sangat berat. Pada dua skenario ini, kunci yang membedakan secara signifikan adalah ekonomi rumah tangga (household economy) dan ekonomi pemerintah.

Dalam istilah komponen pembentuk PDB, kedua skenario itu bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Signifikansinya lebih berat ke arah konsumsi pemerintah.

Murni keynesian, yang bermakna inti pergeseran skenario ekonomi adalah kapasitas dan kapabilitas intervensi pemerintah. Dalam skenario normal, fungsi pemerintah sebagai pendorong alias tut wuri handayani. Dalam skenario berat dan sangat berat, pemerintah lokomotif utama alias ing ngarso sung tulodo.

Lantas di mana fungsi sektor swasta? Skenario ini menunjukkan ketidakberdayaan sektor swasta dalam menghadapi situasi krisis. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengindikasikan dinamika sektor swasta dalam kedua skenario tersebut mengalami pemerosotan tajam. Dari 6,0% dalam situasi normal, merosot jatuh hingga 1,12% dalam situasi berat, dan -4,22% dalam situasi sangat berat. Centang perenang. Terpapar signifikan sebagai korban utama dalam krisis ini; secara ekonomi.

Demikian juga dengan ekonomi rumah tangga. Dalam dua skenario tersebut, kurvanya memang tidak securam PMTB, tetapi penurunannya sangat drastis. Dari 5,0% kontribusi terhadap PDB menjadi masing-masing 3,22% dan 1,60%. Keadaan ini bukan lagi menggambarkan keadaan kontraksi, tetapi keadaan ekonomi yang mengalami krisis.

Di dalam skenario ekonomi makro, “kekacauan” itu tercermin pada proyeksi pertumbuhan PDB yang bergerak pada 2,3% pada skenario berat dan -0,4% pada skenario sangat berat. Perekonomian nasional akan kehilangan lebih dari separuh kapasitas normalnya, atau malah kehilangan keseluruhan kapasitasnya. Demikian juga pada pergerakan nilai tukar yang cepat dan drastis.

Setting kesadaran skenik pemerintah ini, sangat signifikan dalam menakar kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam membuat dan menjalankan kebijakannya.

Pada skenario berat, terdapat keyakinan bahwa sumber kapasitas pemerintah masih bisa diandalkan. Pada skenario normal, konsumsi pemerintah dipatok di angka 4,3%. Pada skenario berat, angka itu bergerak ke atas, 6,83%.

Ada upaya yang “extraordinary” dari pemerintah dalam bentuk tambahan 2,5% konsumsinya. Atau dengan kata lain, pada 2020 saja, pemerintah harus mengupayakan produktivitas kapasitasnya tidak kurang 130% kapasitas normalnya.

Mungkinkah itu? Kuncinya pada efisiensi dan pembiayaan. Konsistensi dalam menerapkan prinsip efisiensi sepanjang proses ini tidak bisa ditawar-tawar. Ekspansi fiskal diarahkan pada program yang betul-betul bisa menahan laju pemerosotan ekonomi dan sekaligus juga memberi ruang bagi pemulihan ekonomi.

Demikian pula dengan pembiayaan. Sampai di sini, saya sendiri was-was pada isu “keberadaan” sumber. Pasar utang dunia sungguh akan sesak. Saat ini saja, tidak kurang US$ 7 triliun yang masuk ke dalam pasar dari berbagai upaya counter measure banyak negara menghadapi krisis ini.

Yang potensial dan relatif murah adalah kapasitas Bank Indonesia (BI). Tanpa mengabaikan potensi lain di dalam negeri. BI adalah game changer dalam urusan ini. Senjata kewenangan yang diberikan oleh Perppu yang baru saja dikeluarkan pemerintah memberi ruang “open ended policy” bagi BI.

Catatannya adalah BI, mesti kalkulatif sekaligus juga “ikhlas”, menggunakan cadangan devisanya. Asal tidak mengulangi kekeliruan di era BLBI.

IMF memang memiliki standar dalam menilai kekuatan ekonomi suatu negara dari segi cadangan devisanya. Cadangan yang ada sekarang, setahu saya, masih 20% di atas batas yang dianggap aman oleh IMF. Tetapi batasan ini tidak relevan dalam soal ini. Kita sesungguhnya sudah di tubir krisis ekonomi.

Sampailah kita pada skenario sangat berat. Menjadi sangat berat karena pemerintah juga tergerus kapasitasnya. Pemerintah hanya sanggup menyediakan 3,73% konsumsinya. Hanya 87% kapasitas normalnya. Demikian juga nilai tukar yang menyentuh Rp20.000 per USD.

Kapan itu terjadi? Jika krisis pandemi covid-19 berlarut-larut tanpa kepastian hingga September (catatan: NHS/Kementerian Kesehatan Inggris mendeklarasikan kemungkinan seperti ini), dan pemerintah kewalahan dalam menyediakan sumber pembiayaan.

Mengembalikan kehidupan menjadi normal dengan dampak covid-19 yang sudah bisa terkontrol, dan menjaga sisi pembiayaan negara (karena otoritas fiskal, moneter, dan jasa keuangan semua di dalamnya) adalah tameng yang membatasi perpindahan skenario-skenario tersebut.

Andi Rahmat [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Pada tahap awal, kebijakan Rp405,1 triliun dan Perppu yang melandasi serangkaian langkah yang diambil dan akan diambil pemerintah merupakan “bantalan” yang melegakan. Paket ini cukup memberikan ruang bernapas bagi perekonomian rakyat dan UMKM. Sektor riil, khususnya UMKM, memang harus menjadi “champion” dalam paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan maupun yang akan diluncurkan.

Paket ini dianggap bisa membuat perekonomian bisa mendarat darurat (crash landing), tetapi selamat. Konsumsi rumah tangga dijaga hingga pada batas minimal. Model transfer payment seperti ini memang jadi tren global. Tujuannya mempertahankan momentum konsumsi rumah tangga. Sebagai suatu langkah kebijakan darurat, efeknya tentu terbatas pada penyediaan “bantalan” perekonomian.

Kita masih menanti paket lanjutan pemerintah. Tentunya pada pembahasan RAPBN 2021 pada Agustus nanti. Tahapnya akan dimulai pada pembicaraan pendahuluan pada Mei atau Juni.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan memohon pertolongan. Semoga Allah SWT membimbing kita semua keluar dari krisis. Amin. Wallahu‘alam. []GOOD INDONESIA


*Penulis adalah pengusaha, mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here