JK Kritik Pusat Tidak Konsisten Tangani Covid-19, Netty: Sesuai Fakta

Netty Prasetiyani [Foto: pks.id - GOOD INDONESIA]

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Netty Prasetyani menyatakan pendapatnya yang senada dengan kritik mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) kepada pemerintah pusat dalam menangani pandemi covid-19.

JK baru-baru ini melontarkan kritik kerasnya atas upaya pemerintah penghambat penularan virus korona, khususnya kebijakan melarang warga mudik ke kampung halaman.

Wakil Presiden pada era pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai pemerintah bertindak lamban dan tidak konsisten.

Menurut wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jawa Barat tersebut, penilaian JK itu sesuai fakta di lapangan. Inkonsistensi dan ketidakjelasan kebijakan yang diambil pemerintah pusat tidak hanya membuat bingung masyarakat, namun sebagian unsur pemerintahan di daerah juga gagap bertindak.

“Saya sependapat bahwa pemerintah sebagai institusi jangan bertindak tidak konsisten. Dari perintah larangan mudik hingga tetap boleh mudik, ini menimbulkan pertanyaan saya dan masyarakat lainnya, padahal kita tahu, penyebaran paparan virus korona semakin parah akibat ketidakjelasan aturan tentang mobilisasi manusia. Terutama dari episentrum covid-19 (Jabodetabek),” papar Netty kepada GOOD INDONESIA, Kamis, 23 April 2020.

Perhitungan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), lanjut Netty, setidaknya 900 ribu orang sudah curi start mudik. Akhirnya pemerintah daerah diberikan beban tambahan untuk menghalau dan memantau para pemudik yang mungkin tidak sakit atau tidak (OTG), tetapi mereka sangat berpotensi menjadi carrier yang menularkan virus kepada warga di kampung halaman.

“Saya berharap pemerintah menjelang Ramahan dan Idul Fitri mengeluarkan instruksi tegas jangan mudik bagi warga di Jabodebek dan kota zona merah lainnya tanpa terkecuali,” tegas Ketua Tim Tanggap Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini.

Pemerintah, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, sejauh ini baru menginstruksikan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pegawai BUMN tidak boleh mudik. Sementara yang berpotensi menjadi korban covid-19 tidak pandang status pekerjaannya, siapapun bisa membawa dan menjadi pengidap covid-19.

“Bagi yang sudah di kampung halaman, pemerintah harus berkoordinasi sampai tingkat desa untuk membuat tempat karantina mandiri bersama selama 14 hari bagi perantau yang pulang. Biayanya dari dana desa dan gotong royong masyarakat. Saya yakin pasti dapat dilakukan,” tutut Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini. []GOOD INDONESIA-ALY


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here