Nasdem Dukung Usul Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Ciptaker

Ahmad Ali [Foto: partainasdem.id - GOOD INDONESIA]

Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengusulkan perubahan nama Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi RUU Kemudahan Berinvestasi dan Debirokratisasi Perizinan.

Usulan itu diutarakan pasca Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sikapnya atas RUU Ciptaker pada Jumat (24/4/2020). Presiden meminta DPR RI menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU tersebut.

Penundaan dimaksudkan agar pemerintah bisa mendalami pasai-pasal terkait, antara lain dengan menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu dengan perwakilan tiga serikat pekerja di Istana.

Sikap pemerintah dimaksud sejalan pernyataan Ketua DPR RI sehari sebelumnya, yang meminta Badan Legislasi menunda pembahasan klaster yang dimaksud sampai pandemi covid-19 berakhir.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan usulan pihaknya tersebut sebagai respons atas pernyataan Presiden RI dan Ketua DPR RI. “Fraksi Partai Nasdem mengapresiasinya,” kata Ali melalui rilis persnya yang diterima GOOD INDONESIA, Sabtu, 25 April 2020.

Dijabarkan, terhadap kedua pernyataan dimaksud, Nasdem berpendapat adanya potensi resistensi kalangan pekerja terhadap RUU Ciptaker. Mencabut klaster ketenagakerjaan dari RUU Ciptaker akan lebih konklusif. Klaster ini tidak relevan dengan tujuan dasar pembentukan RUU yang ingin memangkas tumpangtindih regulasi dan menyederhanakan peraturan.

“Klaster ini juga membuat proses pembahasan salah satu omnibus law ini menjadi tidak kondusif bagi tercapainya maksud utama pembentukan RUU, yakni debirokratisasi perizinan dan keleluasaan berinvestasi,” tukas Ali.

Kerap disampaikan, menurut Ali lagi, Fraksi Partai Nasdem memandang lebih tepat jika klaster ketenagakerjaan dibahas terpisah di kanal yang lebih relevan terkait ketenagakerjaan. Meski ada keterkaitan antara soal ketenagakerjaan dengan RUU Ciptaker, namun pembahasannya akan melenceng dan tidak fokus pada tujuan utama dicetuskannya RUU tersebut.

[Baca juga: Guru Besar ITS Pertanyakan Tata Kelola Migas Diserahkan ke BUMN Khusus]

Ditambahkan, Fraksi Partai Nasdem tetap berpandangan bahwa semangat RUU Ciptaker relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara saat ini. Terdapat tiga faktor yang menjadi alasannya.

Pertama, alam birokrasi yang ruwet sekaligus kerap menjadi parasit, dan tumpang tindihnya regulasi. Kedua, krisis ekonomi global sudah di depan mata. Ketiga, kesiapan lapangan kerja terkait bonus demografi yang sudah mulai kita rasakan mulai 2020 ini, yang puncaknya pada 2030-2040.

“Oleh karena itu, Fraksi Partai Nasdem membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai kalangan, utamanya kalangan serikat pekerja, memberikan pandangan, diskursus, kontradiskursus, dan berbagai masukan lainnya dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut,” urai Ali. []GOOD INDONESIA-HDN


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here