Fraksi PKS Tolak Perppu 1, Tetapkan Pejabat Pemerintah Kebal Hukum

Netty Prasetiyani perlihatkan produk UMKM [Foto: Yana - GOOD INDONESIA]

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan sejumlah pasal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 berpotensi melanggar konstitusi dalam prinsip negara hukum.

“Fraksi PKS menolak tegas Perppu Nomor 1 Tahun 2020,” kata Netty, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dalam keterangan persnya, Rabu, 6 Mei 2020.

Karena itu, pemerintah harus mengganti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dengan Perppu yang baru. Hal ini bertujuan agar tidak ada lembaga, orang, atau pejabat yang kebal hukum.

Netty mengungkapkan, misalnya, Pasal 27 Ayat 2 dan 3 yang menyebutkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) –dalam hal ini Menteri Keuangan dan pegawainya, sekretariat KSSK dan anggotanya, termasuk Bank Indonesia (BI), OJK, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)– tidak bisa dijerat hukum dalam melaksanakan Perppu.

“Ini menunjukkan pemerintah sedang mempersiapkan upaya abuse of power, melindungi diri bila terjadi kebijakan yang merugikan keuangan negara. Hal ini jelas potensi melanggar konstitusi dan moral hazard, serta adverse selection,” tandas Netty.

Pemerintah sudah mengumumkan pandemi covid-19 sebagai bencana kesehatan masyarakat. Dengan anggaran yang besar, prioritas yang digunakan pemerintah seharusnya menyelamatkan manusia dan kesehatan.

“Insentif pemerintah terhadap kesehatan dan jaminan sosial sangat mendesak dan harus lebih besar daripada program pemulihan ekonomi. Saving human lives first, than the economy,” tandas Netty.

Kenyataannya, ungkapnya lagi, pemerintah tidak menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Di lapangan ditemukan banyak masalah, seperti perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), ketidakjelasan kebijakan tes, APD (Alat Pelindung Diri) dalam negeri tidak terserap, distribusi APD, dan alat kesehatan terhambat hingga pencairan dana yang lambat ke daerah.

Selain itu, kebijakan anggaran penanganan covid-19 tidak memprioritaskan sektor UMKM. Pemerintah justru lebih berfokus pada insentif kepada dunia industri atau pengusaha besar.

UMKM termasuk sektor paling terdampak covid-19. Padahal UMKM memberi kontribusi ekonomi yang besar saat normal. Sektor ini menyerap hingga sekitar 90 persen total tenaga kerja, hingga menyumbang 60,34 persen total PDB nasional.

“Kami mendesak pemerintah berubah, harus lebih berpihak kepada UMKM,” tegas Netty. []GOOD INDONESIA-ALY


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here