Penyesuaian Harga Gas Sektor Industri Segera Diterapkan

Dwi Soetjipto [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) implementasi kebijakan penyesuaian harga gas bumi untuk sektor industri.

Juknis dimaksud turunan peraturan perundangan yang diterbitkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada April 2020.

“Juknis akan diselesaikan sebelum 13 Mei 2020. Ini untuk mendukung pelaksanaan peraturan Menteri ESDM Nomor 89 Tahun 2020,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.

Kebijakan penyesuaian harga gas tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89 Tahun 2020. Kedua aturan turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020, menurut Dwi, mengatur pemberlakuan harga gas bumi sebesar US$6 per MMBTU di titik serah pengguna (plant gate). Harga ini untuk tujuh sektor industri: pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Kebijakan penyesuaian harga gas untuk sektor industri diharapkan meningkatkan daya saing ketujuh sektor industri tersebut. Daya saing yang baik akan memberikan efek berganda (multiplier effect) positif pada perekonomian nasional.

“Implementasi peraturan ini menegaskan industri hulu migas tidak lagi sebagai sumber penerimaan negara semata, tetapi meningkat sebagai agen pertumbuhan ekonomi bangsa,” Dwi menambahkan.

Fasilitas produksi gas Saka Gresik, Jawa Timur [Foto: Dok. – GOOD INDONESIA]

Lebih lanjut, penyesuaian harga gas hulu tidak akan mempengaruhi penerimaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Sisi yang dikurangi hanya dilakukan pada bagian negara.

Untuk memastikan implementasi dilakukan sesuai rencana, menurut Dwi, SKK Migas telah melakukan sosialisasi kepada Kontraktor KKS. Masukan para kontraktor telah diakomodir sebagai salah satu dasar pertimbangan penyusunan juknis.

Ditambahkan, mekanisme serupa juga akan dilaksanakan pada saat implementasi penyesuaian harga gas bumi untuk sektor kelistrikan. Hal ini diatur dalam Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmen ESDM Nomor 91 Tahun 2020.

Aturan itu memungkinkan PLN ataupun Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (BUPTL) yang memiliki perjanjian jual-beli tenaga listrik dengan PLN, mendapatkan penyesuaian harga gas bumi di plant gate sebesar US$6 per MMBTU.

SKK Migas berkomitmen untuk menyelesaikan dokumen administrasi terkait penyesuaian harga gas ini paling lambat satu bulan sejak aturan berlaku. Dalam hal ini, Kepmen Nomor 89 Tahun 2020 berlaku pada 13 April 2020. Sedangkan Kepmen Nomor 91 Tahun 2020 berlaku pada 22 April 2020.

“Secara paralel, SKK Migas akan mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan mengenai mekanisme dan tata cara penyesuaian bagi hasil antara Kontraktor KKS dan bagian negara,” kata Kepala SKK Migas. []GOOD INDONESIA-HDN


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here