Relaksasi Transportasi: Abaikan Rantai Penularan demi Kepentingan Pebisnis?

Pramugari melayani penumpang [Foto: Ridwan Ewako - GOOD INDONESIA]

Ketua Tim Tanggap Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Netty Prasetiyani menegaskan pemerintah pusat lagi-lagi menunjukkan “kesesatan” kebijakannya dalam menanggulangi penyebaran virus korona.

Kasus terbaru dimaksud, menurut anggota Komisi IX DPR RI itu, keluarnya izin pengoperasian kembali semua moda transportasi antardaerah di seluruh wilayah tanah air atau relaksasi transportasi, mulai 7 Mei lalu.

Hal itu berdasar turunan Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Keputusan Menhub menimbulkan kebingungan masyarakat, boleh atau tidaknya ke luar daerah. Sebelumnya semua akses transportasi dari Jakarta dan kota besar lainnya ditutup. Dilakukan pemeriksaan kendaraan di tol dan di perbatasan kota. Sekarang dibolehkan, padahal PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih berlanjut. Jadi mana yang benar?” tegas Netty kepada GOOD INDONESIA, Selasa, 12 Mei 2020.

Ia merinci kebingungan masyarakat memunculkan pertanyaan besar; apakah pemerintah pusat benar-benar ingin memutus rantai penularan virus korona –penyebab covid-19? Atau lebih mementingkan kepentingan “kelompok pebisnis tertentu” daripada nyawa manusia –meskipun disebutkan adanya ketentuan protokol covid-19 dalam perjalanan dimaksud?

Netty Prasetiyani (kiri) [Foto: Yana – GOOD INDONESIA]

Tampak jelas, menurut legislator berlatar belakang bergelar doktor Ilmu Pemerintahan tersebut, kebijakan pemerintah pusat itu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kalangan pengusaha dan pemerintahan boleh melakukan perjalanan, sedangkan warga biasa tetap dilarang.

“Masyarakat dilarang mudik, padahal ada di antara mereka yang sudah kehilangan pekerjaan di kota. Sementara pejabat dan pebisnis dengan alasan tertentu diperbolehkan,” tutur Netty, dan mengingatkan pembawa virus korona awal masuk Indonesia bukanlah warga biasa, melainkan termasuk kelompok “pengusaha”.

Menurut politikus PKS itu, pemerintah seharusnya tegas menutup pergerakan manusia guna percepatan penanggulangan penularan virus korona. Dengan demikian perang terhadap covid-19 bisa segera tuntas, sehingga recovery kehidupan masyarakat –termasuk aspek ekonomi– lebih cepat terwujud.

Kebijakan longgar, kata Netty lagi, menyebabkan perang melawan covid-19 semakin lama dan memakan korban bertambah banyak. Otomatis pula proses recovery kehidupan warga semakin panjang.

Ditambahkan, kebijakan pemerintah pusat tersebut jelas sebuah ironi di tengah belum adanya tanda-tanda penyebaran virus korona tertangani. “Bahkan kasusnya secara akumulatif nasional masih terus meningkat,” ujarnya.

Alih-alih mengatur relaksasi transportasi, Netty menyarankan pemerintah agar lebih baik fokus pada penanganan distribusi bahan pangan dari pusat atau sumbernya ke daerah atau masyarakat yang membutuhkan.

“Jangan sampai terjadi kelangkaan akibat distribusi yang kurang lancar. Sebentar lagi Idul Fitri. Kebutuhan akan bahan pokok cenderung meningkat. Jangan sampai masyarakat sudah dibatasi pergerakannya, harus pula mengalami kesulitan bahan pangan,” tandas legislator Netty. []GOOD INDONESIA-ALY


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here