Universitas Pendidikan Indonesia Desak Pemerintah Tertibkan LPTK Abal-abal

Webinar IKA Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Visi Indonesia Maju jelas membutuhkan sumber daya manusia (SDM) unggul, yang lahir hanya melalui proses pendidikan berkualitas. Prasyaratnya, pendidikan berkualitas yang membutuhkan guru mumpuni yang dicetak di lembaga pendidikan profesional.

Karenanya, revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebuah keniscayaan. Harus dilaksanakan secara serius sesegera mungkin.

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) Enggartiasto Lukita menegaskan hal itu saat menyambut peserta webinar.

Seminar daring (online) bertajuk “Reformasi LPTK untuk Pendidikan Bermutu” yang digelar IKA UPI dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional 2020, diikuti sekitar 500 peserta, pada Selasa siang hingga sore, 12 Mei 2020.

Pembicaranya: Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Iwan Syahril, Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Alhumami, Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UPI Solehuddin, dan guru berprestasi tingkat nasional dari SMP Negeri 5 Tasikmalaya Ai Tin Sumartini.

Amich Alhumami [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Mencermati fakta di lapangan, Enggartiasto mendesak pemerintah segera menertibkan LPTK unqualified alias abal-abal. Langkah ini bagian upaya menghadirkan pendidikan berkualitas guna mendukung Visi Indonesia Maju.

“Saya ingin bicara dengan sangat terang, Benahi dulu LPTK. Pak Dirjen tolong melaporkan kepada Mas Menteri harus ada keberanian menghentikan atau menutup LPTK abal-abal. Kalau tidak, kita sulit untuk berbenah diri,” tegas Enggar, sapaan Enggartiasto Lukita.

Mengenai kuantitas LPTK yang memprihatinkan itu, Enggar tidak menyebut angka pastinya. Dia cuma menyatakan jumlah yang berkualitas sangat minim.

“Kami tidak ingin membedakan antara LPTK negeri dan swasta. Banyak LPTK swasta yang bagus, tetapi yang abal-abal kelewat banyak,” tukas penerima gelar doktor kehormatan bidang pendidikan kewirausahaan dari UPI ini.

Lebih sekadar berbenah diri, mantan Menteri Perdagangan Kabinet Kerja dimaksud berharap LPTK terus melakukan inovasi. LPTK harus menjawab tantangan dunia yang terus berubah. Jika tidak, LPTK makin tertinggal dari perguruan tinggi reguler.


‘Oversupply’ Lulusan

Problem akut LPTK yang diungkapkan Enggar diamini Rektor UPI Asep Kadarohman dan dua pembicara lainnya.

Asep menilai disparitas mutu LPTK permasalahan lama. Data 2019, terdapat 425 LPTK di Indonesia –45 di antaranya berstatus negeri. Kondisi berbeda dengan Malaysia, Singapura, atau Filipina yang memiliki lebih banyak LPTK negeri.

“Masalah berikutnya, oversupply akibat banyaknya program studi di LPTK. Sampai 2019, terdapat 5.998 program studi kependidikan, dengan jumlah mahasiswa sekitar 1.480 juta. Setiap tahunnya terdapat sekitar 250 ribu lulusan. Ini menyebabkan oversupply,” ungkap Asep.

Asep juga mengungkapkan pendidikan profesi guru berbeda dibanding kelaziman profesi lainnya, misalnya dokter. Pada profesi dokter, pendidikan akademik dan profesi dilakukan terintegrasi.

Sebelumnya, Enggar membahas pendidikan profesi guru yang mempersamakan lulusan kependidikan dengan nonkependidikan sebagai kekeliruan.

Tata kelola pendidikan guru juga dianggap tidak selaras dengan regulasi dan perundang-undangan. “Perundang-undangan menyatakan pendidikan guru dilaksanakan secara berasrama dan ikatan dinas. Faktanya tidak demikian,” Asep menyesalkan.

Terkait oversupply lulusan LPTK, Direktur Pendidikan dan Agama Bappenas Amich Alhumami menilai perlu pengendalian pertumbuhan LPTK swasta dan jumlah mahasiswa. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan supply-demand guru.

Amich mencatat secara kumulatif lulusan LPTK selama kurun 2012-2017 mencapai 1,94 juta. Sementara rekrutmen guru PNS pada periode yang sama hanya sebanyak 142.232 orang. Padahal, dari jumlah tersebut, 123.531 orang di antaranya direkrut dari guru honorer.

“Tiga urgensi dalam reformasi LPTK. Selain melakukan pengendalian, lainnya adalah evaluasi kinerja LPTK agar mampu menyiapkan guru-guru berkualitas. Berikutnya, harus mengutamakan kualitas perbaikan program akademik dan peningkatan kualitas tenaga akademik, serta penguatan kelembagaan,” papar Amich.

Upaya lain, menurut Amich, seleksi penerimaan calon mahasiswa LPTK perlu diperketat, melalui SNMPTN LPTK. Pada saat yang sama, melakukan pembatasan kuota untuk calon mahasiswa baru di masing-masing prodi pada LPTK berdasarkan hasil akreditasi prodi LPTK. []GOOD INDONESIA-BIH


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here