BPJS Naik Saat Pandemi Covid-19, Netty: Jokowi Sakiti Hati Rakyat

Netty Prasetiyani [Foto: fraksi.pks.id - GOOD INDONESIA]

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Netty Prasetiyani menegaskan kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebagai keputusan yang menyakiti hati rakyat.

“Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu menyakiti hati rakyat. Pemerintah sungguh mempermainkan hati rakyat,” kata Netty kepada jurnalis usai memberikan bantuan pada warga terdampak pandemi covid-19 di Kelurahan Kecapi, Harja Mukti, Kota Cirebon, Minggu, 17 Mei 2020.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2012, iuran peserta PBPU dan peserta BP kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 sebesar Rp100.000, dan kelas 3 ditetapkan sebesar Rp42.000.

Sebelumnya, iuran berdasar Perpres Nomor 75/2019 sebesar Rp 160.000 (kelas 1), Rp 110.000 (kelas 2), dan Rp 51.000 (kelas 3). Perpres ini beberapa waktu lalu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) setelah digugat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Alih-alih mematuhi keputusan MA, Presiden justru menerbitkan keputusan iuran BPJS Kesehatan yang besarannya di atas perpres yang dibatalkan tersebut.

Netty memberi penilaian dimaksud karena kebijakan itu dikeluarkan saat perekonomian rakyat semakin terpuruk dihantam badai covid-19.

“Kebijakan itu sungguh aneh, saat rakyat butuh bantuan karena hantaman penularan virus korona, pemerintah justru menaikkan kewajiban iuran,” tukas Netty, yang juga Ketua Tim Tanggap Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.

Menurut Netty, saat seperti ini pemerintah seharusnya melonggarkan segala bentuk tanggungan masyarakat, bukan justru tambah membebani.

“Dalam keadaan seperti sekarang, negara lain memberi subsidi rakyatnya. Inggris, misalnya, melakukan apapun untuk menyubsidi NHS (National Health Services). Pemerintah kita malah menambah beban rakyat. Karenanya saya bilang, negara kita memang aneh,” papar Netty.

Padahal, dia menambahkan pemerintah selama ini memiliki uang guna memberikan stimulus kepada korporasi besar. Tidak hanya itu, pemerintah juga sanggup membiayai program Program Kartu Prakerja yang sebenarnya memperkaya korporasi tertentu.

Netty merinci menaikkan besaran iuran belum tentu bisa mengurangi defisit BPJS. Bahkan bila tidak cermat bakal memperlebar karena peserta akan ramai-ramai pindah kelas, dari 1 dan 2 ke kelas 3. Peserta juga bakal mangkir membayar iuran.

“Bahkan dapat menjadi pemicu sikap pembangkangan massal karena rakyat ditekan dalam kehidupan yang makin sulit hari demi hari,” ujar Netty. []GOOD INDONESIA-ALY


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here