Gas Bumi Seharga US$6 Per MMBTU Akhirnya Diterapkan

Acara penandatangan perjanjian penyesuaian harga gas bumi secara daring [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Sebanyak 14 Perjanjian Penyesuaian Harga Gas Bumi oleh empat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dan 11 pembeli gas bumi untuk sektor industri pupuk, baja, dan sektor industri melalui pemilik fasilitas pipa diteken.

Penandatanganan secara virtual pada Rabu, 20 Mei 2020, disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto.

“Jumlah total volume yang ditandatangani hari ini lebih 330 BBTUD,” ungkap Dwi.

Jumlah volume itu berkisar 28 persen total volume sebesar 1.188 BBTUD yang diatur dalam Keputusan menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89K/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

“Untuk volume gas lainnya, kami sedang melakukan finalisasi perjanjian-perjanjian dengan melakukan diskusi antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini SKK Migas bertindak sebagai supervisi,” katanya.

Penandatanganan tersebut tindaklanjut Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan Kepmen ESDM Nomor 89K Tahun 2020.

Melalui kedua beleid, Menteri ESDM menetapkan harga gas bumi di titik serah pengguna gas bumi sebesar US$6/MMBTU –sejuta BTU atau British Thermal Unit. Penetapan ini diperuntukkan bagi pengguna gas bumi yang bergerak di bidang industri yang terdiri atas industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Dwi menjelaskan SKK Migas mendukung penuh pelaksanaan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020 dan Kepmen ESDM No 89K/2020.

Langkah-langkah aktif dilakukan segera setelah aturan tersebut dikeluarkan, antara lain melakukan sosialisasi dan diskusi dengan Kontraktor KKS, mengeluarkan surat instruksi kepada Kontraktor KKS bahwa pemberlakuan penyesuaian harga gas di hulu adalah sejak 13 April 2020, hingga berkoordinasi dengan stakeholders.

Termasuk di dalamnya Kementerian Keuangan terkait implementasi penyesuaian bagi hasil, yang akan dituangkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis (juknis).

Sesuai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, penyesuaian harga gas di hulu tidak akan mengganggu bagian kontraktor. Penyesuaian harga gas hulu akan mengurangi penerimaan negara bukan pajak dari penjualan gas.

“Dengan tidak terganggunya penerimaan kontraktor diharapkan iklim investasi migas di Indonesia tetap dapat dijaga,” tandas Dwi.

Penerimaan negara bukan pajak dari penjualan gas akan berkurang, namun diharapkan negara akan mendapatkan timbal balik yang lebih tinggi lagi melalui pengurangan subsidi, peningkatan penerimaan dari dividen, dan peningkatan penerimaan dari pajak.

Penyesuaian harga gas ini, kata Kepala SKK Migas, menjadi bukti nyata sektor migas menjadi penggerak roda perekonomian nasional.

Dalam kondisi sulit akibat pandemi covid-19 dan pelemahan ekonomi global, diharapkan penyesuaian harga gas akan menjadi insentif yang baik bagi sektor industri.


Seharusnya Sejak 2016

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo sebenarnya telah lama menginstruksikan Kementerian ESDM segera memberlakukan pelaksanaan harga gas sebesar US$6/MMBTU. Tepatnya sejak 2016, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Perpres mengatur harga gas untuk industri sebesar US$6/MMBTU. Kenyataannya, sampai empat tahun berlalu, amanat perpres belum dilaksanakan jajaran pemerintah terkait. []GOOD INDONESIA-ALY


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here