BLT Dana Desa Sudah Dimanfaatkan di 24 Ribu Desa

Desa pesisir [Foto: Ridwan Ewako - GOOD INDONESIA]

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat hampir 24 ribu desa –tepatnya 23.963– yang telah menyalurkan atau memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Pencapaian ini 43 persen dari keseluruhan desa yang sudah mendapatkan BLT DD hingga Kamis (21/5/2020).

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan hal tersebut. “Sepanjang Rabu (20/5/2020) penyaluran melonjak 7.496 desa,” ujar Halim, Kamis, 21 Mei 2020.

Halim mengatakan saat ini terdapat 55.260 desa yang sudah menerima dana desa alias uangnya telah di rekening kas desa. Dengan demikian desa-desa tersebut siap menyalurkan BLT DD.

Sementara dana desa bagi 5.437 desa lainnya masih diproses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Menurut Halim, rekening kas desa ini segera terisi.

Dijelaskan, terdapat empat tahapan penyaluran BLT DD. Dimulai pendataan keluarga miskin, musyawarah desa khusus untuk menetapkan daftar penerima, pengesahan bupati terhadap daftar usulan desa, dan diakhiri penyaluran BLT DD.

Kamis ini, desa yang sudah melakukan pendataan keluarga miskin mencapai 62.063 desa, naik 3.690 desa dari sehari sebelumnya.

Desa yang sudah melaksanakan musyawarah desa khusus mencapai 54.451 desa atau 99 persen dari desa yang sudah mendapat dana desa di atas. Angka ini juga menunjukkan kenaikan 5.332 desa jika dibandingkan hari sebelumnya.

Pengesahan bupati dan wali kota saat ini sudah bisa ditangguhkan setelah penyaluran BLT DD tahap pertama. Sebanyak 23.963 desa sudah menyalurkan BLT DD. Angka ini mencakup 43 persen desa yang sudah mendapat dana desa.

“Hari ini sudah ada 2.469.025 keluarga miskin yang mendapatkan BLT DD. Jumlahnya 30 persen dari target 12 juta keluarga penerima manfaat. Dalam sehari terjadi kenaikan penerima sebesar 815.345 keluarga miskin,” ungkap Menteri Desa.

Nilai dana desa yang disalurkan kepada warga mencapai Rp1,48 triliun, naik Rp489,2 miliar jika dibandingkan sehari sebelumnya.

Sesuai perkembangan terakhir, urutan provinsi yang mampu menyalurkan BLT DD tertinggi ialah Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara.

Sebaliknya, provinsi yang paling rendah dalam persentase penyaluran BLT- DD berturut-turut Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, dan Maluku Utara.

Berbagai upaya relaksasi dilakukan pemerintah untuk memperlancar penyaluran BLT DD. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1/2020 memperbolehkan desa-desa yang telah melaporkan daftar penerima BLT DD kepada bupati atau wali kota lebih dari lima hari maka bisa langsung menyalurkan kepada warganya sesuai daftar tersebut.

Selain itu, ada juga Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2/2020 yang mengatur tentang desa-desa dapat langsung menyalurkan BLT DD tahap pertama sesuai daftar hasil musyawarah desa. Pengesahan bupati atau wali kota atas daftar itu menjadi basis penyaluran tahap kedua dan seterusnya.

Kementerian Desa PDTT telah menugaskan seluruh pendamping tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk memantau, mendukung, serta melaporkan secara rutin dan mempercepat penyaluran BLT DD.

Kementerian juga menugaskan bahwa seluruh pejabat eselon II melakukan pengawasan harian dan memfasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di seluruh kabupaten dan kota penerima dana desa. Adapun, pejabat eselon I wajib berkomunikasi intensif dengan bupati/wali kota guna percepatan BLT DD.

Halim mengaku telah mengirim surat resmi kepada bupati/wali kota pada pekan lalu agar melakukan percepatan penyaluran BLT DD di wilayahnya. Surat juga dilayangkan kepada semua gubernur, utamanya di wilayah dengan persentase penyaluran BLT DD terendah.

Menteri Desa juga mengirim surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Panglima TNI untuk mendapatkan dukungan agar bupati/wali kota pada level daerah, serta Babinkamtibmas dan Babinsa di level desa memberikan kemudahan dan fasilitasi percepatan penyaluran BLT DD.


Percepatan Penyaluran

Kementerian Keuangan kembali membuat beleid baru dalam rangka mempercepat penyaluran dana desa, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/2020. Percepatan dilakukan sebagai respons atas pandemi covid-19.

Melalui beleid ini, syarat penyaluran dana desa dikurangi. Sebelumnya, untuk penyaluran dana desa tahap I terdapat tiga syarat pencairan.

Syarat dimaksud berupa peraturan kepala daerah yang merinci dana desa dari setiap desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dan pembuatan surat kuasa. []GOOD INDONESIA-HDN


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here