Perkembangan Kasus Ruslan Buton: Tolak Suap TKA Cina dan Tanda Tangani BAP

Ruslan Buton sesaat sebelum meninggalkan rumahnya di Buton, Sulawesi Tenggara, lalu diterbangkan ke Jakarta menuju Bareskrim, Mabes Polri [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Sisi terbaru kasus mantan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Ruslan Buton yang ditangani Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri), disuarakan kuasa hukumnya: Tonin Tachta Singarimbun.

Latar belakang pemecatan Ruslan sebagai prajurit TNI AD sesungguhnya karena ia tak bersedia kompromi atas arus masuk Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina ke Maluku Utara.

Bahwa prajurit berpangkat kapten infantri dipecat dalam sidang Pengadilan Militer atas kasus pembunuhan seorang warga bernama La Gode (2017), menurut Tonin, cuma formal saja. Jadi, pemecatan Ruslan yang saat itu menjabat Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK III Yonif RK 732/Banau, bersifat politis.

Tonin menceritakan kliennya dalam menjalankan tugas sebagai prajurit TNI kerap bertindak tegas as TKA Cina yang masuk ke wilayah kewenangannya menyalahi peraturan.

“Jadi Ruslan itu pada 2017, dia tangkap TKA Cina yang di Maluku Utara. Orang Cina bawa visa turis bekerja di perusahaan pertambangan. Nggak usah saya beri tahu nama PT-nya. Dia tangkap karena dia komandan di daerah sana,” kata Tonin, lansir Tribunnews, Minggu (31/5/2020).

Saat berupaya menangani kasus tersebut sebagai peraturan yang berlaku, Ruslan didatangi pihak yang melobinya agar melepaskan TKA bermasalah dimaksud. Sejumlah uang disiapkan sebagai suap.

Kapten Ruslan bergeming, tidak goyah oleh iming-iming uang. “Kalau uang itu tidak ada kaitan dengan kelima maka akan saya terima. Kalau uang untuk melepaskan TKA Cina maka akan saya tolak,” ujar Tonin, yang menyatakan begitu ucapan Ruslan.

Ditambahkan, empat bulan setelahnya, La Gode menyerang asrama Pos Satgas SSK III Yonif RK 732/Banau. Tepatnya pada 27 Oktober 2017. Ujung penyerangan mudah ditebak; Gode terbunuh.

“Itu asrama, tapi ada kesatuannya juga. Kalau ada yang serang, apa dibiarkan? Nah, yang terbunuh ini bukan petani. Dia preman yang keluar-masuk penjara karena kasus pembunuhan,” ungkap Tonin.

Kenyataannya, Ruslan diseret ke Pengadilan Militer. Menurut Tonin, persidangan direkayasa agar ujungnya pemecatan terdakwa sebagai prajurit TNI.

“Itu jelas didesain dia harus dipecat. Pokoknya dia harus dipecat. Kenapa? Karena dia yang bikin TKA Cina di sana susah masuk. Berarti dikondisikan preman ini untuk mengganggu,” papar Tonin lagi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan pemecatan dari keanggotaan TNI AD kepada Kapten Infantri Ruslan Buton pada 6 Juni 2018.


Gerak Cepat Bareskrim

Ruslan, yang menyebut dirinya Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, ditangkap Satuan Tugas Khusus (Satgasus Merah Putih). Tim khusus ini berasal dari Kepolisian Resor (Polres) Buton, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), Polisi Militer (POM) TNI, dan personel Bareskrim Mabes Polri sebagai kepala.

Ruslan dicokok di rumahnya di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dia tak melakukan perlawanan apapun. Ruslan langsung diterbangkan ke Jakarta.

Penangkapan dilakukan berdasar laporan yang masuk ke Bareskrim bernomor LP/B/0271/V/2020/BARESKRIM tertanggal 22 Mei 2020. Pada Jumat (28/5/2020), Ruslan sudah mendekam di sel Bareskrim, Jakarta Selatan.

‎Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sultra AKBP Ferry Walintukan menjelaskan Satgasus Merah Putih ‎dalam penangkapan itu menyita sebuah telepon genggam beserta SIM card-nya dan satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ruslan.

Dalam pemeriksaan awal yang dilakukan tim Bareskrim, Ruslan mengaku rekaman yang isinya meminta Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo alias Jokowi lengser adalah benar dirinya.

“Rekaman dibuat tanggal 18 Mei 2020. Direkam menggunakan barang bukti (telepon genggam) milik pelaku,” kata Ferry.

Usai merekam suara, menurut Ferry, Ruslan kemudian menyebarkannya ke grup WhatsApp (WA) Serdadu Eks Trimatra hingga akhirnya viral. Dalam rekaman, Ruslan menyatakan penilaiannya bahwa tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi covid-19 sulit diterima akal sehat.

Ruslan juga mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

“Namun bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat,” tutur Ruslan di video itu.


Pasal Tersangka

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi (Irjenpol) Argo Yuwono mengonfirmasi Ruslan Buton selaku tersangka telah ditahan di Bareskrim untuk diproses hukum atas perbuatan yang disangkakan kepadanya.

Argo memaparkan Ruslan dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP yang berisi ancaman penjara dua tahun.


Tolak Tanda Tangani BAP

Kabar penahanannya juga disampaikan Tonin. Ia mengatakan penahanan dilakukan usai Ruslan diperiksa penyidik Dittipidsiber Polri.

“Sekitar tujuh jam setelah tiba ruang periksa Dittipidsiber lantai 15 Gedung Bareskrim maka sekitar jam 08.00 WIB dengan diantarkan tiga penyidik dan advokat Tonin Tachta Singarimbun maka Ruslan alias Ruslan Buton menjadi warga Rutan (Rumah Tahanan) Bareskrim,” kata Tonin.

Diutarakan pula, Ruslan menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan juga surat penahanan. Dia yakin tak melakukan apa yang dituduhkan penyidik, yakni menyebarkan informasi berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta hoaks di media sosial dengan sengaja

“Ruslan tidak mau menandatangani BAP sebelum berbicara guna meminta nasihat dari PH (penasihat hukum) yang telah ditunjuknya pada tanggal 23 Mei 2020. Dengan menggunakan hp penyidik maka Ruslan dapat berbicara dengan advokat Tonin Tachta Singarimbun,” papar Tonin.

“Dengan dasar Ruslan telah mengakui membuat rekaman dengan hp-nya berupa surat terbuka kepada Joko Widodo tersebut maka nasihat PH jika telah mengakui maka sepatutnya ditandatangani,” sambungnya.

Meski demikian, Ruslan menolak menandatangani BAP dan surat penahanan. Dia tetap berkeyakinan tidak melakukan perbuatan seperti isi pasal yang dijeratkan kepadanya. Penyidik lalu membuat berita acara terkait penolakan tersebut. []GOOD INDONESIA-HDN


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here