11 Tahun Pencemaran Laut Timor, Australia Abai Tanggung Jawab

Tumpahan minyak mentah di Laut Timor [Foto: thenewslens.com - GOOD INDONESIA]

Pencemaran Laut Timor berupa tumpahan minyak pada 2009 tak jelas penanganannya hingga kini. Australia menolak bertanggung jawab. Indonesia seolah tak punya nyali dan semangat menuntut pihak yang merusak lingkungan.

“Kasus ini telah berjalan selama 11 tahun dan selama itu pula kami sebagai rakyat terus berjalan untuk mendapatkan keadilan. Kasus ini merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah Australia,” tegas Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Kamis, 4 Juni 2020.

Dasarnya, kata Ferdi, perjanjian United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 Pasal 139.

Tertuang bahwa syarat bentuk pertanggungjawaban kewajiban hukum yang berlaku di negara, yakni adanya suatu perbuatan kelalaian yang melanggar hukum internasional dan adanya kerusakan atau kerugian akibat tindakan melanggar hukum.

Ferdi mengatakan kilang minyak Montara memang milik perusahaan Thailand. Namun berdasar prinsip tanggung jawab negara, Australia wajib bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan.

“Dengan kata lain tanggung jawab tersebut bersifat absolut atau mutlak,” tegas Ferdi.

Ditambahkan, Australia sebagai negara pantai yang memberi izin kepada PTTEP Australasia melakukan kegiatan ekplorasi dan ekploitasi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)-nya.

Bentuk tanggung jawab yang dimaksud, urai Ferdi, berupa kewajiban membersihkan dan memulihkan dampak pencemaran. Juga kewajiban membayar kompensasi atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh korban pencemaran.

“Kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982, khususnya Pasal 56, 60, dan 194 Ayat (2). Klaim ganti-rugi diselesaikan melalui perundingan antara kedua negara,” katanya.

Kasus pencemaran Laut Timor harus diselesaikan seperti tertera dalam UNCLOS Pasal 139. Negara yang menyebabkan kerugian negara lain akibat kegiatannya harus dikenakan ganti kerugian atas dampak yang merugikan negara tersebut.

Tim Advokasi Rakyat Korban Montara juga mendesak pemerintah Australia tidak usah berpura-pura tidak mengetahui tentang hukum internasional ini. Australia sepatutnya bersikap jujur untuk bersama menyelesaikan kasus lingkungan dimaksud.

Ferdi mengingatkan bahwa Indonesia dan Australia sama-sama meratifikasi UNCLOS 1982. Kedua negara pun bersama membuat undang-undang ini di Australia maupun di Indonesia, dua negara yang bersahabat dekat.

Tim Advokasi Rakyat Korban Montara berharap Indonesia menunjukkan kedaulatannya dan kukuh menuntut haknya. Sementara Australia harus menghormati tuntutan.


Menunggu Keputusan Pengadilan

Terkait perkembangan kasus, Ferdi mengatakan pihaknya saat ini sedang menunggu putusan perkara class action petani rumput laut di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao dari Pengadilan Federal Australia. Putusan diperkirakan keluar pada 2020.

Tim Advokasi Rakyat Korban Montara juga sedang menunggu dimulainya sidang gugatan Yayasan Peduli Timor Barat terhadap pemerintah Australia yang diajukan pada Desember 2019 ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Ferdi, Montara Task Force terus meminta agar Presiden RI Joko Widodo menulis surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Australia untuk segera duduk bersama menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara. []GOOD INDONESIA-TON


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here