Jejak Kemarahan Jokowi Ancam Memecat Menteri

Pelantikan dan sumpah Kabinet Indonesia Maju [Foto: cirebonkota.go.id - GOOD INDONESIA]

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2019.

Dalam sidang paripurna Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), keduanya dilantik untuk periode 2019-2024. Khusus Jokowi, menjalani periode kedua kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di negara kepulauan berpenduduk terbesar keempat di dunia.

Tiga hari berselang, Jokowi melantik para pembantunya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Mereka terdiri atas menteri, jaksa agung, skretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, dan kepala badan koordinasi penanaman modal.

Saat mengumumkan dan memperkenalkan anggota kabinetnya satu demi satu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengancam mencopot menteri yang tak becus bekerja.

“Semua harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang nggak serius, hati-hati bisa saya copot di tengah jalan,” tegas Jokowi kepada para pembantunya yang baru saja diperkenalkan di hadapan awak media.

Salah satu isu menonjol selama Jokowi menjabat, sejak periode pertama (2014-2019) hingga kepemimpinan kedua yang sedang berjalan, yakni seputar ancamannya merombak (reshuffle) atau memecat menteri.

Alasan yang diutarakannya tiada lain kualitas kerja. Padahal, memilih menteri sepatutnya atas keyakinan kemampuan bersangkutan bisa diandalkan selama lima tahun ke depan.

Namun, menurut catatan GOOD INDONESIA, beberapa isu reshuffle menguap, ancaman Jokowi berlalu seolah ditiup angin.

Baru pada pengujung kepemimpinan periode pertama, Jokowi mengeksekusi isu perombakan kabinet. Ada menteri yang kehilangan jabatan, ada pula dirotasi ke kementerian lain.

Sayangnya, tak sepenuhnya jelas “latar belakang kinerja” yang digaungkan sebagai dasar dalam memecat dan memilih pengganti sang menteri dimaksud.

Berikut jejak perjalanan isu spekulasi dan eksekusi reshuffle Kabinet Jokowi:

18 Juni 2020

“Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan, untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa juga reshuffle,” kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Jokowi tampak emosi saat menyampaikan pengarahan kepada menterinya. Beberapa kali suaranya meninggi.

Jokowi mengkritik pembantunya yang dinilai tak memiliki sense of crisis dan bekerja ala kadarnya. Kepala Negara menyebut, tak ada perkembangan signifikan terkait kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.

Dia mengatakan, sejak tiga bulan ke belakang dan beberapa bulan ke depan adalah masa krisis akibat pandemi covid-19. Namun, menurutnya, masih ada anggota kabinet yang bekerja biasa-biasa saja.

Awalnya Jokowi menyinggung soal pertumbuhan ekonomi yang berpotensi minus 6 hingga 7,6 persen. Dia menyebutkan juga masalah serapan anggaran di kementerian yang rendah. Jokowi kesal karena hal itu mempengaruhi konsumsi masyarakat.

Ia mencontohkan Kementerian Kesehatan yang belanja anggarannya masih sangat kecil dan jauh dari target yang diharapkan. Dia juga mengkritik penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum maksimal dan stimulus ekonomi yang tak kunjung terealisasi.

Di tengah pandemi, menurut Jokowi, stimulus ekonomi kunci agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mati.

Presiden lalu memerintahkan agar stimulus ekonomi segera dikucurkan, khususnya industri padat karya agar tak menambah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Presiden Jokowi layak marah. Pasalnya, kondisi ekonomi nasional terus mengalami kontraksi dan terancam resesi.

14 Mei 2019

Wacana reshuffle kabinet Jokowi kembali berembus. Beberapa menteri dikabarkan bakal ditendang keluar jajaran Kabinet Kerja.

Pemicunya diduga kasus hukum yang membelit mereka. Menteri-menteri tersebut berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setidaknya tiga menteri yang dimintai keterangan oleh KPK; Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (kasus dana hibah KONI), Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin (jual-beli jabatan), dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita (gratifikasi yang melibatkan politisi Golkar Bowo Sidik).

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan reshuffle sangat mungkin dilakukan dan bisa kapan saja. Menurutnya, dua hal yang menjadi dasar ketika Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Pertama, soal kinerja. Kedua, menteri tersebut tersangkut kasus hukum.

“Begitu dia (menteri) jadi tersangka, pasti langsung di-reshuffle,” tukas Johan Budi, Senin (13/5/2019).

Johan mengungkapkan ketiga menteri telah dipanggil ke Istana untuk menjelaskan permasalahan hukum yang melibatkan mereka. Pemanggilan dilakukan beberapa waktu lalu dengan rentang waktu berbeda.

Kamis (19/9/2019), Imam Nahrawi mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Presiden Widodo lalu menunjuk Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menpora. Ia bertugas sebulan hingga periode jabatan Kabinet Kerja berakhir.

Sementara Menag Lukman dan Mendag Enggartiasto selamat dari ancaman pemecatan.

13 Agustus 2018

Kabar rencana reshuffle kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berembus kencang dari Istana. Adalah Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang melontarkannya.

“Tidak ada yang tanya reshuffle, nih?” pancing Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/8/2018). Namun, politikus PDIP ini enggan membeberkan rencana perombakan kabinet dimaksud.

Sehari kemudian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan adanya pertimbangan perombakan kabinet. “Kita tunggu keputusannya, karena ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian,” ujar Pratikno.

Beberapa nama menteri santer disebut-sebut bakal kena gusur Jokowi. Mereka berasal dari beberapa partai politik (parpol); Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Namun, dari belasan nama dimaksud, hanya satu yang terlempar dari Kabinet Kerja. Namun bukan karena dipecat, melainkan yang bersangkutan mengundurkan diri.

Yang dimaksud adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur. Dia politikus PAN.

Seskab Pramono mengatakan sudah selayaknya Asman digusur kabinet, sebab PAN mendukung bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

“Seyogianya setelah koalisi tergambarkan dengan jelas, siapapun menteri yang tidak ada dalam koalisi artinya mendukung pemerintahan berhenti,” ujar Pramono.

Pemecatan karena kalkulasi dan dinamika politik ke depan, bukan soal kinerja. Jokowi melantik Asman sebagai Menpan RB pada 27 Juli 2016, Dia menggantikan posisi Yuddy Chrisnandi.

Joko Widodo [Foto: matanurani.com – GOOD INDONESIA]


Rangkaian ‘Reshuffle’ Kabinet Kerja

Jokowi kembali melakukan perombakan kabinet pada Rabu, 15 Agustus 2018. Ia melantik Syafruddin yang sebelumnya Wakil Kepala Polri menggantikan Asman Abnur sebagai Menpan RB.

Reshuffle ini kali keempat selama hampir empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berjalan. Alasan perombakan beragam, misalnya ketidakpuasan terhadap kinerja pejabat lama, mengisi kekosongan posisi, maupun alasan penyegaran kabinet.

Reshuffle I

Perombakan pertama dilakukan saat pemerintahan Jokowi-JK berjalan 10 bulan, tepatnya pada Rabu, 12 Agustus 2015. Saat itu, terdapat lima posisi menteri dan jabatan lain di kabinet yang mengalami perubahan.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution didapuk sebagai Menko Bidang Perekonomian yang sebelumnya dipegang oleh Sofyan Djalil.

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sofyan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Bidang Perekonomian, diberi tanggung jawab baru sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago.

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
Posisi Menko Bidang Kemaritiman yang sebelumnya dijabat oleh Indroyono Susilo digantikan oleh Rizal Ramli.

4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM
Presiden melantik Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai Menko Polhukam, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Sebelum menjadi Menko Polhukam, Luhut menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Jabatan ini kemudian diisi Teten Masduki.

5. Menteri Perdagangan
Jokowi mencopot Rachmat Gobel dari posisi Menteri Perdagangan dan menggantikannya dengan Thomas Lembong.

6. Sekretaris Kabinet
Presiden mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto.

Reshuffle II

Pada 27 Juli 2016, Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan kabinet. Ada pergantian pada posisi 13 menteri dan satu badan.

1. Menteri Perhubungan
Jabatan Ignasius Jonan dicopot, dan posisi Menhub digantikan oleh Budi Karya Sumadi.

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Belum lama menjabat sebagai Menteri PPN, Sofyan Djalil digantikan oleh Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

3. Menteri Keuangan
Posisi Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan digantikan oleh Sri Mulyani Indrawati (SMI) hingga periode kedua Jokowi.

4. Menteri Agraria dan Tata Ruang
Sofyan Djalil yang sebelumnya Menteri PPN dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Ferry Mursidan Baldan.

5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri ESDM Sudirman Said digantikan oleh Archandra Tahar.

6. Menteri Perindustrian
Posisi Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian digantikan oleh Airlangga Hartarto.

7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Mendikbud yang sebelumnya dijabat oleh Anies Baswedan digantikan oleh Prof. Muhajir.

8. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Jokowi mempercayakan Eko Putro Sanjojo menjadi Menteri Desa dan PDTT menggantikan Marwan Jafar.

9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi
Posisi Yuddy Chrisnadi sebagai Menteri PAN-RB digantikan oleh Asman Abnur.

10. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dipindahtugaskan menjadi Menko Kemaritiman. Posisinya sebagai Menko Polhukam digantikan oleh Wiranto.

11. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya
Posisi Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

12. Menteri Perdagangan
Enggartiasto Lukita diberikan amanat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong yang dirotasi menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

13. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Thomas Lembong menjabat Kepala BKPM menggantikan Franky Sibarani yang ketika itu ditugaskan sebagai Wakil Menteri Perindustrian.

14. Wakil Menteri Perindustrian
Franky Sibarani menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian berdasarkan keputusan Presiden Jokowi.

Reshuffle III

Reshuffle ketiga dilakukan Jokowi pada 17 Januari 2018. Hanya satu kementerian yang mengalami perubahan, ditambah beberapa lembaga pemerintahan non-struktural.

1. Menteri Sosial Menteri Sosial
Khofifah Indar Parawansa mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada Jawa Timur. Posisinya digantikan oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

2. Kepala Staf kepresidenan
Posisi Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan digantikan oleh Moeldoko. Teten ditugaskan sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden.

Reshuffle IV

Perombakan kabinet keempat dilakukan pada 15 Agustus 2018. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur digantikan oleh Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Polri. []GOOD INDONESIA-RMK/HDN


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here