Cina Balas Sanksi Pasca AS Bela Nasib Muslim Uighur

Wanita Uighur, termasuk kaum ibu, melakukan protes atas kekerasan [Foto: abc.net.au - GOOD INDONESIA]

Pemerintah Cina resmi mengumumkan “pembalasan” atas sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap pejabat seniornya. Sanksi terkait perlakuan penguasa terhadap Muslim Uighur.

Pejabat Cina disanksi, antara lain Sekretaris Partai Komunis wilayah Barat Xinjiang yang bermasalah. Bentuknya berupa pembekuan asetnya di AS, perjalanan masuk AS, dan pelarangan warga AS menjalin bisnis dengan yang bersangkutan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying mengungkapkan pembalasan Beijing ditujukan kepada Senator AS Ted Cruz dan Marco Rubio, perwakilan AS Chris Smith, dan Duta Besar untuk Kebebasan Beragama Internasional Sam Brownback.

Hukuman serupa dijatuhkan kepada Komisi Eksekutif Kongres untuk Cina.

Komisi tersebut mengawasi HAM dan perkembangan aturan hukum di Cina. Lembaga ini telah menyerahkan laporan tahunan kepada Presiden AS Donald Trump dan Kongres.

“Sanksi AS itu bentuk campur tangan serius urusan internal Cina. Mereka melanggar norma dasar hubungan internasional yang serius merusak hubungan Cina-AS,” kata Chunying dalam konferensi pers harian di Beijing, Selasa, 14 Juli 2020.

Dikatakan, Cina akan merespons lebih yang keras. Tidak dirinci detail bentuk pembalasan yang dimaksud.

Pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan pegiat HAM melansir sedikitnya satu juta orang etnik Uihgur dan Muslim lainnya ditahan di pusat penahanan di Xinjinang.

Namun Beijing mengklaim tempat itu sebagai pusat pelatihan dalam rangka memberantas terorisme dan ektremisme, serta memberikan keahlian baru bagi masyarakat.


RUU Pro-Muslim Uighur

Presiden AS Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang (RUU) yang memberikan kewenangan kepada Washington menghukum Cina atas penindasan terhadap minoritas muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok. Langkah ini pada medio Juni lalu.

RUU sebelumnya telah disetujui oleh hampir seluruh anggota Kongres.

Perkembangan ini langsung direspons negatif Beijing. Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan tak lama setelah RUU itu diteken.

Isi pernyataan tersebut di antaranya meminta AS berhenti ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Beijing juga menegaskan bahwa semua tindakan yang diambil pihaknya di masa mendatang adalah tanggung jawab AS.

Washington memprediksi lebih setengah juta orang Muslim Uighur tinggal di kamp-kamp yang dibangun penguasa Cina. []GOOD INDONESIA-RUT


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here