Jurnalis Maria Ressa Dituduh Kemplang Pajak, Presiden Duterte Bungkam Pers

Maria Ressa [Foto: pri.org - GOOD INDONESIA]

Maria Ressa, jurnalis media daring Rappler, kembali mendapat “serangan” dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Wartawan peraih penghargaan Time Magazine Person of the Year pada 2018 selama ini dikenal luas sangat kritis kepada penguasa.

Menghadapi sidang penggelapan pajak di Manila pada Rabu, 22 Juli 2020, Reuters melaporkan Ressa menegaskan tuduhan itu sebagai bentuk pelecehan.

Jurnalis berusia 56 tahun tersebut memang aktif melakukan perlawanan atas intimidasi penguasa terhadap media. Beberapa tuntutan hukum pemerintah terhadap Kepala Eksekutif Rappler itu menimbulkan kekhawatiran internasional atas kebebasan pers di Filipina.

Filipina memang sejak lama dipandang sebagai negara yang standar kebebasan persnya rendah dibanding negara Asia lain.

Ressa, divonis bersalah atas pencemaran nama baik pada bulan lalu. Dia disanksi hukuman enam tahun penjara, namun dibebaskan atas jaminan.

Laporan Ressa via Rappler berulang kali mengkritisi pernyataan dan kebijakan publik Duterte. Termasuk di antaranya pembenarannya atas kebijakan luar negeriyang kontroversial.

Ia juga melaporkan dugaan kekejaman dalam perangnya terhadap narkoba dan menyelidiki apa yang dikatakannya kampanye media sosial besar-besaran yang diatur pemerintah, guna membendung arus kritik publik kepada Duterte.

Duterte sendiri secara terbuka mengecam Rappler. Dia menyebutnya media online ini sebagai “outlet berita palsu” yang disponsori oleh mata-mata Amerika Serikat.

Pada sidang terakhir, Ressa menghadapi tuduhan bahwa Rappler telah memalsukan pengembalian pajak dengan mengabaikan hasil penjualan penerimaan depositari kepada investor asing. Hal ini yang dijadikan dasar oleh regulator sekuritas mencabut lisensi.

Ressa, yang warga negara ganda AS dan Filipina, pada hari yang sama melansir ciutan “memohon BUKAN HANYA”.

Regulator sekuritas menuduh skema Rappler memungkinkan orang asing memiliki saham secara ilegal di perusahaan media domestik.

Rappler, telah mempertahankan kebijakan orang asing tidak pernah memiliki saham. Meski demikian, mereka dapat berinvestasi tanpa hak suara atau keterlibatan dalam pengelolaan.

Hingga kini, Rappler masih beraktivitas –menghadirkan berbagai informasi jurnalistik– sambil menunggu banding atas pencabutan izinnya.

Pengawas media dan aktivis HAM menilai dakwaan terhadap Ressa dimaksud bagian strategi membungkam atau mempermalukan lawan Duterte.

Awal Juli 2929, sekutu-sekutunya di kongres memberikan suara sangat mendukung untuk menolak tawaran penyiar terkemuka ABS-CBN memperbarui lisensi 25 tahun. Kebijakan ini berulang kali dijanjikan Duterte, media-media tersebut menolak menayangkan iklan kampanye kampanye Duterte.

Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan Duterte mendukung kebebasan berbicara dan media. Jurnalis dan media yang berhadapan dengan meja hijau sama sekali bukan atas desakan pemerintah. []GOOD INDONESIA-RUT


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here