Perkara Rumah Sakit Haji Jakarta, Majelis Hakim Tolak Eksepsi Tergugat

Bagus Zuhri, S.H., M.H. [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diketuai Dr. Syarifudin Ainor R., S.H., M.H. menolak seluruh eksepsi tergugat IV dan tergugat V dalam perkara Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ).

Majelis hakim menyampaikan penolakan itu dalam sidang lanjutan pembatasan putusan sela pada Selasa, 4 Agustus 2020.

Eksepsi tergugat IV dan tergugat V, terkait kompetensi absolut ditolak seluruhnya. Dasarnya majelis hakim tidak memeriksa keputusan administrasi Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atau putusan Mahkamah Agung (MA).

Dalam hal ini, majelis hakim memeriksa perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan para tergugat terkait penguasaan RSHJ.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara in casu.

Sedang eksepsi lain yang diajukan para tergugat akan diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Sedang berikut dijadwalkan pada 11 Agustus mendatang. Agendanya; penyampaian bukti surat dari penggugat.

Informasi yang dikumpulkan GOOD INDONESIA, penggugat dalam perkara ini adalah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

Pihak yang hadir dalam sidang putusan sela tersebut, yakni Direksi Rumah Sakit Haji Jakarta (tergugat I), Kementerian Agama (tergugat IV), Pemprov DKI Jakarta (tergugat V), Koperasi Karyawan RSHJ (tergugat VII), dan Serikat Pekerja RSHJ (tergugat II).

Pihak yang tidak hadir dalam persidangan: tergugat II ,tergugat III, dan tergugat VI.

Dalam perkara ini, IPHI selaku penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni H. Dudung Badrun, S.H., M.H. dan Bagus Zuhri, S.H., M.H.


Hak Yayasan IPHI

Sementara itu, Bagus Zuhri kepada GOOD INDONESIA menjelaskan gugatan yang dilakukan IPHI menyangkut penguasaan dan pengelolaan RSHJ oleh pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Agama (Kemenag).

Dasarnya, dana pembangunan RSHJ berasal dari bantuan pemerintah Saudi Arabia untuk mengenang korban jemaah haji asal Indonesia yang tewas dalan tragedi terowongan Mina pada 1990.

“Saat itu yang ditunjuk oleh almarhum Suharto (Presiden RI) untuk mengelola rumah sakit tersebut adalah Yayasan IPHI. Namun seiring perubahan waktu dan politik, Rumah Sakit Haji Jakarta justru dikuasai Pemprov DKI Jakarta dan Kemenag,” papar Bagus, yang pendiri Abizard Law Firm (ALF).

Oleh karenanya, menurutnya, IPHI mengajukan gugatan agar penguasaan dan pengelolaan RSHJ kembali diserahkan ke IPHI. []GOOD INDONESIA-HDN


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

2 KOMENTAR

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here