Harus dipamahi mengapa Pertamina dan Badan Usaha BBM (Bahan Bakar Minyak) menjual Pertamax Rp 9.000. Malaysia sudah menjual Pertamax plus Rp 4.500 pada saat harga minyak dunia terjun bebas dari yang sebelumnya sekitar $65 menjadi hanya sekitar $30 per barel.

Malaysia masih menerapkan subsidi. Walaupun subsidinya sangat sedikit; pada bulan lalu sekitar Rp7 triliun. Sekarang mungkin tidak sampai Rp1 triliun saja.

Dibanding Indonesia, yang memang jumlah penduduknya sekitar sepuluh kali lipat, angka tersebut ekuivalen di bawah Rp10 triliun.

Kita ketahui, anggaran yang disediakan di APBN untuk subsidi BBM 2020 sekitar Rp20 triliun. Mungkin dengan harga yang terus turun ini, hampir tidak diperlukan lagi subsidi untuk BBM.

Apabila dibandingkan tiga buah peraturan yang dibuat tiga menteri berbeda, yaitu Permen Nomor 39 Tahun 2014 oleh Sudirman Said, Permen Nomor 34 Tahun 2018 oleh Ignatius Jonan, dan Kepmen Nomor 62K/MEM/2020 oleh Arifin Tasrif, terdapat dua hal mendasar yang berubah –yang mempengaruhi harga BBM. (lihat Tabel 1).

Pada Permen 2014 dan 2018, pengambilan parameter ditentukan sebulan sebelumnya, baik harga minyak maupun kurs dolar. Pada Kepmen 2020 ditentukan dua bulan sebelumnya.

Sebagai perbandingan, sebelum 2014, pengambilan parameter hanya dilakukan dua minggu sebelumnya.

Di Malaysia dan beberapa negara lain cukup seminggu sebelumnya.

Dalam hal cara perhitungan, Permen 2014 menggunakan harga dasar yang diambil dari ICP (Indonesian Crude Price) ditambah nilai alfa, yaitu biaya perolehan sampai terminal BBM. Kemudian ditambah PPn 10%, PBBKB 5%, dan ditambah margin minimum 5% sampai maksimum 10%.

Sedangkan Permen 2018, sama cara perhitungannya dengan Permen 2014, tetapi margin dibuat tetap sebesar 10%.

Kini dengan Kepmen 2020, perhitungannya mendasarkan pada MOPS (Means of Platts Singapore), yaitu harga produk jadi hasil olahan dari kilang yang dijual di Singapura, kemudian ditambah margin 10% serta ditambah konstanta sebagai pengganti biaya penyimpanan, transportasi, tugas satu harga, biaya operasional lainnya.

Nilai konstanta untuk BBM di bawah RON 95 sebesar Rp1.800. Sedangkan R0N 95 atau lebih sebesar sebesar Rp2.000.

RON 88 adalah Premium, RON 90 Pertalite, RON 92 Pertamax, RON 95 adalah Pertamax Plus, dan RON 98 Pertamax Turbo.

Hasil perhitungan menggunakan Permen 2018 (paramater ICP yang dipakai) dibandingkan dengan Kepmen 2020 (parameter MOPS), untuk skema waktu pengambilan paramater dua bulan sebelumnya (skenario A), sebulan sebelumnya (skenario B), dan real time atau seminggu sebelumnya (skenario C). Sila cermati Tabel 2.

Dapat dimengerti mengapa Badan Usaha saat ini masih menjual BBM Pertamax RON 92 seharga Rp9.000. Dalam tabel skenario A (parameter dua bulan lalu), diperoleh hitungan sebesar Rp8.800.

Namun bila dihitung dengan skenario B (parameter sebulan lalu) maka harganya hanya Rp7.100 saja. Bila menggunakan skenario C (parameter seminggu lalu) maka harganya cuma Rp5.650.

Bila masih menggunakan dasar perhitungan dari ICP, seperti pada Permen 2014 dan Permen 2018, hasil hitungan skenario A, B, dan C berturut-turut adalah Rp7.200, Rp6.000, dan Rp4.600.

Oleh karena itu, ketika Malaysia menerapkan Pertamax Plus RON 95 seharga Rp4.500, sementara Indonesia untuk Pertamax masih menggunakan harga Rp9.000, sebagian masyarakat terheran-heran.

Semoga dengan penjelasan tersebut, dapat dimengerti duduk perkaranya. Sama sekali bukan kesalahan hitung Badan Usaha, seperti Pertamina, Shell, AKR. Memang peraturan yang menyebabkan masyarakat terus saja prihatin karena tak kunjung menikmati BBM murah.

Dibutuhkan kesabaran hingga awal Mei mendatang. Ada peluang BBM murah seharga Rp7.000 bisa dinikmati. Awal Juni mungkin saja Rp5.500. Semoga. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah profesional bidang energi

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Kalkulator Rusak: Harga BBM Masih Tinggi appeared first on GOOD INDONESIA.

Harga minyak dunia pada kurun 1940-1970 berkisar USD30 per barel. Industri minyak saat itu sangat bergairah atau bisa disebut pesta pora. Biaya produksi masih sangat rendah karena teknologi sangat murah dan posisi minyak yang ditemukan kebanyakan di daratan dangkal.

Karenanya gairah melakukan eksplorasi dalam mencari lapangan minyak begitu besar di seluruh dunia. Termasuk mulai ditemukannya cadangan besar di Indonesia, seperti Blok Minas di Sumatera dan Blok Mahakam di Kalimantan Timur (Kaltim).

Harga minyak pada 1970-1983 berkisar USD70 per barel, bahkan sempat menyentuh USD100 per barel beberapa bulan. Semua produsen minyak mendapat keuntungan berlimpah. Negara-negara penghasil minyak, seperti anggota OPEC, mendapat efek positif ini, atau disebut sebagai “seller’s market“.

Namun sebaliknya, negara industri yang banyak membutuhkan minyak, tetapi tidak memiliki sumber minyak yang cukup, merasa hal tersebut sebagai masa krisis minyak.

Diisukanlah bahwa minyak akan habis dalam sepuluh tahun ke depan, agar mulai menggunakan sumber energi lain sebagai diversifikasi sehingga tidak terlalu tergantung minyak. Pada saat yang sama gas bumi mulai dipakai sebagai LNG atau dikirim sebagai gas-pipa antarnegara.

Padahal sebelumnya perusahaan minyak selalu membakar begitu saja bila dihasilkan gas-ikutan. Malah bila ditemukan cadangan gas hanya ditutup dan ditinggalkan saja.

Sejak saat itu gas mulai dijadikan sumber energi dan diproduksikan. Akhirnya Indonesia mampu menjadi eksportir LNG terbesar, setelah dikembangkan kilang Arun di Aceh dan Bontang di Kaltim.

Pada masa tersebut pemerintah Indonesia bisa membiayai berbagai pembangunan, mulai sekolah, puskesmas, subsidi kepada Industri, infrastruktur jalan, pembangunan kilang, dalam rangkaian PELITA (Pembangunan Lima Tahun).

Ekonomi Indonesia naik pesat. Tumbuh industriawan besar maupun kecil, di kota maupun di daerah. Mulailah kebutuhan energi naik, bukan hanya minyak, tetapi juga gas. Kebutuhan untuk operasional pabrik-pabrik dan pembangkit listrik naik.

Kurun 1983-2000, harga minyak berkisar di angka USD40 per barel. Karenanya penggunaan gas masih sangat terbatas. Namun setelah 2000, harga minyak kembali melonjak sekitar USD70-100 per barel maka banyak pabrik dan industri di Indonesia menggunakan gas sebagai bahan bakar.

Sebelumnya gas sebagai bahan baku sudah dipakai untuk pupuk dan petrokimia, namun sejak 2000 penggunaan gas di dalam negeri melonjak buat kebutuhan industri pada umumnya. Malah pabrik gelas yang memerlukan temperatur tinggi tidak bisa digantikan dengan bahan bakar lain, selain gas.

Namun, dalam skema bisnis hulu migas, penjualan sudah dimulai saat lapangan melakukan POD (Plan of Development atau Perencanaan Pengembangan Lapangan). Harga sudah ditetapkan serta pembelinya sudah tertentu, malah sering pembeli turut investasi membiayai pembangunan lapangan dimaksud, sehingga masing-masing saling membantu menjaga agar proyek pengembangan lapangan gas berjalan tanpa hambatan.

Keterikatan volume penjualan yang sudah tertuang dalam kontrak sulit diubah, sehingga pembeli yang baru harus mencari sumber lain dari lapangan gas yang lebih kecil –yang belum terjual gasnya.

Harga LNG saat itu selalu dikaitkan dengan harga minyak, misalnya 7 persen sampai 11 persen harga minyak. Akibatnya, harga gas ikut naik-turun mengikuti naik-turunnya harga minyak.

Harga gas melalui pipa kepada industri bisa tidak terkait dengan harga minyak, sehingga selain ada tambahan biaya transportasi melalui pipa, juga ditambah keuntungan pihak perusahaan transportasi. Yang menjadi masalah adalah harga gas-pipa, kontrak dibuat saat harga gas tinggi, tetapi ketika harga minyak turun, harga gas tidak ikut turun.

Kini, ketika pemerintah menetapkan harga gas-pipa USD6 per MMBTU di Plant Gate Konsumen, perusahaan produser dan transporter masih kesulitan untuk menerimanya. Alasannya selama ini sudah terbiasa dengan harga penjualan gas antara 8 sampai USD10 per MMBTU.

Pada saat itu, ketika harga minyak sekitar USD70-100 per barel, harga gas dari Plant Gate Produser USD7 per MMBTU ditambah transporter USD1,5-2 per MMBTU maka harga jatuh di Plant Konsumer menjadi USD8,5-9 per MMBTU. Ketika harga minyak berkisar di USD50 per barel maka pantas bila harga gas di Plant Gate Konsumer USD6,5-7 per MMBTU.

Ketika pemerintah menetapkan harga gas USD6 per MMBTU, dengan asumsi harga minyak USD50 per barel maka harus ada pengurangan biaya untuk transporter menjadi maksimum USD1 per MMBTU.

Memang saat ini harga minyak hanya USD30 per barel, tetapi harga tersebut sifatnya hanya sementara. Soalnya harga minyak sekarang yang tidak memberatkan konsumer, tetapi masih memberi daya tarik produser, sekitar USD50-70 per barel.

Tinggal di sisi produser ketika harga minyak sampai pada USD70 per barel harus ada aturan atau kesepakatan bahwa yang dipotong adalah pendapatan bagian negara (government take) karena pendapatan bagian kontraktor (contractor take) sudah ada dalam kontrak dengan pemerintah, dan tidak bisa diubah untuk menjaga kredibilitas pemerintah di mata investor hulu migas.

Harga gas dunia memang saat ini sedang sangat rendah, yakni sampai di bawah USD2 per MMBTU di Plant Gate. Bila sekelompok industriawan berinisiatif mengimpor gas, bisa saja dilakukan, tetapi harus diperhitungkan biaya transportasi LNG sekitar USD3 per MMBTU. Belum termasuk masih harus menghitung biaya pembangunan receiving facilities yang sampai saat ini belum cukup dibangun oleh pemerintah Indonesia.

Akhirnya, pekerjaan rumah (PR) pemerintah selanjutnya, untuk membantu industriawan yang membutuhkan gas, adalah membangun infrastruktur –jaringan pipa maupun receiving facilities, sehingga menurunkan biaya transportasi dari produser ke konsumer gas. Dalam hal ini gas dari dalam negeri maupun luar negeri. Akhirnya rakyat menerima kemajuan bersama dengan majunya industri-industri di tengah masyarakat. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah mantan Wakil Menteri ESDM

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Gas Bumi untuk Rakyat appeared first on GOOD INDONESIA.