Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tak ragu memproses praktik korupsi dan jangan lagi pandang bulu. Siapapun tersangka koruptornya harus disidik, lalu dibawa ke pengadilan.

“Pokoknya, Presiden sudah memerintahkan gebuk semua yang korupsi itu. Jangan ditutup-tutupi. Yakinlah,” tegas Menko Polhukam yang umumnya disapa Mahfud MD di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam (Kemenko Polhukam), Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.

Penegasan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013 disampaikan ketika menjelaskan seputar perbincangan umum soal korupsi di PT Asabri (Persero) yang bernilai fantastis.

Dia lalu meminta kepada pihak yang memiliki data korupsi dimaksud disampaikan kepada dirinya, untuk diteruskan ke KPK atau Kejaksaan.

“Beri ke saya, siap yang terlibat. Saya antarkan nanti ke KPK atau Kejaksaan,” katanya menteri bergelar profesor itu.

Asabri adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan dan Polri.

Menurut Mahfud, siapapun atau pihak manapun agar tidak diam jika benar terjadi korupsi di Asabri. “Mari kita giring ke proses hukum, dan supaya diungkap, ya,” tandas Sang Menko.

Lebih Dahsyat Ketimbang Jiwasraya

Sebelumnya, Mahfud menyebutkan pihaknya berencana memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait mencuatnya indikasi korupsi yang menggerogoti Asabri.

Menurutnya, bila memang terjadi perampokan uang negara di Asabri maka harus diselesaikan di meja hijau. Aparat penegak hukum jangan ragu bertindak, terlebih jumlah kerugian negara tak kalah besar ketimbang kasus Jiwasraya.

“Prajurit dan polisi bekerja mati-matian meninggalkan rumah lama-lama, sesudah masa pensiun disengsarakan. Itu, kan, haknya mereka,” tegas Mahfud.

Saham ‘Small Cap’

Sebanyak 14 emiten yang tercatat masuk dalam portofolio saham milik Asabri mengalami kerontokan nilai. Nilai saham anjlok hingga 90 persen.

Pengamat pasar berpendapat saham-saham Asabri umumnya small cap. Saham ini rentan dimainkan pihak tak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejauh ini belum mengeluarkan hasil audit Asabri. Berbeda dengan Jiwasraya.

Karenanya pula Mahfud enggan berbicara terlalu jauh karena belum mengetahui mendalam mengenai apa yang terjadin dalam tubuh Asabri. []GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Perintahkan Gebuk Semua Kasus Korupsi appeared first on GOOD INDONESIA.

Rapat mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dengan Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD itu berlangsung tertutup. Tidak satupun jurnalis yang diperbolehkan meliput langsung pembicaraan Tito dan Mahfud. Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit.

Sebelum meninggaklan kantor Kemenko Polhukam, Tito memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu. Tito mengaku pertemuan dirinya dengan Mahfud sebagai kegiatan biasa. Sebagai Mendagri, Tito melapor ke Mahfud sebagai Menko Polhukam yang membawahi Kementerian Dalam Negeri.

“Dalam rangka melapor sebagai menteri yang di bawah koordinasi beliau. Semenjak dilantik, saya belum menghadap beliau,” ujar Tito.

Usai dilantik sebagai Mendagri pada 20 Oktober lalu, Tito langsung mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja ke Papua Barat dan Papua.

“Saya, kan, langsung ke Papua mendampingi Pak Presiden. Kemudian beliau menanyakan masalah dan situasi Papua. Jadi, saya menghadap ke beliau untuk menjelaskan situasi Papua dan langkah-langkah ke depannya. Intinya itu. Detailnya nggak (bisa) saya bicarakan,” ungkap Tito lagi.

Tito tak menjawab pertanyaan wartawan mengenai situasi keamanan terkini di Papua. Provinsi di belahan paling timur Indonesia ini mengalami gangguan keamanan serius menjelang pelantikan Jokowi selaku Presiden RI dan Ma’ruf MD sebagai Wakil Presiden RI (Wapres RI). Mendagri langsung menuju mobil yang ditumpanginya tanpa mengubris pertanyaan pers.

Soal lain yang sempat disinggung Tito, yakni mengenai dana otonomi khusus Papua. Dia cuma menegaskan pentingnya pemanfaatan anggaran secara tepat.

“Tugas Mendagri adalah melakukan pembinaan pembangunan. Ada Rp800 triliun lebih yang ditransfer ke daerah. Itu harus tepat sasaran. Di antaranya harus menyinkronkan visi-misi Bapak Presiden dengan kebutuhan khas pembangunan lokal,” tandas Mendagri Tito.[]GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Rapat Tertutup dengan Mahfud MD, Tito Tolak Jelaskan Keamanan Papua appeared first on GOOD INDONESIA.

Politikus putra Aceh itu menyatakan pakar hukum tatanegara itu telah mengadudomba anak bangsa antarprovinsi.

“Saya meminta Mahfud MD agar meminta maaf kepada masyarakat Aceh dan mencabut pernyataannya yang sesat dan menyesatkan itu”, kata Nasir pada Minggu malam, 28 April 2019.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan dirinya tidak habis pikir bagaimana mungkin seorang tokoh nasional selevel Mahfud MD –yang profesor– mengelompokkan provinsi yang dimenangi Pasangan Calon (Paslon) Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno masyarakatnya bagian Islam garis keras atau ekstrem.

“Apakah salah kalau ada mayoritas masyarakat satu provinsi memilih Prabowo-Sandiaga?,” tanya Nasir.

Nasir lalu menegaskan pelabelan Islam garis keras kepada warga Aceh sebagai penghinaan dan tuduhan yang tidak mendasar. Mahfud MD, kata dia, harus segera meminta maaf.

“Apa yang diucapkan oleh Mahfud MD itu mirip perilaku penjajah dan PKI (Partai Komunis Indonesia, Red.). Sejumlah masyarakat Aceh saat ini bersiap-siap menempuh jalur hukum terkait pernyataan Mahfud MD itu,” ungkap Nasir, seperti dilansir viva.co.id, Senin, 29 April 2019.

Pernyataan Mahfud MD itu berkaitan dengan kemenangan Prabowo-Sandiaga di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan beberapa lainnya.

Reaksi BPN

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak juga mengaku kaget atas tuduhan Mahfud kepada pemilih Paslon Nomor Urut 02 pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

“Saya menghormati Pak @mohmahfudmd tapi kaget dg tuduhannya, karena ambisinya sampai tega menggunakan narasi daerah2 02 menang sprt Aceh, Sumbar, Jawa Barat dsb, sbg daerah Islam garis keras. Narasi Pak Mahfud ini yg justru memecah belah dan penuh kebencian,” cuit Dahnil melalui akun Twitternya @Dahnilanzar, Minggu, 28 April 2019.

Tokoh muda Muhammadiyah itu melanjutkan bahwa Mahfud selama ini mengaku dirinya netral dalam kontestasi pilpres, namun justru memojokkan kubu tertentu. Tuduhan kader Nahdlatul Ulama (NU) itu sangat tidak berdasar dan memperkeruh suasana pasca pencoblosan pemilu. []RMK

[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: [email protected]]

The post Nasir Djamil Nilai Tuduhan Mahfud MD ke Warga Aceh Mirip Perilaku PKI appeared first on GOOD INDONESIA.

Sabtu (18/8/2018), Partai Gerindra mengutus calon anggota legislatif (caleg) Sudirman Said guna merangkul Mahfud.

Walaupun tak dijelaskan pertemuan di kediaman pakar hukum tatanegara di Sleman, Yogyakarta, itu membahas formasi timses Prabowo-Sandi, sulit dibantah tema pembicaraan antarsahabat tersebut berkaitan dengan Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Zannuba Arrifah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid, meminta berbagai pihak agar tidak berandai-andai.

“Kata siapa. Konfirmasi ke Pak Mahfud dulu jangan berandai-andai. Setahu saya Pak Mahfud belum ada rencana macam-macam,” aku Yenny Wahid, Minggu malam, 19 Agustus 2018.

Meskipun begitu, dia memberikan mendukung apapun keputusan Mahfud. Yenni menilai Mahfud memang pantas menjadi sosok utama dalam timses calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres).

[Baca juga: POLLING: Siapa pilihan Anda pada Pilpres 2019?]

Mahfud sebelumnya ramai dibicarakan sebagai cawapres Joko Widodo (Jokowi). Dia batal mendampingi Jokowi pada detik-detik terakhir, diganti oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Ma’ruf Amin. Mahfud disebutkan terdepak karena Ma’ruf mengancam kubu Jokowi bahwa Nahdlatul Ulama (NU) akan lepas tangan jika tak menjadikan kader NU sebagai cawapres.

Mahfud sendiri mengimbau publik tidak menafsirkan macam-macam pertemuannya dengan Sudirman Said, mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Soalnya, kata Mahfud, dirinya menerima siapapun yang menemuinya sebagai tamu. Dalam hal ini termasuk kubu Jokowi. []RMK/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Ditemui Sudirman Said, Mahfud MD Belum Konfirmasi jadi Timses Prabowo appeared first on GOOD INDONESIA.