Latar belakang pemecatan Ruslan sebagai prajurit TNI AD sesungguhnya karena ia tak bersedia kompromi atas arus masuk Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina ke Maluku Utara.

Bahwa prajurit berpangkat kapten infantri dipecat dalam sidang Pengadilan Militer atas kasus pembunuhan seorang warga bernama La Gode (2017), menurut Tonin, cuma formal saja. Jadi, pemecatan Ruslan yang saat itu menjabat Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK III Yonif RK 732/Banau, bersifat politis.

Tonin menceritakan kliennya dalam menjalankan tugas sebagai prajurit TNI kerap bertindak tegas as TKA Cina yang masuk ke wilayah kewenangannya menyalahi peraturan.

“Jadi Ruslan itu pada 2017, dia tangkap TKA Cina yang di Maluku Utara. Orang Cina bawa visa turis bekerja di perusahaan pertambangan. Nggak usah saya beri tahu nama PT-nya. Dia tangkap karena dia komandan di daerah sana,” kata Tonin, lansir Tribunnews, Minggu (31/5/2020).

Saat berupaya menangani kasus tersebut sebagai peraturan yang berlaku, Ruslan didatangi pihak yang melobinya agar melepaskan TKA bermasalah dimaksud. Sejumlah uang disiapkan sebagai suap.

Kapten Ruslan bergeming, tidak goyah oleh iming-iming uang. “Kalau uang itu tidak ada kaitan dengan kelima maka akan saya terima. Kalau uang untuk melepaskan TKA Cina maka akan saya tolak,” ujar Tonin, yang menyatakan begitu ucapan Ruslan.

Ditambahkan, empat bulan setelahnya, La Gode menyerang asrama Pos Satgas SSK III Yonif RK 732/Banau. Tepatnya pada 27 Oktober 2017. Ujung penyerangan mudah ditebak; Gode terbunuh.

“Itu asrama, tapi ada kesatuannya juga. Kalau ada yang serang, apa dibiarkan? Nah, yang terbunuh ini bukan petani. Dia preman yang keluar-masuk penjara karena kasus pembunuhan,” ungkap Tonin.

Kenyataannya, Ruslan diseret ke Pengadilan Militer. Menurut Tonin, persidangan direkayasa agar ujungnya pemecatan terdakwa sebagai prajurit TNI.

“Itu jelas didesain dia harus dipecat. Pokoknya dia harus dipecat. Kenapa? Karena dia yang bikin TKA Cina di sana susah masuk. Berarti dikondisikan preman ini untuk mengganggu,” papar Tonin lagi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan pemecatan dari keanggotaan TNI AD kepada Kapten Infantri Ruslan Buton pada 6 Juni 2018.

Gerak Cepat Bareskrim

Ruslan, yang menyebut dirinya Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, ditangkap Satuan Tugas Khusus (Satgasus Merah Putih). Tim khusus ini berasal dari Kepolisian Resor (Polres) Buton, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), Polisi Militer (POM) TNI, dan personel Bareskrim Mabes Polri sebagai kepala.

Ruslan dicokok di rumahnya di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dia tak melakukan perlawanan apapun. Ruslan langsung diterbangkan ke Jakarta.

Penangkapan dilakukan berdasar laporan yang masuk ke Bareskrim bernomor LP/B/0271/V/2020/BARESKRIM tertanggal 22 Mei 2020. Pada Jumat (28/5/2020), Ruslan sudah mendekam di sel Bareskrim, Jakarta Selatan.

‎Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sultra AKBP Ferry Walintukan menjelaskan Satgasus Merah Putih ‎dalam penangkapan itu menyita sebuah telepon genggam beserta SIM card-nya dan satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ruslan.

Dalam pemeriksaan awal yang dilakukan tim Bareskrim, Ruslan mengaku rekaman yang isinya meminta Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo alias Jokowi lengser adalah benar dirinya.

“Rekaman dibuat tanggal 18 Mei 2020. Direkam menggunakan barang bukti (telepon genggam) milik pelaku,” kata Ferry.

Usai merekam suara, menurut Ferry, Ruslan kemudian menyebarkannya ke grup WhatsApp (WA) Serdadu Eks Trimatra hingga akhirnya viral. Dalam rekaman, Ruslan menyatakan penilaiannya bahwa tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi covid-19 sulit diterima akal sehat.

Ruslan juga mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

“Namun bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat,” tutur Ruslan di video itu.

Pasal Tersangka

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi (Irjenpol) Argo Yuwono mengonfirmasi Ruslan Buton selaku tersangka telah ditahan di Bareskrim untuk diproses hukum atas perbuatan yang disangkakan kepadanya.

Argo memaparkan Ruslan dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP yang berisi ancaman penjara dua tahun.

Tolak Tanda Tangani BAP

Kabar penahanannya juga disampaikan Tonin. Ia mengatakan penahanan dilakukan usai Ruslan diperiksa penyidik Dittipidsiber Polri.

“Sekitar tujuh jam setelah tiba ruang periksa Dittipidsiber lantai 15 Gedung Bareskrim maka sekitar jam 08.00 WIB dengan diantarkan tiga penyidik dan advokat Tonin Tachta Singarimbun maka Ruslan alias Ruslan Buton menjadi warga Rutan (Rumah Tahanan) Bareskrim,” kata Tonin.

Diutarakan pula, Ruslan menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan juga surat penahanan. Dia yakin tak melakukan apa yang dituduhkan penyidik, yakni menyebarkan informasi berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta hoaks di media sosial dengan sengaja

“Ruslan tidak mau menandatangani BAP sebelum berbicara guna meminta nasihat dari PH (penasihat hukum) yang telah ditunjuknya pada tanggal 23 Mei 2020. Dengan menggunakan hp penyidik maka Ruslan dapat berbicara dengan advokat Tonin Tachta Singarimbun,” papar Tonin.

“Dengan dasar Ruslan telah mengakui membuat rekaman dengan hp-nya berupa surat terbuka kepada Joko Widodo tersebut maka nasihat PH jika telah mengakui maka sepatutnya ditandatangani,” sambungnya.

Meski demikian, Ruslan menolak menandatangani BAP dan surat penahanan. Dia tetap berkeyakinan tidak melakukan perbuatan seperti isi pasal yang dijeratkan kepadanya. Penyidik lalu membuat berita acara terkait penolakan tersebut. []GOOD INDONESIA-HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Perkembangan Kasus Ruslan Buton: Tolak Suap TKA Cina dan Tanda Tangani BAP appeared first on GOOD INDONESIA.

“Hari ini sudah diberangkatkan ke Jakarta,” kata Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Kapolda Sultra) Inspektur Jenderal Polisi (Irjenpol) Merdisyam, Jumat, 28 Mei 2020.

Ruslan ditangkap di kediamannya di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara. pada Jumat pagi (28/5/2020).

Dijelaskan, Mabes Polri perlu melakukan langkah hukum di tingkat pusat, yakni Puspom Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

“Semua penanganan di Bareskrim Mabes Polri. Kami hanya mendampingi,” aku Merdisyam.

Ditambahkan, Ruslan sejauh ini diperiksa terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara itu meminta Jokowi mundur meletakkan jabatan selaku Presiden RI alias lengser. Ruslan menyebutkan akan terjadi revolusi jika Jokowi tidak mundur.

Ruslan dipecat sebagai prajurit TNI oleh Mahkamah Militer Ambon dan divonis penjara satu tahun 10 bulan karena terbukti terlibat kasus pembunuhan La Gode, warga Lede, Taliabu, Maluku Utara. Di mata warga, Gode adalah biang kriminalitas yang meresahkan masyarakat, namun seolah kebal hukum. []GOOD INDONESIA-DRI/AFU

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Panglima Eks Trimatra Ruslan Buton Langsung Diterbangkan ke Jakarta appeared first on GOOD INDONESIA.

Beberapa bulan setelah munculnya corona virus novel (Covid-19) di Cina yang menyebar ke negara lain, termasuk Indonesia, desas-desus menyesatkan dan teori konspirasi tentang asal-usulnya beredar luas. Cerita menakutkan, rasisme, dan perburuan massal masker wajah ini terkait erat ekosistem “infomedia” baru abad ke-21, yang ditandai pemanfaatan media sosial.

Keunikan mencolok atas krisis tersebut adalah kebetulan dan viralitas secara virologi: tidak hanya virus itu sendiri yang menyebar sangat cepat, tetapi juga informasi yang salah tentang wabah. Kepanikanpun merebak di tengah masyarakat.

Kepanikan media sosial berakselerasi lebih cepat daripada penyebaran COVID-19. Informasi yang menyebar melalui media sosial dan tradisional, serta melalui lembaga pemerintah atau kesehatan, mencapai skala sangat besar. Belum pernah terjadi sebelumnya.

Hitungan kematian diikuti dengan cermat ketika naik, setidaknya saat ini. Gambar dan cerita karantina ada di mana-mana. Akibatnya, risiko kesehatan atas epidemi ini dibingkai menakutkan dan tidak terkendali, yang berkontribusi munculnya epidemi ketakutan.

Hal senada dikemukakan Direktur Pusat Kedokteran Tropis UGM Riris Andono Ahmad. Ia mengatakan salah satu tantangan upaya pengendalian penyakit menular adalah peredaran informasi melalui media massa ataupun media sosial, yang justru menimbulkan kepanikan masyarakat dewasa ini. Epidemi kepanikan di media sosial lebih cepat menyebar daripada epidemi penyakit (dalam laman web kagama.co, 22 Maret 2020).

Dilansir Channel News Asia, dalam sebuah analisis tentang bagaimana penyebaran informasi yang salah dapat mempengaruhi penyebaran penyakit. Ilmuwan East Anglia University (UEA), Inggris, mengatakan setiap upaya yang berhasil menghentikan orang membagikan berita palsu dapat membantu menyelamatkan nyawa.

Menurut Paul Hunter (dalam laman web liputan6.com, 14 Februari, 2020), seorang profesor UEA mengemukakan, “Ketika berbicara tentang covid-19, ada banyak spekulasi, informasi yang salah, dan berita palsu yang beredar di internet –tentang bagaimana virus berasal, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana penyebarannya. Informasi yang salah berarti saran buruk dapat beredar dengan sangat cepat– dan ini dapat mengubah perilaku manusia untuk mengambil risiko yang lebih besar.”

Hasil penelitian Michael McCauley, Sara Minsky & Kasisomayajula Viswanath, 2013, menyimpulkan terlalu banyak informasi tidak seimbang atau disaring, berbahaya dan mengaburkan keputusan terkait kesehatan yang baik.

Selanjutnya, hasil studi menunjukkan cakupan peliputan covid-19 lebih masif dibanding ebola. Tingginya intensitas peliputan covid-19 lantaran perjangkitan yang cepat dan memakan banyak korban.

Per 21 Februari 2020, kasus perjangkitan covid-19 hanya di 29 negara. Dalam jangka waktu seminggu, penyakit ini telah menyebar ke 61 negara. Total kasus lebih 100 ribu dan kematian lebih 3.000, melampaui angka kematian akibat SARS.

Direktur Jenderal WHO Dr Tedros menyebut hal itu pertempuran melawan “troll and conspiracy theories”. Menurut Tedros, informasi yang salah menyebabkan kebingungan dan menyebarkan ketakutan, sehingga menghambat respons terhadap wabah. “Misinformation about the corona virus is perhaps the most contagious thing about it.”

Menurut Hunter, hasil penelitiannya menunjukkan memperhitungkan bagaimana rendahnya kepercayaan publik pada pihak berwenang terkait dengan kecenderungan untuk percaya teori konspirasi, dan bagaimana orang berinteraksi dalam gelembung informasi online.

Dampak pelaporan media dan sentimen publik dapat memiliki pengaruh kuat pada sektor publik dan swasta dalam membuat keputusan menghentikan layanan tertentu termasuk layanan penerbangan, tidak sebanding dengan kebutuhan kesehatan masyarakat yang sebenarnya.

Pembatasan perjalanan (travelling) salah satu contohnya. Perlu membongkar pengaruh media sosial pada tindakan yang membawa kerugian ekonomi yang sangat besar.

Variabilitas spatio-temporal dalam diskusi di media sosial, terutama Twitter, seringkali tidak sejalan dengan wabah spasial dan temporal.

Selain mengatasi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan tindakan kesehatan masyarakat memerangi wabah, kita perlu memerangi pandemi kepanikan media sosial.

Untuk tujuan dimaksud, penting melakukan analisis spatiotemporal atas wacana dan hubungannya, atau disasosiasi, dengan situasi epidemiologis karena akan memungkinkan komunikasi bertarget spatiotemporal dan kampanye intervensi untuk dilaksanakan otoritas kesehatan masyarakat.

Kita perlu cepat mendeteksi dan menanggapi rumor, persepsi, sikap, dan perilaku publik seputar covid-19 dan langkah-langkah pengendalian. Penciptaan platform dan dasbor interaktif untuk memberikan peringatan rumor dan kekhawatiran tentang penyebaran virus corona secara global akan memungkinkan pejabat kesehatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan merespons secara cepat. Tentu dengan narasi proaktif dan menarik yang dapat mengurangi informasi yang salah.

Saat kita tidak memiliki alat lain untuk memerangi covid-19 selain intervensi nonfarmasi, seperti karantina dan jarak sosial, intelijen media sosial harus dimanfaatkan untuk meningkatkan mobilisasi yang dibutuhkan masyarakat agar mengikuti prosedur karantina. Hal ini cepat mengurangi penyebaran ketakutan dan ketidakpastian, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tindakan kesehatan masyarakat.

Hanya dengan bekerja sama dengan komunitas dan warga yang peduli dengan memberikan panduan yang cermat untuk partisipasi publik, dapat memastikan kemanjuran pesanan karantina selama epidemi menyerang.

Analisis diskusi di media sosial berkaitan dengan situasi epidemi secara geografis (tweet atau pesan geocode) dan dari waktu ke waktu (tweet atau pesan stempel waktu) dapat menghasilkan peta waktu nyata. Peta waktu nyata kemudian digunakan sebagai sumber informasi tentang di mana harus melakukan intervensi dengan kampanye komunikasi utama.

Strategi komunikasi dengan perangkat dimaksud perlu segera dikembangkan sebagai kontribusi terhadap kebutuhan mendesak akan respons kesehatan masyarakat dan landasan penting untuk meningkatkan kerangka kerja respons dalam menghadapi epidemi global di masa depan.

Ini terutama penting bagi negara-negara yang tidak memiliki teknik mendengarkan media yang berkembang secara baik atau membutuhkan transparansi yang lebih efisien, tetapi terkontrol terkait epidemi bagi populasi yang lebih rentan selama wabah karena kurangnya informasi.

Dampak penerapan toolkit ini meningkatkan upaya memberdayakan masyarakat dan memungkinkan mereka menjadi lebih banyak konsumen informasi yang dapat membuat keputusan dan bertindak dari posisi yang lebih luas dan percaya diri secara pribadi –sejalan dengan langkah-langkah kesehatan masyarakat.

Komponen utama guna menghasilkan dampak positif adalah penekanan pada pertukaran informasi seimbang yang disajikan sebanyak mungkin untuk mempromosikan “belajar” dan memosisikan konsumen sebagai peserta aktif yang diperlukan dalam lingkungan informasi kesehatan yang jauh lebih kompleks (dibandingkan dengan pesan kesehatan masyarakat di masa lalu).

Toolkit digital juga dapat dimanfaatkan membangun alat di masa depan untuk penyebaran dan pelibatan yang cepat. Respons multibahasa dan sosial budaya diperlukan.

WHO telah membuat halaman web mitos WHO guna mengatasi dan memperbaiki kesalahan informasi tentang pandemi covid-19. Kepanikan massal hanya bisa dilawan dengan informasi. Media sosial dapat dan harus dimanfaatkan untuk mendukung respons kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, di Cina selama karantina besar-besaran, masyarakat didorong menggunakan media sosial secara bijaksana.

Media sosial memberikan kesempatan mengomunikasikan alasan karantina, memberikan kepastian, dan saran praktis mencegah rumor dan kepanikan.

Teknologi digital dapat mengatasi kendala jarak sosial selama karantina massal, dan menyediakan sumber daya dukungan kesehatan mental dan solidaritas dengan orang-orang dalam situasi terkunci.

Analisis yang terencana baik dari percakapan online global dapat memberikan penilaian cepat terhadap penyebaran dan kemungkinan perubahan sikap dan perilaku publik (misalnya soal isolasi sendiri, cuci tangan, mengakses perawatan kesehatan). Juga kesadaran tentang penyakit dan gejalanya, dan dampak keputusan penting yang diambil selama wabah (misalnya tindakan karantina, pengembangan vaksin baru, tanggapan terkoordinasi internasional).

Atas krisis komunikasi covid-19 saat ini, penulis menyerukan pengembangan sistem berbagi informasi real-time, menggambar data dan analisis berbagai platform media sosial, dalam berbagai bahasa, dan lintas diaspora global.

Hal itu meningkatkan kemampuan Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan relevan merespons dan memahami dinamika sosial penyebaran informasi yang semakin cepat. Termasuk informasi yang salah tentang virus corona dan pandemi, serta langkah-langkah pengendalian. Dengan demikian, kepanikan masyarakat dapat dikurangi. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah doktor ilmu komunikasi. Kini dosen PNS LLDIKTI Wilayah III Jakarta dan mengajar di Pascasarjana STIKOM InterStudi, Jakarta

Referensi:
1. Anneliese Depoux PhD, Sam Martin PhD, Emilie Karafillakis MSc, Raman Preet BSD, Annelies Wilder- Smith MD, Heidi Larson PhD , 2020. The pandemic of social media panic travels faster than the COVID-19 outbreak
2. Michael McCauley, Sara Minsky & Kasisomayajula Viswanath, 2013 , The L. COVID-19: fighting panic with information. Lancet 2020; 395(10224): 537.
3. BMC Public Health (https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-1116)
4. Olivia Herlinda, Menimbang Peran Media dalam Menghadapi Epidemi (https://www.remotivi.or.id/amatan/575/menimbang-peran-media-dalam-menghadapiepidemi)
5. Studi: Hoaks Bikin Wabah Virus Corona COVID-19 Kian Parah (https://www.liputan6.com/global/read/4178853/studi-hoaks-bikin-wabah-viruscorona-covid-19-kian-parah)

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Covid-19: Pandemi Media Sosial appeared first on GOOD INDONESIA.

Profesi pegawai negeri –kini disebut aparatur sipil negara (ASN)– dalam kadar tertentu memiliki posisi istimewa di tengah masyarakat atau strata sosial. Tak heran jika banyak milenial memperebutkan kursi ASN saban lowongan dibuka setiap tahun.

Bagi yang telah berstatus ASN, tentu naif jika tenggelam dalam rasa bangga semata. Saya yang sehari-hari bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kali ini hendak menggarisbawahi tuntutan yang berulang-ulang disampaikan Gubernur Jabar.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau Kang Emil selalu menegaskan bahwa jajarannya, tanpa kecuali, wajib senantiasa melakukan inovasi dalam menjalankan tanggung jawab tugas masing-masing.

Kali ini, saya menekankan pentingnya ASN di lingkungan Pemprov Jabar menjalankan fungsi sebagai person hubungan masyarakat (public relations officer, PRO). Sosok ASN perlu menjadi PRO atas seksi, bagian, biro, atau dinas tempat bertugas masing-masing.

Nah, di tengah era media sosial (medsos) hari ini, ASN sepatutnya memanfaatkan kanal komunikasi sebagai influencer. Memanfaatkan medsos memungkinkan komunikasi dua arah (two ways communication) antara unsur pemerintahan dengan masyarakat dapat dijalin secara masif dan efektif.

Masif dan efektif karena nyaris tidak tak seorangpun hari ini yang tidak bersentuhan dengan medsos. Termasuk murid sekolah dasar (SD) hingga orang tua mereka.

ASN di Jabar sekitar 36 ribu. Sementara jumlah penduduk provinsi ini mencapai 49 juta jiwa. Berarti seorang ASN memiliki beban komunikasi terhadap cuma sekitar 1.361 orang warga.

Terbayang pengaruh positifnya. Tentu sungguh berat tugas PRO resmi di Biro Hubungan Masyarakat (Humas) –yang cuma beberapa person– menjangkau seluruh warga Jabar. Namun, masalah komunikasi massa ini terpecahkan bila seluruh ASN secara sadar menyulap dirinya sebagai PRO.

Gubernur Kang Emil pasti sangat terbantu. Seorang ASN cukup memiliki paling sedikit 1.000 pertemanan/pengikut di akun medsosnya. Sosialisasi dan umpan-balik (feedback) atas program pemprov dapat berjalan masif dan efektif.

Apa itu ‘Influencer’?

Influencer adalah seseorang yang memiliki pertemanan/pengikut atau followers sebagai audiens yang cukup banyak di platform medsos, termasuk blog dan youtube. Mereka disukai dan dipercaya pengikutnya, sehingga berbagai soal yang disampaikan diterima baik.

Sejauh ini, keberadaan influencer dirancang khusus di dunia bisnis. Keberadaannya berkaitan dengan pemasaran (marketing) produk tertentu.

ASN Jabar sebagai influencer berhubungan dengan upaya menyukseskan program pemprov sehingga pelaksanaannya sesuai target. Ujungnya tiada lain masyarakat menikmati hasil atas program dimaksud. Kesejahteraan masyarakat meningkat.

Menjadi ‘Influencer’ Sukses

1. Media yang Digunakan

Pilihlah jenis kanal medsos yang tepat. Yang paling popular di masyarakat hari ini, yakni Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Masing-masing memiliki karakteristik dengan keunggulan dan kelemahan masing-masing.

Jenis materi komunikasi dan target audiens menentukan kanal yang pas. Sebut saja, Facebook lebih banyak dimanfaatkan masyarakat wilayah urban dan pedesaan. Sedangkan Twitter dan Instagram lebih popular di perkotaan.

Materi komunikasi di Twitter lebih ringkas. Berbeda dengan Facebook. Silakan pilih atau sesuaikan format materi komunikasi yang hendak disampaikan ke pengikut masing-masing.

2. Tentukan Citra Anda

Agar sukses, influencer perlu menentukan citra (image) yang dibangun di lini masa medsos. Soal ini menentukan konsep dalam setiap unggahan.

Jika sebagai influencer baru atau belum memiliki banyak pengikut maka ketatlah menjalan citra yang hendak dibangun, Jangan keluar dari konsep. Berbeda bila sudah memiliki ribuan atau puluhan ribu pengikut, sesekali biswa keluar dari konsep yang ditetapkan.

Hal terpenting bagaimana memperoleh kepercayaan warga medsos atau netizen.

3. Konten Menarik

Selanjutnya memastikan unggahan setiap ASN Jabar menarik perhatian. Beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk Instagram, yaitu resolusi foto atau video. Juga penggunaan hashtag (tanda #) yang tepat.

Agar hasil unggahan viral atau dibaca/disaksikan banyak orang, perlu diperhatikan adalah penggunaan hashtag pada unggahan. Salah satu cara untuk mengetahui hashtag apa yang sedang popular dengan menggunakan situs Webstagram. Namun jangan menggunakan hashtag yang tidak berhubungan sama sekali dengan materi yang dibagikan ke publik medsos.

4. Perbanyak Interaksi

Untuk meningkatkan jumlah pengikut perlu dilakukan interaksi dengan pengguna lainnya agar mereka tertarik melihat dan menjadi followers.

5. Jangan Membeli Pengikut

Sebaiknya ASN Jabar tidak melakukan hal ini karena nanti akan terlihat perbedaan yang mencolok antara jumlah pengikut dan jumlah engagements atau interaksi atas materi yang dilempar.

6. Perluas Jaringan

Biasanya komunitas medsos mengadakan berbagai acara. Jangan sia-siakan acara-acara tersebut untuk bertemu atau bersilaturahmi. Selain menambah teman, juga memperluas koneksi atau jaringan.

Tak kalah pentingnya adalah unggahan ASN Jabar di medsos adalah konten-konten yang benar-benar positif bagi masyarakat. Edukasilah netizen tanpa terlihat “menggurui”. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mang Diri, nama sapaan Rasidin.

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post ASN Jabar dan ‘Influencer’ Medsos appeared first on GOOD INDONESIA.

Bagian Hukum dan Tim Jaringan Muda Murad Ismail (Jammi) menilai Relasi menyebarkan fitnah dan menyerang pribadi kandidatnya. Tindakan kampanye hitam ini, meski belum lagi para calon gubernur-wakil gubernur Maluku 2018-2023 mendaftar di KPU, menggunakan media sosial (medsos) Facebook. Akun “Lipren’t Ode Fiila”, menurut pelapor, milik Tim Relasi.

Abdul Haji Talaohu, anggota Tim Hukum Mas Bro, dan Ketua Jammi Atista Djunaidi melaporkan kasus tersebut ke Markas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

“Nama akunnya Lipren’t Ode Fiila. Postingannya dia sangat tidak santun. Seharusnya, meski berbeda pilihan politik, kita tidak boleh memublikasikan hal yang menyerang pribadi. Itu jelas tindak pidana,” ujar Talaoho usai melapor.

Pengelola akun Facebook Relasi disimpulkan melakukan tindak pidana setelah pihak Mas Bro mempelajari sejumlah bahan yang dipublikasikan. Pihak di belakang akun tersebut melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat 3.

“Perlu upaya hukum agar memberikan efek jera terhadap yang bersangkutan,” tegas Talaoho.

Pihak Mas Bro berharap kepolisian menindaklanjuti laporannya agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. []HSP

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Menyerang ‘Mas Bro’ via Medsos, Relawan Said Assagaff Dilaporkan ke Polisi appeared first on GOOD INDONESIA.